Gubernur Banten Saksikan PKS FORIS: Bapas Serang Perkuat Reintegrasi Sosial

Bapas Kelas I Serang menggelar penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Forum Reintegrasi Sosial (FORIS) dan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (KELAYAN BINTER) di Hotel Aston Serang pada Kamis (12/11/2026). Acara itu disaksikan langsung Gubernur Banten, Andra Soni, S.M., M.AP.

Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, S.H., M.H., serta para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Provinsi Banten dan sejumlah undangan. Rangkaian acara menjadi penanda komitmen lintas sektor untuk memperkuat pembimbingan, pengawasan, dan pemberdayaan Klien Pemasyarakatan.

Kronologi Penandatanganan PKS FORIS di Hotel Aston Serang

Kegiatan dibuka dengan penandatanganan PKS tingkat Kantor Wilayah Ditjenpas Banten bersama Polda Banten dan BBPVP Serang. Setelah itu, Bapas Kelas I Serang menandatangani PKS dengan BAZNAS Provinsi Banten dan DP3AKB Kota Serang.

Seluruh rangkaian penandatanganan berlangsung di hadapan Gubernur Banten. Kehadiran kepala daerah memberi sinyal bahwa reintegrasi sosial bukan urusan tunggal Bapas, melainkan agenda bersama pemerintah provinsi.

Usai penandatanganan, acara dilanjutkan dengan FGD yang menghadirkan tiga narasumber. Mereka adalah Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama, Dr. Andi Marwan, S.H., M.H.; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I), Drs. Subagyo, M.Si.; serta Kabag Kerja Sama Biro Ops Polda Banten, Kombes Pol. Giyarto, S.H., S.I.K., M.Si.

Diskusi membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui KELAYAN BINTER. Tujuannya memperkuat pembimbingan, pengawasan, dan pemberdayaan Klien Pemasyarakatan agar proses kembali ke masyarakat berjalan lebih terpadu.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan penyematan topi KELAYAN BINTER secara simbolis kepada petugas pengawas di kecamatan, kelurahan, Babinkamtibmas, dan Babinsa perwakilan wilayah kerja Bapas Serang. Pada kesempatan yang sama, BAZNAS Provinsi Banten menyerahkan bantuan sembako kepada Klien Pemasyarakatan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kepala Bapas Serang

Kepala Bapas Kelas I Serang, Bayu Irsahara, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa kerja sama FORIS dan penguatan KELAYAN BINTER merupakan langkah strategis. Menurutnya, pembimbingan harus hadir lebih terpadu dan berkelanjutan.

"Keberhasilan reintegrasi sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapas, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui FORIS dan KELAYAN BINTER, kami berharap kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam aksi nyata sehingga Klien Pemasyarakatan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, mandiri, dan kembali berkontribusi positif di masyarakat," ungkap Bayu.

Pernyataan itu menempatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar penonton. Bapas berperan sebagai koordinator, sementara pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pelatihan kerja, dan organisasi zakat masuk sebagai mitra pelaksana di lapangan.

Keterlibatan Polda Banten dan BBPVP Serang menunjukkan dua sisi yang saling melengkapi. Kepolisian menyentuh aspek keamanan dan pengawasan, sedangkan BBPVP membuka jalur pelatihan kerja bagi klien agar punya bekal keterampilan saat kembali ke masyarakat.

BAZNAS Provinsi Banten dan DP3AKB Kota Serang melengkapi kerja sama dari sisi sosial dan pemberdayaan. Penyerahan sembako dalam acara itu menjadi contoh konkret bahwa dukungan tidak berhenti di atas kertas.

Latar Belakang: Mengapa Reintegrasi Sosial Butuh Kolaborasi Lintas Sektor

Reintegrasi sosial adalah proses mengembalikan Klien Pemasyarakatan ke tengah masyarakat setelah menjalani pembinaan. Proses ini menuntut pembimbingan, pengawasan, dan pemberdayaan yang berjalan bersamaan, bukan terpisah-pisah.

Bapas memiliki tugas melakukan pembimbingan kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan, dan pengawasan terhadap klien. Namun, kapasitas Bapas akan terbatas jika bekerja sendiri, terutama ketika klien tersebar di banyak kecamatan dan kelurahan.

Di titik itulah FORIS dan KELAYAN BINTER mengambil peran. FORIS menjadi wadah koordinasi para pemangku kepentingan, sedangkan KELAYAN BINTER menjadi kelompok layanan yang menyatukan petugas di tingkat bawah, termasuk Babinkamtibmas dan Babinsa.

Kehadiran Gubernur Banten dalam penandatanganan memberi bobot politik dan administratif. Kebijakan reintegrasi menyentuh urusan pemerintahan daerah, mulai dari layanan sosial, ketenagakerjaan, hingga ketertiban umum.

Penandatanganan PKS juga memperjelas pembagian tugas antarlembaga. Tanpa dokumen kerja sama, kolaborasi cenderung berhenti pada seremonial. Dengan PKS, ada dasar hukum dan acuan pelaksanaan yang bisa dievaluasi.

Dampak bagi Klien Pemasyarakatan dan Masyarakat Banten

Bagi Klien Pemasyarakatan, penguatan KELAYAN BINTER berpotensi memperpendek jarak antara pembinaan di lembaga dan kehidupan nyata di masyarakat. Pendampingan yang terkoordinasi memudahkan mereka mengakses layanan, pelatihan, dan bantuan sosial.

Bantuan sembako dari BAZNAS Provinsi Banten menjadi penopang awal. Namun, dampak jangka panjang lebih ditentukan oleh akses kerja dan penerimaan lingkungan sekitar.

Bagi masyarakat, reintegrasi yang berjalan baik menurunkan risiko pengulangan tindak pidana. Klien yang mandiri dan punya kegiatan ekonomi lebih kecil kemungkinannya kembali berurusan dengan hukum.

Kolaborasi ini juga memberi kanal bagi warga dan aparat kewilayahan untuk melaporkan perkembangan klien. Babinkamtibmas dan Babinsa yang mengenal kondisi lapangan bisa menjadi penghubung antara Bapas dan masyarakat.

Yang perlu dijaga adalah konsistensi. Penandatanganan PKS hanyalah titik awal. Tanpa pertemuan rutin, evaluasi, dan pertukaran data, kerja sama mudah kehilangan arah.

Langkah Selanjutnya: Dari Tanda Tangan ke Aksi Nyata

Bapas Kelas I Serang menyebut kegiatan ini sebagai penegasan komitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Komitmen itu kini menunggu pembuktian di lapangan.

Penyematan topi KELAYAN BINTER kepada petugas pengawas di kecamatan, kelurahan, Babinkamtibmas, dan Babinsa menjadi penanda awal. Para petugas itu akan menjadi ujung tombak pemantauan klien di wilayah masing-masing.

Ke depan, publik bisa menilai apakah kerja sama ini menghasilkan perubahan yang terukur. Misalnya, apakah klien mendapat pelatihan kerja melalui BBPVP Serang, atau apakah bantuan sosial dari BAZNAS berlanjut secara berkala.

Informasi lebih lanjut mengenai program pemasyarakatan dapat diakses melalui laporan indosatunews.com dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Analisis Redaksi

Penandatanganan PKS FORIS di Serang layak diapresiasi karena memindahkan reintegrasi sosial dari ruang kerja Bapas ke meja bersama. Namun, kehadiran gubernur dan sejumlah instansi belum otomatis menjamin hasil. Yang menentukan adalah apakah kerja sama ini sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan, tempat klien benar-benar hidup.

Ada dua risiko yang perlu diwaspadai. Pertama, kolaborasi berhenti pada seremoni dan foto bersama. Kedua, bantuan sosial menjadi satu-satunya bentuk dukungan, padahal kebutuhan utama klien adalah pekerjaan dan penerimaan sosial. Karena itu, peran BBPVP Serang dalam pelatihan kerja semestinya menjadi prioritas, bukan pelengkap.

Bapas Kelas I Serang sudah menyebut perlunya aksi nyata. Publik tinggal menunggu bukti: berapa klien yang mendapat pelatihan, berapa yang terserap kerja, dan bagaimana evaluasi berkala dilakukan. Tanpa angka-angka itu, FORIS hanya akan menjadi forum rapat yang rutin tanpa dampak.