Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor Bahas Kursi Wakil Presiden

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat sore. Agenda utamanya membahas pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti.

Pantauan ANTARA di lokasi menunjukkan sejumlah petinggi partai mulai berdatangan sejak sore. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto tiba sekitar pukul 16.15 WIB menaiki Toyota Alphard putih bersama Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.

"Mendampingi Bang Zul," kata Bima sesaat setelah tiba di Istana Bogor, merujuk pada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Selain Bima dan Eko Patrio, tampak hadir Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon. Sejumlah kendaraan dinas menteri Kabinet Merah Putih juga masuk ke kompleks istana, antara lain RI 5, RI 14, RI 26, dan RI 27. Iring-iringan Maung Garuda RI 1 sudah tiba lebih dulu sekitar pukul 14.00 WIB.

Kronologi undangan Prabowo ke ketua umum parpol

Rencana pertemuan ini terungkap lebih dulu dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman. Ia membenarkan Presiden Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai politik pada Jumat ini.

Menurut Habiburokhman, pertemuan itu membahas pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti.

"Kemarin (Kamis 12 November) kami ketemu Pak Prabowo di sana dan beliau juga menyampaikan besok (Jumat) saya ketemu ketua-ketua umum partai politik," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan berlangsungnya Rapat Gabungan MPR RI pada Jumat pukul 14.00 WIB. Dari rapat itulah mekanisme pengisian kursi wapres disiapkan, termasuk permintaan resmi kepada Presiden agar menyerahkan dua nama calon.

Urutan waktunya cukup rapat. Siang, MPR rapat. Sore, Prabowo menerima para ketua umum partai di Bogor. Dua forum berbeda, satu tujuan: memastikan kekosongan kursi wapres tidak berlarut.

Dua nama calon wapres diminta dalam 14 hari

Habiburokhman menjelaskan, MPR RI akan mengirim surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden dalam kurun waktu maksimal 14 hari.

Dari dua nama itu, MPR akan membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 anggota MPR seiring persiapan Sidang Paripurna. Di forum paripurna itulah Wakil Presiden pengganti Gibran dipilih.

"Idealnya kalau (Sidang Paripurna) pelantikan kan harus ada Presiden ya. Makanya juga akan disesuaikan dengan jadwal Pak Prabowo," ujar Habiburokhman.

Kalimat itu menjelaskan satu hal penting: jadwal pelantikan tidak bisa dilepas dari agenda Presiden. Prabowo harus hadir, dan karena itu tempo politik pengisian kursi wapres mengikuti ritme istana, bukan semata ritme parlemen.

Prosesnya sendiri bukan perkara satu hari. Ada surat resmi, ada tenggat 14 hari, ada verifikasi 36 anggota MPR, lalu paripurna, baru pelantikan. Empat tahap yang saling mengunci.

Pihak yang hadir dan sinyal koalisi di Istana Bogor

Daftar yang hadir di Bogor memberi gambaran komposisi politik yang dilibatkan. PAN hadir lewat Bima Arya dan Eko Patrio yang mendampingi Zulkifli Hasan. Gerindra hadir lewat Fadli Zon, wakil ketua umum partai yang juga menjabat Menteri Kebudayaan.

Kehadiran kendaraan dinas menteri menambah bobot pertemuan. Artinya, yang dibahas bukan hanya soal partai, tetapi juga soal pemerintahan yang harus tetap berjalan selama transisi kepemimpinan nomor dua.

• PAN: Bima Arya Sugiarto (Ketua DPP) dan Eko Patrio (Sekjen), mendampingi Zulkifli Hasan.
• Gerindra: Fadli Zon (Wakil Ketua Umum DPP).
• Istana: iring-iringan RI 1 tiba sekitar pukul 14.00 WIB, disusul kendaraan RI 5, RI 14, RI 26, dan RI 27.
• Pernyataan resmi: Habiburokhman, Waketum Gerindra, membenarkan agenda pertemuan.

Yang tidak hadir secara fisik juga sama pentingnya. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai daftar lengkap ketua umum yang diundang maupun hasil pertemuan.

Latar belakang kekosongan kursi wapres dan dasar konstitusinya

Kursi Wakil Presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti. Kekosongan itu memaksa mekanisme konstitusional berjalan, dan MPR menjadi institusi yang menjalankan prosedurnya.

Dalam skema yang dijelaskan Habiburokhman, Presiden mengajukan dua nama calon. MPR kemudian memverifikasi lewat tim berisi 36 anggota sebelum memutuskan di Sidang Paripurna.

Angka 36 bukan jumlah sembarang. Tim verifikasi sebesar itu dirancang agar proses pemeriksaan calon tidak bergantung pada satu-dua orang, sekaligus memberi ruang bagi fraksi dan kelompok anggota MPR untuk ikut menilai.

Bagi publik, tahapan ini mudah dilupakan karena berlangsung di ruang rapat. Padahal di situlah kualitas calon diuji: rekam jejak, integritas, dan kesediaan bekerja dalam satu pemerintahan dengan Presiden yang sudah menjabat.

Perbandingan bisa dilihat dari pemberitaan sebelumnya soal dinamika kursi wapres, misalnya laporan ANTARA News yang terus memantau perkembangan di Senayan. Kerangka hukumnya juga dapat ditelusuri lewat rujukan resmi seperti situs MPR RI.

Dampak politik dan langkah selanjutnya

Bagi Prabowo, pertemuan di Bogor berfungsi ganda. Pertama, konsolidasi koalisi sebelum nama calon diajukan. Kedua, memastikan partai-partai pendukung tidak punya keberatan yang bisa memperlambat proses di MPR.

Bagi partai politik, momen ini menentukan posisi tawar. Setiap ketua umum datang membawa kepentingan, dan dua nama yang akhirnya diajukan akan dibaca sebagai peta kekuatan koalisi untuk sisa masa pemerintahan.

Bagi publik, yang paling dinanti justru hal sederhana: siapa dua nama itu. Tenggat 14 hari membuat jawabannya semestinya tidak terlalu lama.

Setelah surat MPR diterima, urutan berikutnya sudah jelas: pembentukan tim verifikasi 36 anggota, penyiapan Sidang Paripurna, pemilihan, lalu pelantikan yang waktunya disesuaikan dengan jadwal Presiden. Sampai tahap itu tuntas, kursi wapres tetap kosong dan pemerintahan berjalan dengan satu wakil.

Analisis Redaksi

Ada dua hal yang layak dicermati dari pertemuan Bogor. Pertama, kecepatan. Dalam hitungan hari, kekosongan kursi wapres sudah dipindahkan dari spekulasi publik ke prosedur resmi: rapat gabungan MPR, surat permintaan dua nama, tenggat 14 hari. Itu ritme yang rapi.

Kedua, cara Prabowo melibatkan partai. Ia tidak langsung mengirim nama ke MPR, tetapi mengumpulkan ketua umum lebih dulu. Secara politik ini masuk akal, karena calon wapres yang tidak diterima sebagian koalisi akan menyulitkan pemerintahan di tengah jalan. Namun cara ini juga menegaskan bahwa kursi wapres diputuskan lewat negosiasi elite, bukan lewat proses yang terbuka bagi publik.

Di situlah titik kritisnya. Mekanisme 36 anggota tim verifikasi bisa menjadi alat uji yang serius, atau sekadar formalitas untuk mengesahkan nama yang sudah disepakati di Bogor. Publik belum tahu mana yang akan terjadi, karena hingga berita ini diturunkan tidak ada keterangan resmi soal nama, kriteria, maupun hasil pertemuan.

Yang bisa dituntut sekarang sederhana: transparansi kriteria dan jadwal. Jika dua nama diajukan tepat waktu dan proses verifikasi berjalan terbuka, kekosongan kursi wapres bisa ditutup tanpa goncangan. Jika tidak, yang kosong bukan hanya jabatan, tetapi juga kepercayaan pada prosedur yang sedang dijalankan.

Sumber: kl.antaranews.com