KPU Jabar Raih JDIH Terbaik I 2026, Akses Informasi Hukum Pemilu Makin Terbuka

KPU Provinsi Jawa Barat kembali meraih predikat Terbaik I Anggota JDIH KPU tingkat provinsi se-Indonesia tahun 2026. Lewat laman resmi dan program edukasi, akses informasi hukum kepemiluan kini makin terbuka bagi masyarakat.

Penghargaan itu diserahkan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan JDIH dan Penguatan Manajemen Hukum yang berlangsung pada 10-12 November 2026. Capaian tersebut melanjutkan tren prestasi KPU Jabar yang sejak 2023 selalu mendapat pengakuan JDIH tingkat nasional.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jabar Aneu Nursifah menyebut penghargaan ini merupakan hasil penilaian KPU RI terhadap tujuh aspek pengelolaan JDIH. Penilaian tidak hanya melihat dokumen, tetapi juga keterlibatan pimpinan divisi hukum dalam mengelola layanan.

Tujuh Aspek Penilaian di Balik Predikat Terbaik I JDIH

KPU RI menetapkan tujuh aspek pengelolaan dengan komposisi nilai tersendiri. Ketujuh aspek itu adalah organisasi, sumber daya manusia (SDM), koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi.

Selain penilaian dokumen, KPU RI melakukan wawancara terhadap 10 besar nominator. Wawancara ini untuk menilai keterlibatan dan pemahaman ketua divisi hukum dan pengawasan dalam pengelolaan JDIH.

"Penilaian dilakukan berdasarkan tujuh aspek pengelolaan dengan komposisi nilai tersendiri yang ditetapkan KPU RI. Selain itu, dilakukan pula wawancara terhadap 10 besar nominator untuk menilai keterlibatan dan pemahaman ketua divisi hukum dan pengawasan dalam pengelolaan JDIH," ujar Aneu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dengan skema itu, penghargaan JDIH bukan sekadar lomba kelengkapan arsip. Ada tuntutan agar pejabat struktural benar-benar memahami isi dan alur layanan dokumentasi hukum yang mereka kelola.

Bagi KPU Jabar, hasilnya jelas. Predikat Terbaik I tahun 2026 menjadi bukti bahwa pengelolaan JDIH dinilai konsisten dari sisi organisasi hingga inovasi layanan.

Hampir Ribuan Dokumen Hukum Kini Bisa Diakses dari Rumah

Pengelolaan JDIH KPU Jabar diarahkan untuk memperluas keterbukaan informasi hukum. Tujuannya mempermudah masyarakat memperoleh dokumen serta informasi terkait kepemiluan tanpa harus datang ke kantor.

Melalui laman resmi JDIH, KPU Jabar telah menyediakan hampir ribuan koleksi dokumen hukum. Koleksi itu mencakup keputusan, monografi hukum, hingga putusan. Platform tersebut juga memuat berbagai informasi mengenai kegiatan hukum di lingkungan KPU Jabar.

Layanan serupa turut dikembangkan oleh 27 KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. Selain lewat website, penyebarluasan informasi hukum dilakukan melalui media sosial khusus JDIH dengan berbagai program edukasi dan sosialisasi.

• Koleksi dokumen: keputusan, monografi hukum, dan putusan.
• Kanal layanan: laman resmi JDIH dan media sosial khusus JDIH.
• Jangkauan: 27 KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat.
• Program edukasi: JDIH Goes to School dan JDIH Goes to Campus.

"Hal tersebut kami lakukan untuk memberikan kemudahan akses informasi hukum sehingga masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke kantor," kata Aneu.

Bagi pemilih pemula, kehadiran kanal digital ini penting. Informasi soal tahapan, syarat pencalonan, hingga putusan sengketa sering kali tersebar di banyak dokumen yang sulit ditemukan jika hanya mengandalkan kunjungan langsung.

JDIH Goes to School dan Goes to Campus Menyasar Pemilih Pemula

KPU Jabar tidak berhenti pada penyediaan dokumen di laman resmi. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemilih pemula, KPU Jabar mengembangkan program JDIH Goes to School dan JDIH Goes to Campus.

Kedua program itu menjadi jalur penyebaran informasi hukum ke lingkungan pendidikan. Lewat pendekatan ini, dokumen hukum kepemiluan tidak berhenti sebagai arsip, tetapi dibaca dan dipahami kelompok yang paling dekat dengan agenda pemilu pertama mereka.

Aneu menyampaikan KPU Jabar berkomitmen mempertahankan kualitas layanan sekaligus mengembangkan inovasi agar pengelolaan JDIH semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komitmen itu sejalan dengan kebutuhan publik yang terus berubah. Masyarakat kini menuntut informasi cepat, akurat, dan mudah diakses, termasuk untuk urusan hukum kepemiluan yang selama ini terkesan teknis dan tertutup.

Sejumlah pihak menilai keterbukaan informasi hukum menjadi bagian dari kualitas demokrasi. KPU didorong proaktif mengawal aturan pemilu agar tidak hanya dipahami penyelenggara, tetapi juga peserta dan pemilih. Pembahasan soal pengawasan regulasi kepemiluan juga pernah disorot dalam pemberitaan ANTARA terkait penguatan JDIH ini.

Rekam Jejak Prestasi Sejak 2023 dan Tantangan Konsistensi

Capaian tahun 2026 bukan yang pertama. Menurut Aneu, prestasi ini melanjutkan pencapaian KPU Jawa Barat yang sejak 2023 terus meraih penghargaan JDIH tingkat nasional.

Konsistensi tiga tahun itu menunjukkan pengelolaan JDIH sudah menjadi bagian dari sistem kerja, bukan proyek sesaat menjelang penilaian. Namun, menjaga konsistensi justru menjadi tantangan tersendiri.

"Kami akan terus melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH. Inovasi yang sudah berjalan dengan baik akan dilanjutkan dan ditingkatkan, sementara hal-hal yang masih memiliki kekurangan akan kami perbaiki," katanya.

Evaluasi secara berkala juga akan terus dilakukan terhadap pengelolaan JDIH. KPU Jabar membuka ruang masukan dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan pelayanan ke depan.

Langkah ini penting karena koleksi dokumen hukum terus bertambah seiring tahapan pemilu. Tanpa pembaruan dan pengelolaan yang rapi, ribuan dokumen bisa berubah menjadi tumpukan arsip yang sulit ditelusuri.

Di sisi lain, 27 KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat menjadi ujung tombak layanan. Kualitas JDIH di tingkat provinsi perlu diikuti layanan serupa di daerah agar masyarakat di pelosok mendapat akses setara.

Analisis Redaksi

Penghargaan JDIH Terbaik I sebenarnya bukan soal trofi. Yang diuji adalah apakah penyelenggara pemilu mampu membuat dokumen hukumnya bisa dibaca publik, bukan hanya tersimpan rapi di lemari. Dari tujuh aspek penilaian, unsur koleksi dokumen dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi penentu paling terasa bagi masyarakat.

KPU Jabar layak diapresiasi karena telah menyediakan hampir ribuan dokumen dan menyebarkannya lewat website serta media sosial. Program JDIH Goes to School dan Goes to Campus juga menunjukkan upaya menjemput pembaca, bukan menunggu mereka datang. Ini pendekatan yang lebih maju dibanding sekadar memasang tautan dokumen di laman resmi.

Namun, ada pekerjaan rumah yang tidak selesai oleh penghargaan. Pertama, bagaimana memastikan seluruh 27 KPU kabupaten/kota memiliki kualitas layanan setara. Kedua, bagaimana menjaga pembaruan dokumen agar tidak tertinggal dari dinamika tahapan pemilu. Ketiga, seberapa mudah masyarakat awam benar-benar menemukan dokumen yang mereka cari di tengah ribuan koleksi.

Keterbukaan informasi hukum kepemiluan adalah fondasi kepercayaan publik. Ketika masyarakat bisa membaca sendiri dasar hukum sebuah keputusan, ruang hoaks dan tudingan tanpa dasar ikut menyempit. Karena itu, evaluasi berkala yang dijanjikan Aneu sebaiknya diukur dengan indikator yang jelas, bukan hanya dengan penghargaan tahunan.

Sumber: kpu.go.id