Hunian Layak di Kuningan: Dian Rachmat Yanuar dan 1.500 Rumah Subsidi

Pemkab Kuningan di bawah Bupati Dian Rachmat Yanuar memperkuat penyediaan hunian layak dan perlindungan sosial lewat kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkahnya memperbaiki rumah Mak Adminah, warga 90 tahun yang rumahnya nyaris ambruk.

Perbaikan itu bukan proyek anggaran biasa. Bupati menggandeng pengusaha pariwisata untuk membenahi rumah Mak Adminah melalui program Berkah Bedah Rumah Keluarga Harapan.

Langkah tersebut menjadi pintu masuk bagi sederet capaian lain: penghargaan Terbaik II kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kabupaten dari Kemendagri pada Oktober 2026, hingga alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 250 unit rumah senilai setara Rp5 miliar.

Kronologi: Dari Rumah Nyaris Ambruk ke Penghargaan Kemendagri

Persoalan rumah tidak layak huni di Kuningan tergambar jelas dari kondisi hunian Mak Adminah. Warga berusia 90 tahun itu tinggal di rumah yang mengalami kerusakan parah dan nyaris ambruk.

Pemkab Kuningan tidak menunggu anggaran daerah turun. Bupati Dian Rachmat Yanuar langsung menggandeng para pengusaha pariwisata untuk memperbaiki rumah tersebut lewat program Berkah Bedah Rumah Keluarga Harapan.

"Insyaallah persoalan sosial di Kuningan, termasuk rumah tidak layak ini, berangsur-angsur kita selesaikan atas dukungan semuanya, terutama dari masyarakat yang mampu," kata Dian, dikutip dari laporan CNN Indonesia.

Jalur kolaborasi itu berbuah pengakuan. Pada Oktober 2026, Kemendagri menetapkan Pemkab Kuningan sebagai Terbaik II kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah Tingkat Kabupaten dalam ajang Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali Batch II Tahun 2026.

Hadiahnya bersifat konkret. Capaian itu membawa manfaat lanjutan berupa BSPS untuk 250 unit rumah dengan nilai setara Rp5 miliar.

Bagi Kuningan, urutannya penting dicatat: kasus rumah rusak berat ditangani lebih dulu, kolaborasi lintas sektor dijalankan, lalu prestasi administratif menyusul. Bukan sebaliknya.

Dian Rachmat Yanuar: Penghargaan Bukan Tujuan Akhir

Bupati Kuningan menempatkan penghargaan itu sebagai alat, bukan garis finis. Ia menegaskan tolok ukur sesungguhnya adalah manfaat yang dirasakan warga.

"Alhamdulillah, penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Kuningan. Namun, yang paling penting bukan penghargaan itu sendiri, melainkan bagaimana program perumahan benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Rumah adalah kebutuhan dasar, tempat keluarga tumbuh dan membangun masa depan," ujar Dian.

Ia juga menyebut penyediaan rumah layak tidak bisa dikerjakan satu pihak. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah, pengembang, lembaga pembiayaan, lembaga filantropi, pemerintah desa, komunitas, dan masyarakat.

Pernyataan itu sejalan dengan praktik di lapangan. Perbaikan rumah Mak Adminah melibatkan pengusaha pariwisata, bukan hanya dinas teknis. Artinya, beban fiskal daerah tidak sepenuhnya menanggung seluruh kebutuhan perbaikan rumah warga miskin.

Dian menempatkan masyarakat mampu sebagai pihak yang ikut menopang. "Terutama dari masyarakat yang mampu," ujarnya, memberi sinyal bahwa skema gotong royong akan terus dipakai untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.

Data Deni Hamdani: 1.500 Rumah Subsidi dan 1.293 Unit BSPS

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kuningan Deni Hamdani membeberkan angka-angka yang membuat klaim kebijakan itu terukur.

Hingga 2026, sekitar 1.500 unit rumah subsidi telah dibangun pengembang di wilayah Kuningan. Angka itu menunjukkan peran swasta dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah cukup besar.

Selain pembangunan rumah baru, Pemkab Kuningan memfasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui alokasi BSPS 2026 sebanyak 1.293 unit rumah.

Kontribusi lembaga filantropi menambah sekitar 200 unit rumah yang dibangun maupun diperbaiki. Sementara program Corporate Social Responsibility (CSR) pengembang menyumbang sekitar 20 unit rumah.

Jika ditotal, sumber perbaikan dan pembangunan hunian di Kuningan datang dari sedikitnya empat jalur:

• BSPS 2026 untuk 1.293 unit rumah tidak layak huni.
• Sekitar 1.500 unit rumah subsidi yang dibangun pengembang hingga 2026.
• Sekitar 200 unit rumah dari lembaga filantropi.
• Sekitar 20 unit rumah dari CSR pengembang.

Di sisi akses pembiayaan, Pemkab Kuningan memberlakukan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan berlaku. Fasilitas itu dilengkapi pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kombinasi keringanan pajak daerah, retribusi, dan subsidi likuiditas itu menyasar satu kelompok: Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang selama ini kesulitan menembus harga rumah komersial.

Perlindungan Sosial dan Sekolah Inklusif di Luar Sektor Perumahan

Kuningan tidak berhenti pada urusan atap dan dinding. Pada 2026, Pemkab memperluas perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui pemutakhiran akurasi data penerima bantuan sosial.

Langkah lain adalah pemberdayaan ekonomi warga miskin serta pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia.

Pemerintah daerah juga memperkuat pembangunan inklusif lewat penyelenggaraan sekolah inklusif. Selain itu, penyandang disabilitas diberi kesempatan karier yang setara, termasuk peluang menduduki posisi strategis di lingkungan pemerintahan.

Bagi Kuningan, pendekatan ini memperlihatkan bahwa perlindungan sosial tidak hanya soal bansos tunai. Akses pendidikan dan lapangan kerja masuk dalam paket kebijakan yang sama.

Data penerima bantuan yang akurat menjadi prasyarat. Tanpa pemutakhiran data, bantuan berisiko salah sasaran, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.

Dampak dan Langkah Selanjutnya Menuju Kuningan Melesat

Rangkaian kebijakan itu diarahkan pada satu target: peningkatan kualitas hidup warga serta pemerataan kesejahteraan, sejalan dengan visi Kuningan Melesat.

Dampak paling langsung terasa pada penerima manfaat. Rumah Mak Adminah yang nyaris ambruk masuk kategori paling mendesak. Setelah diperbaiki, risiko keselamatan penghuninya berkurang.

Bagi penerima BSPS, bantuan stimulan senilai total setara Rp5 miliar untuk 250 unit rumah menjadi tambahan yang memungkinkan perbaikan hunian berjalan tanpa menunggu kemampuan ekonomi keluarga pulih lebih dulu.

Yang perlu diawasi ke depan adalah realisasi. Angka 1.293 unit BSPS, 1.500 rumah subsidi, 200 unit dari filantropi, dan 20 unit CSR adalah target yang bisa diuji di lapangan.

Kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat disebut Dian sebagai kunci agar penanganan rumah tidak layak huni berjalan lebih cepat tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.

Untuk informasi program perumahan dan bantuan sosial pemerintah daerah, publik dapat merujuk pada kanal resmi Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah kabupaten setempat.

Sejauh ini, Kuningan memilih jalur bertahap: selesaikan kasus paling mendesak, libatkan pihak yang punya kemampuan, lalu jadikan capaian sebagai dasar menarik dukungan berikutnya.

Analisis Redaksi

Yang membuat langkah Pemkab Kuningan layak diperhatikan bukan penghargaan Terbaik II dari Kemendagri, melainkan urutan penanganannya. Rumah Mak Adminah yang nyaris ambruk ditangani lebih dulu, dengan mengerahkan pengusaha pariwisata. Penghargaan datang belakangan. Pola ini membalik kebiasaan daerah yang kerap sibuk mengejar piagam sebelum persoalan warga selesai.

Namun, model kolaborasi tetap punya titik lemah. Ketergantungan pada kedermawanan pengusaha dan lembaga filantropi membuat capaian sulit diprediksi. Kontribusi 200 unit dari filantropi dan 20 unit dari CSR memang membantu, tetapi jumlahnya kecil dibanding 1.293 unit BSPS dan 1.500 rumah subsidi pengembang. Artinya, struktur pembiayaan tetap bertumpu pada anggaran negara dan pasar properti, bukan pada donasi.

Karena itu, angka-angka yang dipaparkan Deni Hamdani sebaiknya dibaca sebagai janji yang harus diaudit. Berapa unit BSPS yang benar-benar rampung pada 2026? Berapa rumah subsidi yang sudah dihuni, bukan sekadar dibangun? Pembebasan BPHTB dan retribusi PBG juga perlu diuji, apakah benar-benar membuka akses MBR atau hanya mempercepat penjualan pengembang. Tanpa jawaban atas pertanyaan itu, visi Kuningan Melesat baru berhenti di dokumen dan panggung penghargaan.