Bursa Cawapres Memanas: Prabowo Kumpulkan Partai Koalisi di Istana Bogor, Dasco dan AHY Menguat

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai koalisi di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan tertutup ini membahas pengusulan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, dengan nama Sufmi Dasco Ahmad dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menguat.

Rapat berlangsung mulai pukul 16.00 WIB. Presiden PKS Al Muzzammil dan Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim hadir, dan Taslim membenarkan kehadiran Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Agenda utamanya menyamakan frekuensi koalisi agar penyerahan dua nama cawapres ke MPR tidak memicu riak internal.

Di Senayan, pagi harinya, MPR sudah mengambil langkah tegas. Rapat gabungan bersama seluruh fraksi dan kelompok DPD memutuskan mengirim surat resmi kepada Presiden agar segera menyetorkan dua nama calon wakil presiden.

Kronologi: Dari Surat MPR hingga Lobi di Istana Bogor

Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan keputusan rapat gabungan di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. "Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," ujarnya, Jumat (13/11/2026).

Muzani menambahkan seluruh rangkaian proses, mulai dari pemilihan, pelantikan, hingga pengesahan cawapres terpilih, dijadwalkan rampung pada Rabu, 2 Desember 2026. Untuk mengawal tahapan itu, MPR membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang.

Surat itu menjadi pemicu percepatan di parlemen. Pada saat yang hampir bersamaan, Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai koalisi di Istana Bogor. Pertemuan tertutup itu menjadi ajang lobi strategis untuk memastikan dua nama yang dikirim ke MPR sudah disepakati di internal koalisi.

Sejumlah partai memilih sikap hands-off. Politikus Golkar Melchias Markus Mekeng menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan kepada Presiden Prabowo tanpa mematok harga mati. Pengamat politik Herry Mendrofa dan Ujang Komarudin menilai langkah Golkar sebagai wujud fatsun politik dan kedewasaan koalisi yang menghindari ego sektoral.

Partai Demokrat menegaskan garis institusional. Dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026), Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyatakan partainya tidak akan bermanuver memaksakan diri. "Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," tegas AHY, sembari menyerahkan mekanisme konstitusional Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 kepada kehendak Presiden.

Dasco dan AHY: Dua Nama yang Mengerucut dari Internal Koalisi

Sikap partai-partai yang tidak mengajukan nama disinyalir menjadi sinyal kuat agar Prabowo menentukan calon wapres dari kalangan internal koalisi. Peta persaingan pun mengerucut pada dua nama yang sudah menjadi perbincangan publik sejak sebelum pengunduran Gibran.

Nama pertama adalah Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Sebelum isu mundurnya Gibran menjadi kenyataan, Dasco sempat menegaskan kabar tersebut adalah hoax untuk mengalihkan isu pengajuan Hak Menyatakan Pendapat di DPR. Namun setelah pengunduran diri Gibran sah secara hukum, namanya kembali mencuat.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah Putra, menilai jika pilihan Presiden mengerucut pada lingkaran inti, potensi terbesarnya adalah Dasco. "Dengan pertimbangan kedekatan politik personal yang sangat kuat kepada Presiden Prabowo Subianto serta posisinya yang kokoh di internal Partai Gerindra," jelas Dedi.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul melihat Dasco memiliki profil dan peluang besar untuk meredam ketegangan antar-elite. Dukungan terbuka juga datang dari jejaring relawan, termasuk dari kalangan relawan Gibran. Ade Darmawan serta Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP) H. Kurniawan menilai Dasco sebagai figur paling pas menjaga kesinambungan kerja eksekutif-legislatif.

Nama kedua adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Direktur Eksekutif NSL Political Consultant, Nasarudin Sili Luli, memprediksi peluang AHY mencapai 40 persen. "AHY merupakan figur jalan tengah yang relatif mudah diterima karena memimpin partai menengah (44 kursi) sehingga tidak akan menggeser keseimbangan koalisi, di samping posisinya saat ini di kabinet sebagai Menko Infrastruktur," jelasnya.

Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Prabowo cenderung memilih AHY karena faktor kinerja pemerintahan, posisi di Koalisi Merah Putih, serta kedekatan historis Prabowo dengan SBY yang menjadi garansi loyalitas. Profesor Nyarwi Ahmad dari Fisipol UGM turut menilai AHY sangat potensial berkat rekam jejak kepemimpinan partai dan pengalaman pemerintahannya.

Sikap AHY yang menolak bermain di air keruh dengan tidak mengajukan diri secara agresif dibaca para pengamat sebagai langkah elegan untuk memposisikan diri sebagai pilihan objektif yang sepenuhnya bergantung pada hak prerogatif Presiden.

Suara dari Internal: Cak Imin hingga Opsi Puan Maharani

Dinamika di internal partai koalisi belum sepenuhnya seragam. Wakil Ketua Komisi X DPR dari PKB, Lalu Hadrian, mengusulkan nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pengganti Gibran. "Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya kan. Nah, tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses," ujarnya.

Opsi mengambil cawapres dari luar koalisi juga mencuat. Nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mewakili PDIP sebagai satu-satunya partai non-koalisi masuk dalam perbincangan. Pengamat politik Adi Prayitno menilai kandidat dari luar koalisi bisa menjadi opsi untuk memperluas spektrum koalisi.

"Jika pilihannya adalah memperluas koalisi, maka dalam hal ini kemungkinan Prabowo akan mengejar PDIP. Karena PDIP adalah satu-satunya partai di luar pemerintahan, kalau opsinya memperluas basis koalisi, maka PDIP akan menjadi opsi memperluas jaringan koalisi," jelas Adi.

Dua nama dari internal koalisi dan dua nama dari luar koalisi itu kini menjadi bahan pertimbangan Prabowo. MPR menunggu surat balasan Presiden berisi dua nama untuk diverifikasi. Tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang sudah dibentuk untuk memeriksa seluruh persyaratan administratif kandidat.

Dampak ke Peta Politik dan Soliditas Koalisi

Percepatan tahapan di MPR memberi tekanan langsung kepada Istana. Tenggat 2 Desember 2026 membuat Prabowo harus memutuskan dalam hitungan pekan, bukan bulan. Setiap nama yang dikirim ke MPR akan melewati verifikasi administratif sebelum pemilihan dan pelantikan.

Bagi partai koalisi, keputusan menyerahkan mandat kepada Presiden punya konsekuensi ganda. Di satu sisi, langkah itu menjaga soliditas dan menghindari perebutan kursi wapres yang bisa merusak hubungan antar-partai. Di sisi lain, partai kehilangan ruang tawar untuk menempatkan kadernya di posisi strategis.

Posisi AHY sebagai Menko Infrastruktur dan ketua partai dengan 44 kursi di DPR dinilai pas untuk menjaga keseimbangan koalisi. Sementara Dasco, sebagai Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua DPR, dianggap paling dekat secara personal dengan Prabowo dan paling memahami kerja legislatif.

Jika Prabowo memilih memperluas koalisi dengan merangkul PDIP, komposisi parlemen berubah signifikan. Puan Maharani sebagai Ketua DPR dan Pramono Anung sebagai Gubernur DKI menjadi dua nama yang mewakili poros di luar pemerintahan. Pilihan ini akan mengubah peta oposisi menjelang 2029.

Hal yang sama berlaku bagi opsi Cak Imin. PKB adalah bagian dari koalisi pendukung pemerintah, dan mengangkat ketua umumnya sebagai cawapres akan memperkuat basis massa Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Namun sinyal dari Demokrat dan Golkar yang tidak mengajukan nama menunjukkan preferensi kuat terhadap kandidat dari lingkaran inti.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Dua Nama dari Presiden

Bola kini di tangan Prabowo. MPR sudah mengirim surat resmi, tim verifikasi sudah dibentuk, dan tenggat 2 Desember 2026 sudah ditetapkan. Presiden harus menyampaikan dua nama cawapres untuk diverifikasi, lalu MPR memilih dan melantik wapres baru pada tanggal tersebut.

Pertemuan di Istana Bogor menjadi momen krusial untuk memastikan dua nama itu sudah disepakati para ketua umum. Kehadiran Surya Paloh, Al Muzzammil, dan petinggi partai lain menunjukkan lobi berjalan intensif di level tertinggi.

Publik menunggu apakah Prabowo memilih kandidat dari internal koalisi, sebagaimana sinyal yang diambil Demokrat dan Golkar, atau membuka pintu bagi PDIP dan PKB. Apa pun pilihannya, proses di MPR sudah berjalan dan tidak bisa ditunda. "Makin cepat makin baik," kata Muzani, seperti dikutip dari AFU.ID.

Analisis Redaksi: Ujian Kedewasaan Koalisi di Tengah Tekanan Tenggat

Keputusan Demokrat dan Golkar untuk tidak mengajukan nama bukan sekadar fatsun politik. Itu adalah sinyal bahwa partai-partai koalisi memahami risiko perpecahan jika bursa cawapres dibuka terlalu lebar. Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo, mereka memindahkan beban politik ke Istana, sekaligus memastikan bahwa siapa pun yang dipilih nanti tidak dianggap sebagai kemenangan satu partai atas partai lain.

Namun sikap hands-off itu juga punya sisi lain. Partai yang tidak mengajukan nama kehilangan ruang tawar untuk menempatkan kadernya di posisi strategis. Jika Prabowo memilih Dasco, Gerindra mendapat kursi wapres dan memperkuat cengkeramannya pada pemerintahan. Jika memilih AHY, Demokrat naik kelas dari partai menengah menjadi bagian inti eksekutif. Keduanya punya konsekuensi berbeda bagi keseimbangan koalisi.

Yang paling menarik adalah posisi AHY. Dengan tidak mengajukan diri secara agresif, ia memposisikan diri sebagai pilihan objektif yang sepenuhnya bergantung pada hak prerogatif Presiden. Manuver itu elegan, tetapi juga berisiko: jika Prabowo memilih nama lain, AHY tetap berada di kabinet tanpa kursi wapres, dan Demokrat harus menelan pil pahit bahwa strategi low-profile tidak selalu berbuah.

Di sisi lain, opsi Puan Maharani dan Pramono Anung dari PDIP adalah kartu yang bisa mengubah peta politik 2029. Merangkul PDIP berarti memperluas basis koalisi, tetapi juga berarti berbagi kekuasaan dengan partai yang selama ini berada di luar pemerintahan. Bagi Prabowo, pilihan itu bukan hanya soal siapa yang layak menjadi wapres, tetapi soal arah koalisi lima tahun ke depan.

Tenggat 2 Desember 2026 memberi ruang negosiasi yang sempit. MPR sudah bergerak, tim verifikasi sudah dibentuk, dan publik menunggu. Dalam situasi seperti ini, kecepatan dan kejelasan Prabowo dalam mengirim dua nama akan menentukan apakah koalisi tetap solid atau justru retak di menit-menit akhir.

Yang perlu dicermati, proses ini bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi wapres. Ini adalah ujian pertama bagi koalisi besar pasca-Gibran. Jika partai-partai koalisi mampu menahan diri dan menyerahkan keputusan kepada Presiden tanpa manuver berlebihan, itu pertanda kedewasaan politik. Jika tidak, bursa cawapres bisa berubah menjadi ajang saling sikut yang merusak citra pemerintah.

Publik berhak mendapatkan penjelasan transparan tentang kriteria pemilihan. Bukan hanya nama, tetapi juga alasan di baliknya. Sebab wapres yang dipilih pada 2 Desember nanti akan mendampingi Prabowo hingga 2029, dan kualitas kepemimpinannya akan menentukan arah kebijakan publik selama sisa masa jabatan.

Sumber: mpr.go.id