Biro Hukum Pemprov Gorontalo Fasilitasi Pembahasan Lahan Eks HGU di Gorontalo Utara

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo memfasilitasi pembahasan persoalan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Sumalata Indah di Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Pertemuan pada Selasa (10/11/2026) itu menyepakati setiap aktivitas di kawasan lahan wajib mendapat izin dari Yonif 824 MO'E'A.

Pembahasan berlangsung di Aula Kantor Desa Mebongo dan melibatkan sejumlah unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo, jajaran TNI, BPN/ATR Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah kecamatan dan desa, serta perwakilan keluarga ahli waris almarhum Abdullah bin Mesper Alamri.

Kehadiran Biro Hukum disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan setiap langkah penyelesaian persoalan lahan memperhatikan aspek hukum serta dokumen administrasi yang menjadi dasar penguasaan dan pemanfaatannya. Laporan lengkap pertemuan ini dimuat di TNews Gorontalo.

Kronologi Lahan Eks HGU PT Bumi Sumalata Indah

Dalam pertemuan itu, Biro Hukum memaparkan riwayat penguasaan lahan berdasarkan dokumen yang dibahas bersama para pihak. Objek pembahasan adalah lahan eks HGU PT Bumi Sumalata Indah yang tercatat dalam Sertifikat HGU Nomor 06 Tahun 1989.

Luas lahan mencapai sekitar 1.359.000 meter persegi, atau hampir 136 hektare, dengan masa berlaku HGU hingga 31 Desember 2013. Artinya, hak guna usaha tersebut sudah berakhir lebih dari satu dekade lalu.

Menurut penjelasan Biro Hukum, lahan itu sebelumnya telah dibebaskan dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Setelah berada di tangan pemerintah provinsi, lahan kemudian dihibahkan kepada Brigif 22 Otamanasa pada 2018.

Penyerahan lahan kepada penerima hibah baru terealisasi pada 2023. Sejak itu, kawasan eks HGU berada dalam kewenangan pihak penerima hibah, dengan Yonif 824 MO'E'A disebut sebagai perwakilan pihak penerima hibah.

Urutan peristiwa itu menjadi penting karena menjelaskan dasar kewenangan siapa yang berhak mengatur pemanfaatan lahan saat ini. Pemerintah provinsi menegaskan penyelesaian persoalan harus mengacu pada dokumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan Kepala Biro Hukum soal Prinsip Penyelesaian

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo menegaskan penyelesaian persoalan lahan membutuhkan koordinasi dan pemahaman bersama seluruh pihak. Ia menekankan pentingnya dokumen hukum yang jelas sebagai dasar setiap langkah.

"Prinsipnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan aset dan penggunaan lahan pemerintah harus diselesaikan berdasarkan dokumen hukum yang jelas. Karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk memahami riwayat penguasaan lahan, proses penyerahan, serta ketentuan yang mengatur pemanfaatannya," ujarnya.

Pernyataan itu menempatkan riwayat penguasaan lahan sebagai pintu masuk penyelesaian. Tanpa pemahaman yang sama soal kronologi, pembahasan berisiko berputar pada klaim masing-masing pihak.

Biro Hukum juga menyoroti aspek administrasi yang melandasi penguasaan dan pemanfaatan lahan. Dokumen sertifikat, proses pembebasan, hingga akta hibah disebut sebagai rujukan yang tidak bisa dilepaskan dari pembahasan.

Kesepakatan Izin Yonif 824 MO'E'A dan Mediasi Penggarap

Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang mengikat para pihak. Poin utamanya, setiap aktivitas di kawasan lahan eks HGU harus lebih dulu mendapatkan izin dari Yonif 824 MO'E'A selaku perwakilan pihak penerima hibah.

Selain itu, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa akan melakukan koordinasi serta mediasi dengan Komandan Yonif 824 MO'E'A terkait penggunaan lahan oleh masyarakat penggarap.

Kesepakatan tersebut menyiratkan dua hal. Pertama, kewenangan pengaturan pemanfaatan lahan berada pada pihak penerima hibah. Kedua, persoalan penggarap diselesaikan lewat jalur koordinasi, bukan tindakan sepihak.

Berikut poin-poin yang disepakati dalam pembahasan di Aula Kantor Desa Mebongo:

• Setiap aktivitas di kawasan lahan eks HGU wajib mendapat izin dari Yonif 824 MO'E'A.
• Pemerintah kecamatan dan desa melakukan koordinasi dengan Komandan Yonif 824 MO'E'A.
• Mediasi dengan pihak TNI dilakukan untuk membahas penggunaan lahan oleh masyarakat penggarap.
• Penyelesaian mengacu pada dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Biro Hukum berharap seluruh pihak mengedepankan koordinasi dan komunikasi. "Melalui pertemuan ini, kami berharap seluruh pihak dapat mengedepankan koordinasi dan komunikasi. Pemerintah tentu menginginkan agar persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik, dengan tetap menghormati ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing pihak," tambahnya.

Latar Belakang: Mengapa Lahan Eks HGU Rawan Konflik

Lahan eks HGU kerap menjadi sumber persoalan di daerah. Ketika masa berlaku HGU berakhir, status penguasaan lahan harus ditata ulang, sementara masyarakat yang sudah lama menggarap lahan sering kali tetap bertahan di kawasan tersebut.

Dalam kasus ini, rentang waktunya cukup panjang. Sertifikat HGU Nomor 06 Tahun 1989 berlaku hingga 31 Desember 2013, lalu lahan dibebaskan dan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo, dihibahkan kepada Brigif 22 Otamanasa pada 2018, dan baru diserahkan pada 2023.

Jeda antara hibah dan penyerahan itu membuka ruang ketidakpastian di tingkat lapangan. Masyarakat penggarap bisa saja tetap beraktivitas karena menganggap lahan belum berpindah pengelolaan secara efektif.

Karena itu, kehadiran BPN/ATR Kabupaten Gorontalo Utara dalam pertemuan menjadi krusial. Institusi itu memegang data pertanahan yang dapat memverifikasi batas, status, dan riwayat sertifikasi lahan.

Keterlibatan jajaran TNI, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa melengkapi rantai koordinasi. Desa dan kecamatan berada di garis depan karena bersentuhan langsung dengan warga penggarap. Penjelasan lebih luas soal tata kelola aset daerah dapat dilihat pada laman Kementerian Dalam Negeri.

Dampak bagi Warga Penggarap dan Langkah Selanjutnya

Bagi masyarakat penggarap, kesepakatan itu berarti aktivitas di kawasan eks HGU tidak bisa lagi dilakukan tanpa izin. Namun jalur mediasi tetap dibuka melalui pemerintah kecamatan dan desa yang akan berkoordinasi dengan Komandan Yonif 824 MO'E'A.

Pemerintah desa dan kecamatan kini memikul tugas menjembatani kepentingan warga dengan pihak penerima hibah. Hasil mediasi akan menentukan apakah penggarap tetap dapat memanfaatkan lahan, dengan skema apa, dan dalam batas kewenangan siapa.

Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo berharap hasil pertemuan menjadi dasar bagi tindak lanjut penyelesaian melalui mekanisme koordinasi dan mediasi. Tujuannya agar persoalan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Yang belum terjawab, apakah mediasi akan menghasilkan kesepakatan tertulis soal hak penggarap. Pertemuan berikutnya bersama Komandan Yonif 824 MO'E'A akan menjadi ujian apakah koordinasi yang dibangun berjalan sesuai rencana.

Analisis Redaksi

Langkah Biro Hukum memfasilitasi pembahasan ini patut diapresiasi karena menempatkan dokumen sebagai pangkal penyelesaian. Selama ini, konflik lahan eks HGU sering diselesaikan lewat tekanan di lapangan, bukan lewat pembacaan riwayat sertifikat dan proses penyerahan. Dengan memaparkan Sertifikat HGU Nomor 06 Tahun 1989, luas 1.359.000 meter persegi, dan rangkaian hibah 2018 hingga penyerahan 2023, pemerintah provinsi memberi pijakan faktual yang bisa diuji siapa pun.

Tetapi ada celah yang perlu diwaspadai. Kesepakatan bahwa setiap aktivitas wajib berizin berpotensi menjadi pintu masuk formalisasi yang merugikan penggarap jika mediasi berjalan lambat. Jeda panjang antara hibah 2018 dan penyerahan 2023 menunjukkan koordinasi antarinstansi tidak selalu mulus. Jika pola itu terulang, warga di Desa Mebongo yang berada di posisi paling lemah akan menanggung risikonya.

Karena itu, mediasi bersama Komandan Yonif 824 MO'E'A semestinya punya tenggat dan hasil yang terukur. Pemerintah kecamatan dan desa perlu mendokumentasikan siapa penggarap, sejak kapan mereka menggarap, dan skema pemanfaatan yang disepakati. Tanpa itu, pertemuan di aula desa hanya memindahkan persoalan ke pertemuan berikutnya.