MPR Tegaskan Calon Wapres Tak Harus dari Partai Koalisi, Muzani: Itu Hak Presiden

Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari partai koalisi pendukung Prabowo. Muzani menyebut UUD 1945 tidak mengatur asal-usul calon, dan menyerahkan sepenuhnya dua nama usulan kepada Presiden.

Pernyataan itu disampaikan Muzani di Jakarta, Jumat (13/11/2026), merespons pembicaraan publik yang mengaitkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3 dengan syarat calon wapres harus politikus Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Kronologi dan Dasar Hukum Pengisian Kursi Wapres

Kursi wakil presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur. MPR lalu bergerak mengirim surat ke Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wapres. Proses ini diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang menyebut presiden mengusulkan dua nama calon wapres kepada MPR dalam 14 hari sejak menerima surat.

Muzani menjelaskan, aturan itu tidak menyebut asal partai calon. "Untuk calon, berdasarkan UUD 1945 adalah dari Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya [calon] dari mana gak disebutkan dalam undang-undang tersebut," kata Muzani seperti dikutip Bloomberg Technoz.

MPR juga menegaskan bahwa usulan dua nama merupakan hak presiden. Setelah surat diterima, presiden punya waktu 14 hari untuk mengirimkan dua nama. Tim Verifikasi Khusus MPR kemudian memeriksa kelengkapan dokumen kedua calon. Syarat yang berlaku hanya syarat konstitusional yang juga harus dipenuhi capres dan cawapres saat kontestasi pemilu.

Jadwalnya sudah terang. MPR menyebut wapres baru akan dipilih pada 2 Desember 2026, dengan batas maksimal 60 hari sejak kursi kosong. Rapat gabungan MPR juga digelar untuk membahas agenda tersebut.

Pernyataan Muzani dan Bantahan soal Batasan Koalisi

Muzani membantah tafsir yang mengerucutkan calon wapres hanya pada kader partai pengusung Prabowo pada Pemilu 2024. Menurutnya, pembacaan itu tidak sesuai bunyi konstitusi. Ia menegaskan MPR bekerja berdasarkan UUD 1945, bukan berdasarkan komposisi koalisi.

"Asalnya [calon] dari mana gak disebutkan dalam undang-undang tersebut," ujarnya. Kalimat itu menjadi kunci bantahan MPR terhadap anggapan bahwa kursi wapres hanya boleh diisi politikus KIM.

Selain Muzani, nama Yusril Ihza Mahendra ikut masuk bursa calon wapres. Yusril sendiri sudah angkat bicara soal namanya yang disebut-sebut dalam bursa. Demokrat juga memastikan tidak mengajukan nama cawapres ke Prabowo. Sementara itu, Prabowo mengundang ketua umum partai politik koalisi ke Istana Bogor pada hari yang sama.

Dinamika ini menunjukkan proses pengisian kursi wapres tidak sekadar soal siapa yang duduk di kursi, tetapi juga soal tafsir konstitusi dan manuver partai. MPR memilih berpegang pada teks UUD 1945 dan UU MD3, bukan pada kesepakatan koalisi.

Latar Belakang: Kursi Kosong dan Tafsir Pasal 8

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme jika wakil presiden berhalangan tetap. Presiden mengusulkan dua nama calon wapres kepada MPR, dan MPR memilih dalam waktu 60 hari. Aturan ini tidak memuat syarat afiliasi partai bagi calon.

UU MD3 melengkapi prosedur itu, termasuk kewajiban presiden mengirim dua nama dalam 14 hari. Namun, sejumlah pihak membaca aturan tersebut bersama komposisi koalisi pengusung pada Pemilu 2024. Dari situ muncul anggapan bahwa calon wapres harus dari KIM.

MPR menolak pembacaan itu. Bagi MPR, syarat calon wapres sama dengan syarat capres dan cawapres saat pemilu, yakni syarat konstitusional yang tidak menyebut asal partai. Tim Verifikasi Khusus MPR hanya akan memeriksa kelengkapan dokumen, bukan kartu anggota partai.

Konteksnya penting. Gibran mundur dari kursi wapres, dan publik sempat ramai membahas ijazahnya. Namun, Muzani tidak menyinggung soal itu. Fokus MPR adalah prosedur pengisian kursi kosong sesuai konstitusi.

Dampak Politik dan Reaksi Partai

Pernyataan MPR membuka ruang bagi nama di luar KIM. Jika presiden mengusulkan dua nama, MPR akan memverifikasi dokumen dan menggelar pemilihan pada 2 Desember 2026. Artinya, prosesnya cepat dan hampir tidak memberi ruang bagi manuver partai di luar mekanisme resmi.

Reaksi partai beragam. Demokrat memastikan tidak mengajukan nama cawapres ke Prabowo. Sikap itu bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari bursa yang belum jelas. Sementara itu, Prabowo mengundang ketua umum partai koalisi ke Istana Bogor, sinyal bahwa komunikasi politik tetap berjalan.

Bagi publik, pernyataan Muzani menegaskan satu hal: calon wapres tidak harus dari partai koalisi. Namun, secara politik, presiden tetap punya ruang memilih siapa yang diusulkan. Di sinilah tarik-menarik antara teks konstitusi dan realitas koalisi berlangsung.

Yang perlu dicermati, MPR menempatkan diri sebagai lembaga yang mengikuti aturan tertulis. Jika presiden mengusulkan nama di luar KIM, MPR tidak punya dasar menolak selama syarat konstitusional terpenuhi. Sebaliknya, jika presiden memilih kader KIM, itu juga sah secara konstitusi.

Langkah Selanjutnya: Verifikasi hingga Pemilihan 2 Desember

Setelah surat MPR diterima, Presiden Prabowo punya waktu 14 hari untuk mengirim dua nama. Tim Verifikasi Khusus MPR lalu memeriksa kelengkapan dokumen. Setelah itu, MPR menggelar pemilihan wapres baru pada 2 Desember 2026.

Batas maksimal 60 hari sejak kursi kosong menjadi pengingat bahwa proses ini tidak bisa berlarut. MPR sudah mengirim surat ke presiden dan menggelar rapat gabungan. Agenda berikutnya menunggu respons Istana.

Jika presiden mengirim dua nama sesuai jadwal, pemilihan bisa berjalan sesuai rencana. Jika terlambat, MPR harus menagih komitmen konstitusional. Publik akan menyoroti siapa dua nama yang diajukan, bukan hanya asal partainya.

Pernyataan Muzani menjadi penanda bahwa MPR ingin proses ini selesai cepat dan sesuai aturan. Namun, keputusan akhir tetap di tangan presiden. Sampai surat itu dikirim, bursa calon wapres masih terbuka.

Analisis Redaksi

Pernyataan MPR layak dibaca sebagai upaya mengembalikan debat ke teks konstitusi. Selama ini, pembicaraan soal calon wapres cenderung bergeser ke soal koalisi, bukan syarat konstitusional. Muzani menegaskan bahwa UUD 1945 tidak menyebut asal partai calon. Itu argumen yang sulit dibantah secara hukum.

Namun, politik tidak berhenti pada teks. Presiden tetap aktor utama yang menentukan dua nama. MPR hanya memverifikasi dan memilih. Karena itu, pernyataan MPR sebenarnya membuka ruang bagi presiden untuk mengusulkan nama di luar KIM tanpa melanggar aturan. Apakah ruang itu dipakai, itu soal pilihan politik.

Yang perlu diawasi adalah prosesnya. Verifikasi dokumen harus transparan, dan pemilihan pada 2 Desember 2026 harus berjalan sesuai jadwal. Jika prosesnya bersih, publik tidak punya alasan meragukan hasilnya. Jika tidak, kursi wapres akan terus menjadi sumber polemik.

Sumber: mpr.go.id