Johan Rosihan: Pergantian Wapres Harus Berlandaskan Konstitusi

Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, menegaskan bahwa proses pergantian Wakil Presiden pascapengunduran diri Gibran Rakabuming harus berlandaskan konstitusi. Ia menilai kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan menjadi taruhan utama dalam setiap langkah politik yang diambil.

Pernyataan itu disampaikan Johan di Jakarta, Kamis (13/11), merespons dinamika politik nasional setelah Gibran Rakabuming mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Fraksi PKS di MPR menempatkan prosedur konstitusional sebagai rujukan tunggal, bukan kepentingan politik jangka pendek.

Posisi Johan Rosihan soal Mekanisme Pergantian Wapres

Johan menekankan bahwa pergantian Wakil Presiden bukan urusan yang bisa diputuskan secara improvisasi. Menurutnya, setiap tahapan harus merujuk pada aturan yang sudah digariskan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan turunannya.

"Pergantian Wapres harus berlandaskan konstitusi," kata Johan, seperti dikutip dari laman resmi Fraksi PKS.

Ia menyoroti dua hal yang tidak boleh dikorbankan dalam proses ini: kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan. Keduanya, menurut Johan, saling terkait. Prosedur yang kabur berpotensi memicu sengketa, sementara pemerintahan yang goyah akan berdampak langsung pada layanan publik dan iklim ekonomi.

Sebagai Sekretaris Fraksi PKS di MPR, posisi Johan cukup strategis. MPR adalah lembaga yang memegang peran dalam sejumlah mekanisme ketatanegaraan, termasuk ketika terjadi kekosongan jabatan pada posisi tertentu. Karena itu, pernyataannya dibaca sebagai sinyal sikap fraksi menjelang pembahasan di parlemen.

Gibran Mengundurkan Diri dan Pertanyaan yang Muncul

Pengunduran diri Gibran Rakabuming dari kursi Wakil Presiden menjadi pemicu utama perdebatan. Peristiwa ini menempatkan publik pada pertanyaan mendasar: siapa yang berwenang mengisi kekosongan, dan melalui mekanisme apa proses itu dijalankan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengisian jabatan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menyebut bahwa jika Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan.

Aturan itu sudah lama menjadi rujukan, tetapi penerapannya tidak pernah benar-benar diuji dalam praktik politik kontemporer. Kondisi ini membuat setiap pernyataan elite politik menjadi penting, karena akan membentuk pemahaman publik tentang batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilanggar.

Johan menempatkan persoalan ini bukan sebagai pertarungan antarpartai, melainkan sebagai ujian terhadap kematangan lembaga negara. Ia menekankan bahwa keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan hanya secara politik.

Mengapa Kepastian Hukum Jadi Kata Kunci

Kepastian hukum dalam pergantian Wakil Presiden menyangkut beberapa hal sekaligus. Pertama, keabsahan pejabat yang menjalankan tugas kenegaraan. Kedua, keabsahan kebijakan yang dihasilkan selama masa transisi. Ketiga, perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang bergantung pada keberlangsungan administrasi.

Jika prosedur dijalankan tanpa dasar yang jelas, risiko sengketa hukum terbuka lebar. Keputusan yang diambil bisa digugat, kebijakan bisa dipersoalkan, dan legitimasi pemerintahan menjadi rapuh. Johan tampaknya ingin memastikan hal itu tidak terjadi.

Stabilitas pemerintahan juga menjadi pertimbangan ekonomi. Ketidakpastian politik biasanya berdampak pada pergerakan pasar, nilai tukar, dan kepercayaan investor. Pernyataan Johan bisa dibaca sebagai upaya meredam kekhawatiran itu dengan menegaskan bahwa proses akan berjalan sesuai aturan.

Fraksi PKS di MPR, melalui pernyataan sekretarisnya, memilih jalur konservatif dalam arti positif: berpegang pada teks konstitusi dan menolak langkah di luar koridor hukum. Sikap ini memberi sinyal bahwa partai tidak akan mendorong manuver yang berpotensi menimbulkan krisis kelembagaan.

Langkah Berikutnya di MPR dan Poros Partai

Setelah pernyataan itu, perhatian akan bergeser ke mekanisme di MPR. Pembahasan antar fraksi menjadi tahap yang menentukan, karena keputusan MPR bersifat kolektif dan membutuhkan dukungan politik yang memadai.

Beberapa hal yang layak dicermati ke depan:

• Bagaimana fraksi-fraksi lain merespons seruan Johan agar proses berjalan sesuai konstitusi.
• Apakah Presiden akan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.
• Bagaimana MPR mengatur jadwal dan tata cara pemilihan agar tidak melewati batas 60 hari.
• Sejauh mana komunikasi antarpartai koalisi dan oposisi berjalan untuk menghindari kebuntuan.

Johan tidak merinci langkah teknis yang akan diambil fraksinya. Namun penekanannya pada konstitusi memberi gambaran bahwa PKS akan mendorong proses yang transparan dan dapat diuji secara hukum.

Bagi publik, yang paling penting bukan siapa yang duduk di kursi Wakil Presiden, melainkan bagaimana kursi itu diisi. Prosedur yang benar akan menghasilkan pejabat yang sah; prosedur yang dipaksakan akan menghasilkan persoalan baru di kemudian hari.

Analisis Redaksi

Pernyataan Johan Rosihan terkesan normatif, tetapi justru di situlah kekuatannya. Di tengah tekanan politik yang biasanya mendorong penyelesaian cepat, ia memilih menempatkan konstitusi sebagai pagar. Sikap ini penting karena pengisian jabatan Wakil Presiden melalui MPR hanya pernah diatur di atas kertas, bukan diuji dalam praktik.

Yang perlu diawasi adalah konsistensi. Seruan berlandaskan konstitusi mudah diucapkan, tetapi bisa kehilangan makna jika dalam praktiknya fraksi-fraksi justru bernegosiasi di luar prosedur. Publik berhak menuntut agar setiap tahapan dibuka secara terbuka, termasuk proses pencalonan oleh Presiden dan pemilihan di MPR.

Kepastian hukum bukan sekadar frasa dalam pernyataan pers. Ia harus terlihat dalam jadwal yang jelas, dokumen yang dapat diakses, dan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika itu terpenuhi, stabilitas pemerintahan akan mengikuti dengan sendirinya. Jika tidak, pernyataan seperti yang disampaikan Johan hanya akan menjadi catatan di laman resmi partai, tanpa dampak nyata bagi tata kelola negara.

Sumber: mpr.go.id