Imigrasi Yogyakarta dan Poltekimipas Gelar Penyuluhan Hukum Keimigrasian, Tekankan Pengawasan Berbasis Masyarakat

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta bersama Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) menggelar Penyuluhan Hukum Keimigrasian bertema "Penguatan Pengawasan Orang Asing Berbasis Masyarakat" di Yogyakarta, Jumat, sekaligus meneken perjanjian kerja sama Desa Binaan Imigrasi dengan Kelurahan Mantrijeron.

Kegiatan itu menghadirkan tiga narasumber dari latar berbeda: Poltekimipas, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan akademisi. Inti pesannya satu—pengawasan orang asing tidak bisa lagi hanya dibebankan kepada petugas Imigrasi di lapangan.

Poltekimipas: Pengawasan Orang Asing Butuh Kesadaran Hukum Warga

Wakil Direktur Poltekimipas Budy Mulyawan, A.Md.Im., S.IP., M.Si., Ph.D., menegaskan bahwa pengawasan orang asing tidak dapat hanya bertumpu pada petugas Imigrasi. Menurut dia, ada komponen lain yang sama pentingnya, yakni kesadaran hukum masyarakat.

"Tetapi membutuhkan kesadaran hukum masyarakat serta keberanian melaporkan indikasi pelanggaran kepada instansi berwenang," katanya pada penyuluhan hukum keimigrasian tersebut.

Pernyataan itu menjelaskan logika di balik tema yang diangkat. Jumlah petugas Imigrasi terbatas, sementara mobilitas orang asing di Yogyakarta—kota pelajar dan tujuan wisata—relatif tinggi. Warga di tingkat kelurahan, RT, dan RW berada di garis depan yang paling cepat bersinggungan dengan keberadaan orang asing di lingkungan mereka.

Dalam forum yang sama, Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Kelurahan Mantrijeron menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) program Desa Binaan Imigrasi. Bagi Budy, kerja sama itu bukan sekadar seremoni penandatanganan dokumen.

"Kerja sama ini menjadi landasan koordinasi, pertukaran informasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan orang asing," ujar Budy Mulyawan.

Lewat skema itu, kelurahan berperan sebagai simpul informasi. Persoalan yang muncul di tingkat warga—misalnya keberadaan orang asing yang menetap tanpa dokumen jelas atau aktivitas yang mencurigakan—bisa diteruskan ke Imigrasi melalui jalur koordinasi yang sudah disepakati, bukan lewat kabar yang simpang siur.

Kejaksaan Jelaskan Peran dalam Tim Pengawasan Orang Asing

Dari sisi penegakan hukum, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta Benu Elamrusyia memaparkan peran kejaksaan dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Peran itu mulai dari koordinasi dan pertukaran data, analisis potensi kerawanan, hingga operasi gabungan.

Benu menjelaskan ragam tindak pidana keimigrasian yang mungkin muncul, di antaranya penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen, dan penyelundupan manusia. Karena itu, koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian dan Jaksa Penuntut Umum menjadi kunci agar penanganan perkara tidak berhenti di tengah jalan.

Penjelasan itu memberi gambaran bahwa penindakan keimigrasian bukan pekerjaan tunggal. Ada rantai yang harus rapi sejak penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Kesalahan prosedur di satu titik bisa membuat perkara gugur di pengadilan.

Dalam konteks inilah sosialisasi ke masyarakat menjadi relevan. Laporan awal warga yang akurat memudahkan petugas menyusun analisis kerawanan, menentukan prioritas, dan bila perlu menyiapkan operasi gabungan bersama instansi lain.

Desa Sadar Imigrasi dan Waspada Tawaran Kerja Nonprosedural

Dosen Poltekimipas Dr. Muhammad Arief Adillah, S.Sos., M.A.P., membawakan materi berjudul "Desa Sadar Imigrasi, Masyarakat Terlindungi". Dia mengajak warga mengenali potensi kerawanan di lingkungannya dan menyampaikan informasi awal kepada petugas Imigrasi.

Ada batas yang ditekankan Arief: warga cukup melaporkan, tanpa melakukan pemeriksaan atau penindakan sendiri. Pemeriksaan dokumen dan tindakan hukum tetap menjadi kewenangan petugas.

Pesan lain yang disampaikan menyangkut risiko bekerja ke luar negeri. "Saya juga mengingatkan warga agar waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural yang rawan TPPO dan TPPM," katanya.

Dua singkatan itu merujuk pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Keduanya kerap berawal dari tawaran pekerjaan menggiurkan yang diproses tanpa dokumen resmi, lalu berujung pada penahanan dokumen, upah tidak dibayar, atau eksploitasi.

Materi tersebut menyentuh persoalan yang dekat dengan warga. Banyak kasus bermula dari lingkungan sendiri—tetangga, kerabat, atau agen tidak resmi yang menawarkan jalan pintas keberangkatan ke luar negeri.

Jejaring Informasi dan Sinergi Antarinstansi

Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Yogyakarta berharap terbangun jejaring informasi yang kuat serta sinergi berkelanjutan antara Imigrasi, Poltekimipas, kejaksaan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dalam mendukung pengawasan orang asing.

Harapan itu diarahkan pada satu perubahan cara pandang: pengawasan orang asing bukan hanya tanggung jawab Imigrasi, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Beberapa hal yang ditekankan dalam penyuluhan tersebut:

• Warga melaporkan indikasi pelanggaran keimigrasian kepada instansi berwenang, tanpa memeriksa atau menindak sendiri.
• Kelurahan menjadi simpul koordinasi dan pertukaran informasi melalui PKS Desa Binaan Imigrasi.
• Kejaksaan berperan dalam TIMPORA, dari analisis kerawanan hingga operasi gabungan.
• Warga diminta waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri jalur nonprosedural yang rawan TPPO dan TPPM.

Skema Desa Binaan Imigrasi sendiri menempatkan kelurahan sebagai mitra tetap, bukan peserta sosialisasi sekali jadi. Dengan begitu, informasi soal orang asing di wilayah bisa mengalir rutin, dan warga punya rujukan jelas saat menemukan hal yang mencurigakan.

Yogyakarta menjadi konteks penting. Sebagai kota pendidikan dan tujuan wisata, wilayah ini menerima pelajar, pekerja, dan pengunjung asing dengan latar beragam. Sebagian tinggal singkat, sebagian menetap lebih lama. Di titik itulah pengawasan berbasis masyarakat menemukan urgensinya.

Kegiatan ini juga memperlihatkan pola kolaborasi yang melibatkan kampus, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan warga. Bagi Kantor Imigrasi Yogyakarta, hasil akhirnya bukan sekadar laporan yang masuk, melainkan jaringan yang sigap sebelum persoalan membesar.

Informasi lebih lanjut soal layanan dan pengawasan keimigrasian dapat diakses melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Imigrasi. Sementara pemberitaan awal mengenai kegiatan ini dimuat di ANTARA News.

Analisis Redaksi: Ketika Pengawasan Berpindah ke Tingkat RT

Gagasan pengawasan orang asing berbasis masyarakat terdengar sederhana, tetapi pelaksanaannya tidak. Selama ini, warga kerap tahu lebih dulu soal keberadaan orang asing di lingkungannya, sementara petugas Imigrasi baru mendapat informasi setelah ada laporan atau operasi. Jarak antara keduanya adalah ruang yang bisa dimanfaatkan untuk pelanggaran.

Karena itu, penekanan Budy Mulyawan bahwa pengawasan tidak bisa hanya bertumpu pada petugas adalah pengakuan realistis soal kapasitas. Jumlah personel terbatas, wilayah luas, dan mobilitas orang asing terus bergerak. PKS dengan Kelurahan Mantrijeron menjadi uji coba yang layak dicermati: apakah koordinasi benar-benar berjalan rutin, atau berhenti pada dokumen dan foto bersama.

Yang perlu dijaga justru batasnya. Arief Adillah sudah mengingatkan warga agar tidak memeriksa atau menindak sendiri. Peringatan itu penting karena semangat menjaga lingkungan bisa berubah menjadi tindakan main hakim sendiri, terutama bila isu orang asing dibumbui kabar bohong. Kesadaran hukum, seperti disebut Budy, harus berjalan seiring prosedur.

Materi soal TPPO dan TPPM juga layak menjadi prioritas. Tawaran kerja nonprosedural ke luar negeri masih menemukan korbannya di tingkat kampung, dan informasi awal dari warga bisa menyelamatkan calon korban sebelum berangkat. Di sisi lain, peran kejaksaan dalam TIMPORA menunjukkan penindakan butuh rantai yang rapi, bukan kerja sendiri-sendiri.

Keberhasilan skema ini tidak diukur dari banyaknya peserta penyuluhan. Ukurannya adalah apakah warga tahu ke mana harus melapor, apakah laporan ditindaklanjuti, dan apakah kelurahan benar-benar menjadi simpul informasi. Tanpa tiga hal itu, pengawasan berbasis masyarakat hanya jadi frasa di spanduk.