Jaminan Sosial untuk 3.500 Nelayan Morotai: 2.500 Ditanggung APBD

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada sekitar 3.500 nelayan dan pelaku usaha perikanan. Sebanyak 2.500 peserta dibiayai APBD, sisanya dari program pemerintah pusat.

Program ini menyasar nelayan tangkap, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, hingga pedagang ikan. Tujuannya mengantisipasi risiko kecelakaan kerja dan risiko lain yang melekat pada pekerjaan di sektor kelautan.

Siapa Penerima Manfaat dan Berapa Kuotanya

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai, Muksin Umar, merinci komposisi penerima manfaat. "Dari total 3.500 peserta, sebanyak 2.500 orang dibiayai melalui APBD Kabupaten Pulau Morotai, sedangkan 1.000 orang lainnya mendapatkan pembiayaan dari program pemerintah pusat," kata Muksin saat dihubungi dari Ternate, Jumat.

Menurut Muksin, perlindungan diberikan kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor kelautan dan perikanan. Cakupannya tidak tunggal. Ada nelayan tangkap, pembudidaya, pengolah hasil, dan pedagang ikan.

Ia menegaskan satu syarat utama untuk memperoleh perlindungan adalah kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Kartu itu menjadi penanda bahwa penerima benar-benar pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Bagi warga yang ingin terdaftar, Muksin menyebut cukup menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu KUSUKA. Setelah itu, DKP melakukan verifikasi data melalui pemerintah desa untuk memastikan calon penerima memenuhi persyaratan.

Alur Pendataan dan Rencana Tambahan 500 Peserta

Pemkab tidak berhenti pada 3.500 peserta. Muksin menyatakan pemerintah daerah berencana memperluas cakupan program dengan menambah 500 penerima manfaat melalui pembiayaan APBD.

Untuk merealisasikan penambahan itu, DKP akan melakukan pendataan kembali terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan di enam kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai.

"Kita akan melakukan pendataan kembali agar semakin banyak nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mendapatkan perlindungan jaminan ketenagakerjaan," ujarnya.

Prosesnya bertahap. Warga menyiapkan KTP dan KUSUKA, DKP memverifikasi lewat pemerintah desa, lalu data penerima diperbarui. Pendataan ulang di enam kecamatan menjadi kunci sebelum 500 kuota tambahan dibuka.

Dengan skema itu, pemerintah daerah memegang kendali data sekaligus memastikan penerima tidak tumpang tindih. Verifikasi desa berfungsi sebagai penyaring pertama di tingkat paling dekat dengan warga.

Mengapa Nelayan Butuh Jaminan Ketenagakerjaan

Pekerjaan nelayan mengandung risiko tinggi. Cuaca di laut bisa berubah cepat, perahu bisa mengalami kerusakan, dan kecelakaan kerja mengintai setiap kali melaut. Bagi keluarga nelayan, kehilangan penghasilan akibat kecelakaan berarti kehilangan sumber nafkah utama.

Muksin berharap perluasan program memberi rasa aman bagi masyarakat yang bekerja di sektor perikanan, terutama dalam menghadapi risiko pekerjaan yang dapat memengaruhi keselamatan dan keberlangsungan penghasilan mereka.

"Dengan penambahan 500 peserta, kita menargetkan semakin banyak nelayan dan pelaku usaha perikanan di Pulau Morotai memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya.

Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan umumnya mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Bagi nelayan, manfaat paling terasa adalah jaminan kecelakaan kerja, karena risiko itu paling sering muncul di laut.

Skema pembiayaan campuran, APBD dan pemerintah pusat, menunjukkan program ini tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber anggaran. Pemerintah daerah menanggung porsi terbesar, sementara pusat menutup sebagian peserta.

Enam Kecamatan Jadi Titik Pendataan Ulang

Pulau Morotai memiliki enam kecamatan yang menjadi basis pendataan. Di wilayah-wilayah itu, DKP akan menyisir nelayan dan pelaku usaha perikanan yang belum masuk daftar penerima.

Pendataan ulang bukan pekerjaan sederhana. Sebab, penerima harus memegang KUSUKA, dokumen yang menandai status mereka sebagai pelaku usaha kelautan dan perikanan. Warga yang belum memiliki kartu itu perlu mengurusnya lebih dulu.

Pemerintah desa memegang peran penting dalam verifikasi. Mereka mengetahui siapa saja warga yang benar-benar bekerja di sektor perikanan, sehingga data yang masuk ke DKP lebih akurat.

Alur ini juga membuka peluang bagi nelayan kecil yang selama ini belum tersentuh program. Selama syarat KTP dan KUSUKA terpenuhi, mereka bisa masuk dalam daftar calon penerima.

Langkah Selanjutnya dan Dampak yang Diharapkan

Setelah pendataan ulang rampung, DKP akan memverifikasi data dan menetapkan 500 penerima tambahan. Pembiayaan diambil dari APBD Kabupaten Pulau Morotai.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program ini:

• Kepemilikan KUSUKA menjadi syarat wajib, sehingga sosialisasi ke desa-desa pesisir perlu diperkuat.
• Verifikasi melalui pemerintah desa harus konsisten agar data penerima tidak tumpang tindih.
• Penambahan 500 peserta bergantung pada kesiapan anggaran APBD.
• Pendataan ulang mencakup enam kecamatan, sehingga jangkauan program lebih luas.

Jika berjalan sesuai rencana, total penerima bisa mencapai 4.000 orang. Angka itu signifikan bagi kabupaten kepulauan yang sebagian besar warganya bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.

Program ini juga sejalan dengan kebijakan perlindungan pekerja informal di sektor kelautan. Nelayan selama ini kerap masuk kategori pekerja rentan yang belum tercakup jaminan sosial formal.

Informasi lebih lanjut soal program jaminan sosial ketenagakerjaan bisa diakses melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Sementara data dan kebijakan sektor kelautan dan perikanan dirilis melalui laman Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Analisis Redaksi

Langkah Pemkab Pulau Morotai memberi jaminan sosial kepada 3.500 nelayan adalah keputusan yang tepat arah. Selama ini nelayan lebih sering diperlakukan sebagai pekerja informal yang luput dari perlindungan sosial. Padahal, risiko kerja mereka tidak kalah tinggi dibanding pekerja pabrik atau konstruksi.

Yang perlu diawasi sekarang adalah eksekusinya. Syarat KUSUKA bisa menjadi pintu masuk sekaligus penghalang. Nelayan kecil yang belum punya kartu itu berisiko tertinggal, meski mereka justru kelompok yang paling membutuhkan perlindungan. Sosialisasi di enam kecamatan harus berjalan lebih cepat daripada proses pendataannya.

Kedua, verifikasi lewat pemerintah desa adalah pilihan yang masuk akal, tetapi rawan jika tidak ada pengawasan. Data penerima harus terbuka, agar tidak ada nama yang masuk karena kedekatan dengan aparat desa. Transparansi daftar penerima akan menentukan apakah program ini benar-benar menyentuh nelayan atau hanya menambah angka di laporan.

Ketiga, tambahan 500 peserta melalui APBD perlu dipastikan tidak bergantung pada sisa anggaran. Jika pendataan ulang selesai tetapi pembiayaan tersendat, janji perlindungan hanya berpindah dari satu tahun anggaran ke tahun berikutnya. Nelayan butuh kepastian, bukan penundaan.

Sumber: ambon.antaranews.com