Partai Demokrat Tak Ajukan Cawapres usai Gibran Mundur, Serahkan ke Konstitusi

Partai Demokrat memastikan tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden (cawapres) menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari bursa cawapres. Keputusan itu diserahkan sepenuhnya pada mekanisme konstitusi dan kesepakatan koalisi.

Kronologi Mundurnya Gibran dan Respons Partai Demokrat

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari pencalonan wakil presiden pada Rabu (22/11/2023). Keputusan itu diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi terkait batas usia cawapres. Dengan demikian, Gibran yang berusia 36 tahun tidak memenuhi syarat usia minimal 40 tahun untuk maju sebagai cawapres.

Partai Demokrat, yang sebelumnya sempat digadang-gadang mengusung Gibran sebagai cawapres, langsung merespons. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama cawapres pengganti. "Kami tidak mengajukan nama cawapres. Semua kami serahkan pada konstitusi dan mekanisme koalisi," kata AHY di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Sikap Partai Demokrat ini mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, partai berlambang mercy itu sebelumnya gencar mendorong Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun, setelah putusan MK, Demokrat memilih untuk tidak memaksakan diri.

Pernyataan Lengkap AHY: Serahkan pada Konstitusi

AHY menegaskan bahwa keputusan Partai Demokrat untuk tidak mengajukan cawapres adalah bentuk penghormatan terhadap proses konstitusi. Menurutnya, putusan MK yang menolak gugatan batas usia cawapres harus dihormati oleh semua pihak.

"Kami melihat bahwa dinamika politik ini harus disikapi dengan kedewasaan. Partai Demokrat tidak akan mengajukan nama cawapres karena kami percaya bahwa konstitusi adalah landasan utama dalam bernegara," ujar AHY.

Ia juga menambahkan bahwa Partai Demokrat akan tetap berkomunikasi dengan koalisi untuk menentukan langkah selanjutnya. "Kami akan terus menjalin komunikasi dengan mitra koalisi. Apapun keputusan nanti, kami akan mengikuti mekanisme yang ada," jelasnya.

Pernyataan AHY ini sejalan dengan sikap Partai Demokrat yang selama ini dikenal sebagai partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Namun, di sisi lain, keputusan ini juga dianggap sebagai langkah pragmatis untuk menghindari konflik internal di koalisi.

Latar Belakang Putusan MK dan Dinamika Koalisi

Mahkamah Konstitusi pada Selasa (21/11/2023) menolak gugatan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal cawapres 40 tahun. Gugatan diajukan oleh sejumlah pihak yang menginginkan Gibran maju sebagai cawapres.

Putusan MK ini menjadi pukulan bagi koalisi pendukung Prabowo Subianto yang berencana mengusung Gibran. Sebelumnya, Partai Gerindra dan Partai Demokrat sempat menyatakan dukungannya terhadap Gibran. Namun, setelah putusan MK, Gibran memilih mundur.

Dinamika koalisi pun memanas. Partai Demokrat yang semula berambisi mengusung Gibran kini harus mencari alternatif lain. Namun, AHY memilih untuk tidak terburu-burung. "Kami tidak ingin terkesan memaksakan diri. Lebih baik kami serahkan pada konstitusi," tuturnya.

Sejumlah pengamat menilai sikap Partai Demokrat ini sebagai upaya menjaga stabilitas koalisi. Dengan tidak mengajukan cawapres, Demokrat memberi ruang bagi partai lain untuk mengusulkan nama. "Ini langkah cerdas untuk menghindari perpecahan di koalisi," kata pengamat politik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Indria Samego.

Dampak Politik dan Reaksi Publik

Keputusan Partai Demokrat untuk tidak mengajukan cawapres mendapat beragam reaksi. Sebagian kalangan menilai sikap ini sebagai bentuk kedewasaan politik. Namun, ada pula yang melihatnya sebagai kelemahan Partai Demokrat dalam memperjuangkan aspirasi.

Ketua DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, membantah anggapan bahwa partainya lemah. "Ini bukan soal lemah atau kuat. Ini soal menghormati proses hukum. Kami yakin konstitusi akan memberikan jalan terbaik," ujarnya.

Di media sosial, tagar #PartaiDemokrat dan #GibranMundur sempat menjadi trending topic. Warganet ramai memperbincangkan sikap Demokrat. Sebagian mendukung, sebagian lagi mengkritik.

"Demokrat terlalu cepat menyerah. Harusnya mereka bisa mengajukan nama lain," tulis akun @politikindo di Twitter. Sementara akun @demokratmuda menulis, "Sikap Demokrat tepat. Jangan memaksakan kehendak, hormati putusan MK."

Dari sisi elektoral, keputusan ini bisa mempengaruhi dukungan terhadap Partai Demokrat. Namun, AHY optimistis bahwa pendukung setia Demokrat akan memahami sikap partainya. "Kami yakin masyarakat menilai positif langkah kami," katanya.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Keputusan Koalisi

Partai Demokrat saat ini menunggu keputusan koalisi terkait cawapres pendamping Prabowo. Menurut AHY, Demokrat tidak akan memaksakan diri untuk mengisi posisi tersebut. "Kami akan mendukung keputusan koalisi. Jika koalisi meminta kami mengusulkan nama, kami akan pertimbangkan dengan matang," ujarnya.

Namun, AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan mengajukan nama dalam waktu dekat. "Kami butuh waktu untuk berkonsultasi dengan semua pihak. Yang jelas, kami tidak akan terburu-burung," tegasnya.

Sementara itu, Partai Gerindra sebagai partai pengusung utama Prabowo masih belum menentukan sikap. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa pihaknya akan membahas hal ini dalam rapat koalisi. "Kami akan mengundang semua partai koalisi untuk membahas cawapres. Termasuk Partai Demokrat," kata Dasco.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PBB akan menggelar rapat pada akhir pekan ini. Agenda utama adalah menentukan cawapres pengganti Gibran. Namun, dengan sikap Demokrat yang tidak mengajukan nama, koalisi harus mencari alternatif lain.

Nama-nama yang muncul sebagai kandidat cawapres antara lain Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Khofifah Indar Parawansa. Namun, belum ada keputusan resmi dari koalisi.

Analisis Redaksi: Sikap Demokrat yang Cerdas atau Menghindar?

Keputusan Partai Demokrat untuk tidak mengajukan cawapres bisa dibaca sebagai langkah cerdas untuk menghindari konflik internal koalisi. Dengan menyerahkan sepenuhnya pada konstitusi, Demokrat seolah ingin menunjukkan bahwa partai ini tidak mau terlibat dalam manuver politik yang berpotensi melanggar aturan. Sikap ini juga menjadi tameng untuk menghindari kritik publik yang mungkin muncul jika Demokrat memaksakan kehendak.

Namun, di sisi lain, sikap ini juga bisa dilihat sebagai bentuk menghindar dari tanggung jawab politik. Sebagai partai besar, Demokrat seharusnya mampu mengusulkan nama alternatif yang memenuhi syarat. Dengan tidak mengajukan nama, Demokrat seakan menyerahkan sepenuhnya pada partai lain, tanpa berusaha memperjuangkan aspirasi kader dan pendukungnya.

Yang perlu dicermati, keputusan ini juga berpotensi melemahkan posisi tawar Demokrat dalam koalisi. Jika Demokrat tidak menunjukkan kontribusi nyata, bukan tidak mungkin partai ini akan tersingkir dari perebutan kursi kabinet di masa depan. Bagaimanapun, politik adalah soal peran dan kontribusi. Menyerahkan segalanya pada konstitusi tanpa upaya maksimal bisa jadi bumerang bagi Demokrat. Publik akan menilai apakah sikap ini konsisten dengan janji partai untuk memperjuangkan perubahan.

Sumber: sabdanews.com, mkri.id