Prabowo Kumpulkan Ketum Partai Koalisi di Istana Bogor, Bahas Calon Wakil Presiden RI

Presiden Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai politik pengusung pemerintah dalam pertemuan tertutup di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026) sore. Agenda utama: menyelaraskan pandangan dan menjaga soliditas koalisi sebelum menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB itu dihadiri sejumlah petinggi partai koalisi, termasuk Presiden PKS Al Muzzammil dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Konsolidasi ini dilakukan agar proses pengusulan dua kandidat wakil presiden berjalan mulus tanpa memicu riak internal di tubuh koalisi pemerintah.

Kronologi: Surat MPR dan Rapat Gabungan di Senayan

Pada hari yang sama, pimpinan MPR RI menggelar rapat gabungan bersama seluruh fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa parlemen langsung melayangkan surat resmi kepada kepala negara untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran.

"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," ungkap Ahmad Muzani usai sidang gabungan di Gedung Nusantara V.

MPR menargetkan seluruh rangkaian proses pemilihan, pengesahan, hingga pelantikan Wakil Presiden RI yang baru rampung pada Rabu, 2 Desember 2026. Untuk mengawal prosedur tersebut, parlemen membentuk tim verifikasi serta panitia khusus yang masing-masing beranggotakan 36 orang.

Langkah MPR ini merujuk pada mekanisme konstitusional Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tata cara pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Prosesnya harus melalui verifikasi dan pengesahan di parlemen sebelum pelantikan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Sejumlah partai koalisi menunjukkan sikap terbuka dengan menyerahkan sepenuhnya hak pengusulan kandidat wakil presiden kepada Presiden Prabowo. Partai Golkar melalui Melchias Markus Mekeng menyatakan menyerahkan mandat penuh kepada presiden tanpa mengajukan syarat mutlak.

Sikap senada ditegaskan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memilih jalur institusional dan menolak melakukan manuver. "Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," tegas AHY, sembari menyerahkan mekanisme konstitusional Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 kepada kehendak Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Presiden PKS Al Muzzammil dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh turut hadir dalam pertemuan di Istana Bogor. Kehadiran mereka menegaskan bahwa koalisi pemerintah berupaya menjaga barisan sebelum proses politik di MPR bergulir.

Latar Belakang: Mengapa Kursi Wakil Presiden Kosong?

Kekosongan jabatan wakil presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Pengunduran diri itu memicu serangkaian prosedur konstitusional yang harus dilalui, termasuk pengiriman surat resmi dari MPR kepada presiden.

Menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih dalam sidang. Proses ini harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan.

MPR pun bergerak cepat. Pada 13 November 2026, rapat gabungan memutuskan mengirim surat kepada presiden. Target pelantikan 2 Desember 2026 memberi waktu sekitar tiga minggu bagi semua pihak untuk menyelesaikan tahapan.

Bursa Kandidat: Dari Dasco hingga AHY

Sikap partai koalisi yang menyerahkan keputusan kepada kepala negara dibaca para pengamat politik sebagai sinyal kuat bahwa kandidat wakil presiden akan dipilih dari lingkaran internal pemerintahan. Saat ini, peta bursa kandidat mengerucut pada dua figur utama.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra menilai Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memiliki peluang besar karena kedekatan personal yang erat dengan Presiden Prabowo serta posisinya yang kokoh di partai. Dukungan bagi Dasco juga mengalir dari jejaring relawan yang menilainya tepat menjembatani komunikasi eksekutif dan legislatif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif NSL Political Consultant Nasarudin Sili Luli memprediksi peluang Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mencapai 40 persen. AHY dinilai sebagai figur jalan tengah yang relatif mudah diterima oleh seluruh spektrum koalisi tanpa menggeser keseimbangan kekuatan politik di pemerintahan.

Di luar dua nama tersebut, dinamika politik tetap terbuka dengan adanya usulan nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga opsi memperluas koalisi dengan melirik tokoh dari luar pemerintahan seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

• Sufmi Dasco Ahmad — Ketua Harian Gerindra, dinilai dekat dengan Prabowo.
• Agus Harimurti Yudhoyono — Menko Infrastruktur, diprediksi punya peluang 40 persen.
• Muhaimin Iskandar — Ketua Umum PKB, namanya masih diusulkan.
• Puan Maharani — Ketua DPR RI, opsi dari luar pemerintahan.
• Pramono Anung — Gubernur DKI Jakarta, alternatif perluasan koalisi.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pertemuan di Istana Bogor dan surat MPR menjadi dua langkah awal yang menentukan arah politik tiga minggu ke depan. Jika presiden segera mengirim dua nama, tim verifikasi MPR akan bekerja memeriksa kelengkapan administrasi dan rekam jejak kandidat.

Panitia khusus yang beranggotakan 36 orang akan menyiapkan mekanisme pemilihan di sidang MPR. Seluruh proses dijadwalkan selesai pada 2 Desember 2026. Kepatuhan pada tenggat ini menjadi ujian bagi koalisi dan parlemen.

Bagi partai koalisi, sikap menyerahkan keputusan kepada presiden memperkecil risiko konflik internal. Namun, hal ini juga berarti tanggung jawab politik sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Publik akan menilai seberapa besar kandidat yang dipilih mewakili aspirasi koalisi dan masyarakat.

Sementara itu, dinamika di luar koalisi tetap hidup. Nama-nama alternatif seperti Puan Maharani dan Pramono Anung menunjukkan bahwa opsi memperluas basis dukungan masih terbuka, terutama jika proses di MPR menemui hambatan.

Analisis Redaksi

Pertemuan di Istana Bogor bukan sekadar konsolidasi rutin. Ia adalah sinyal bahwa Prabowo ingin memegang kendali penuh atas pengisian kursi wakil presiden. Dengan menyerahkan mandat kepada presiden, partai koalisi secara sadar melepas hak politiknya. Ini langkah pragmatis untuk menghindari perpecahan, tetapi juga melemahkan posisi partai sebagai penyeimbang.

Surat MPR yang dikirim pada hari yang sama menunjukkan parlemen bergerak cepat. Target 2 Desember 2026 memberi ruang verifikasi yang cukup, asalkan presiden tidak menunda pengiriman nama. Keterlambatan akan menciptakan ketidakpastian politik yang bisa mengganggu pasar dan pemerintahan.

Di sisi lain, bursa kandidat yang mengerucut pada Dasco dan AHY mencerminkan dua pendekatan berbeda: loyalis partai versus figur jalan tengah. Keduanya punya konsekuensi politik masing-masing. Yang terpenting, proses ini harus transparan dan sesuai konstitusi. Publik berhak tahu kriteria yang dipakai presiden, bukan sekadar nama yang muncul di ruang tertutup.

Sumber: bataviapos.id, mpr.go.id