Kemenkum Malut Harmonisasi 5 Ranperda Haltim: dari BPJS Ketenagakerjaan hingga Perlindungan Tanah Adat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menggelar harmonisasi 5 Rancangan Peraturan Daerah Halmahera Timur, mulai dari penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan hingga perlindungan tanah adat, di Ternate, Kamis (12/11).

Kelima ranperda itu mencakup Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Penyertaan Modal Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, serta Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat. Harmonisasi berlangsung di ruang rapat Pala Ternate dan melibatkan Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Malut.

Tujuan Harmonisasi 5 Ranperda Haltim

Kepala Kantor Kemenkum Malut, Topan Sopuan, mengatakan ranperda tersebut merupakan regulasi daerah yang bertujuan mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah adat, mendorong kepastian hukum, serta meminimalkan potensi konflik pertanahan.

Topan menekankan bahwa harmonisasi diharapkan memberikan kepastian pengakuan terhadap eksistensi, hak, kelembagaan, dan kearifan lokal masyarakat hukum adat. Selain itu, harmonisasi mampu memperkuat tata kelola investasi daerah, meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pendapatan daerah.

“Harmonisasi menjadi ruang untuk memastikan materi muatan regulasi benar-benar sesuai dengan kewenangan daerah, memiliki kejelasan norma, serta dapat diterapkan secara efektif. Kami berharap sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus terjaga sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum dalam pembangunan daerah,” ujar Topan.

Menurut Topan, kelima ranperda itu saling terkait dalam membangun tata kelola daerah yang lebih tertib. Ranperda BPJS Ketenagakerjaan misalnya, bertujuan memperluas perlindungan sosial bagi pekerja di Haltim. Sementara ranperda tanah adat dan masyarakat hukum adat menjadi instrumen untuk mengakui hak-hak tradisional yang selama ini rentan terabaikan.

Harmonisasi sebagai Syarat Formil dan Materil

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, saat membuka rapat menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan daerah. Jika tidak dilakukan, ranperda tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan akan cacat yuridis.

Mia menjelaskan bahwa aspek materi muatan juga perlu diperhatikan. Muatan ranperda akan dikaji agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Melalui harmonisasi, kita tidak hanya memenuhi syarat formil tetapi juga syarat materil karena dalam harmonisasi kanwil tidak membenarkan atau menyalahkan perda yang telah disusun tetapi kanwil memberikan masukan dan juga arahan bagaimana perda yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tegas Mia.

Dalam pemaparan hasil harmonisasi Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, tim menemukan sejumlah pasal yang masih merupakan saduran dari peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa rumusan juga perlu disederhanakan agar lebih jelas dan mudah dipahami.

Temuan itu menunjukkan harmonisasi tidak sekadar formalitas. Ada upaya untuk memastikan setiap pasal memiliki norma yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir saat diterapkan di daerah.

Apresiasi dari Pemrakarsa Ranperda

Perwakilan pemrakarsa, Sodiq Efendi, selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara karena telah melaksanakan harmonisasi terhadap 5 Ranperda yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Timur.

Efendi menyatakan sepakat dengan Kadiv P3H berkaitan dengan harmonisasi produk hukum daerah. Menurutnya, harmonisasi tidak hanya pemenuhan syarat administrasi belaka, melainkan proses dalam mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas.

Ia menyatakan bahwa berbagai catatan perbaikan yang disampaikan dapat diterima dan akan ditindaklanjuti melalui penyesuaian rancangan peraturan daerah.

“Pemkab Haltim berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil harmonisasi ini sehingga penyusunan Ranperda dapat segera masuk ke tahapan selanjutnya,” ungkapnya.

Komitmen itu menjadi penting karena proses harmonisasi di kanwil merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum ranperda dibahas lebih lanjut bersama DPRD. Tanpa tindak lanjut yang cepat, ranperda bisa tertunda dan menghambat program daerah.

Dampak bagi Masyarakat Hukum Adat dan Pekerja

Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat menjadi sorotan karena menyentuh langsung hak-hak tradisional. Di banyak daerah, konflik pertanahan sering muncul akibat tidak adanya pengakuan formal terhadap tanah adat.

Dengan harmonisasi ini, Pemkab Haltim berupaya memperkuat dasar hukum bagi pengakuan eksistensi, hak, kelembagaan, dan kearifan lokal masyarakat hukum adat. Harapannya, potensi konflik pertanahan dapat diminimalkan.

Sementara itu, Ranperda Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja di Haltim. Regulasi ini diharapkan mendorong kepatuhan pengusaha dalam mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Ranperda Penyertaan Modal Daerah dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren juga memiliki dampak ekonomi. Penyertaan modal dapat memperkuat badan usaha milik daerah, sedangkan fasilitasi pesantren mendukung pengembangan pendidikan keagamaan.

Secara keseluruhan, kelima ranperda itu diharapkan menciptakan iklim investasi yang lebih pasti, meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas rumusan norma dan konsistensi penerapan di lapangan.

Langkah Selanjutnya

Kanwil Kemenkum Malut melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur. Koordinasi itu untuk memastikan seluruh catatan perbaikan ditindaklanjuti dan draf bersih dapat segera diserahkan untuk proses finalisasi.

Setelah draf bersih diserahkan, ranperda akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pembahasan bersama DPRD dan evaluasi oleh gubernur. Proses ini menentukan apakah ranperda dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pemkab Haltim berharap proses tersebut berjalan lancar sehingga regulasi dapat segera diterapkan. Masyarakat juga menantikan realisasi perlindungan tanah adat dan perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bagi Kanwil Kemenkum Malut, harmonisasi ini menjadi bagian dari tugas pembinaan hukum daerah. Kualitas produk hukum daerah menjadi cermin sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kepastian hukum.

Analisis Redaksi

Harmonisasi lima ranperda Haltim menunjukkan keseriusan daerah dalam membenahi tata kelola. Namun, publik perlu mencermati apakah proses ini benar-benar menghasilkan norma yang operasional atau hanya memindahkan pasal dari peraturan pusat. Temuan pasal saduran dalam Ranperda Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi indikasi bahwa kualitas drafting masih perlu ditingkatkan.

Ranperda tanah adat dan masyarakat hukum adat memiliki nilai strategis. Pengakuan formal atas tanah adat dapat mencegah konflik yang kerap merugikan masyarakat kecil. Tetapi tanpa mekanisme verifikasi yang jelas dan partisipasi warga, pengakuan itu bisa menjadi formalitas belaka.

Hal yang sama berlaku untuk Ranperda BPJS Ketenagakerjaan. Regulasi daerah hanya akan efektif jika ada pengawasan dan sanksi yang jelas bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya. Harmonisasi di kanwil hanyalah pintu awal; ujian sesungguhnya ada pada implementasi dan penegakan aturan di lapangan.

Sumber: ambon.antaranews.com, bpjsketenagakerjaan.go.id