Kemenhut Serahkan Tersangka Kayu Ilegal Kalbar ke Kejaksaan, Masuk Penuntutan

Kementerian Kehutanan menyerahkan tersangka EW (45) beserta barang bukti perkara pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen sah kepada Kejaksaan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan itu menandai perkara kayu ilegal yang diungkap awal Oktober 2026 resmi masuk tahap penuntutan.

Langkah tersebut dilakukan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II baru bisa dilakukan setelah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21 pada 5 November 2026.

Barang bukti yang diserahkan ke kejaksaan berupa satu unit truk dan kayu olahan yang sebelumnya diamankan penyidik. Dengan penyerahan ini, proses hukum beralih dari penyidikan ke penuntutan di Kejaksaan Negeri Sanggau.

Kronologi Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Perkara ini bermula dari pengungkapan pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen sah di Kabupaten Sanggau pada awal Oktober 2026. Penyidik Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan kemudian menetapkan EW sebagai tersangka dan menahan barang bukti berupa truk pengangkut serta kayu olahan.

Proses berkas berjalan sekitar sebulan. Pada 5 November 2026, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menerbitkan surat Nomor B-3557/O.1.14/Eku.1/11/2026 yang menyatakan berkas perkara EW lengkap. Status P-21 itu menjadi syarat bagi penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum.

Sepekan kemudian, tepatnya 12 November 2026, penyidik menyerahkan EW beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Sanggau. Kementerian Kehutanan mengumumkan penyerahan itu melalui siaran pers bernomor SP. 699/HKLN/11/2026 yang dirilis dari Pontianak, 13 November 2026.

Urutan prosesnya relatif ringkas:

• Awal Oktober 2026: pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen sah diungkap di Kabupaten Sanggau.
• 5 November 2026: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyatakan berkas lengkap (P-21) melalui surat B-3557/O.1.14/Eku.1/11/2026.
• 12 November 2026: tersangka EW dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sanggau.
• 13 November 2026: Kementerian Kehutanan merilis siaran pers SP. 699/HKLN/11/2026.

Informasi resmi mengenai proses hukum ini dapat dibaca di laman resmi Kementerian Kehutanan.

Peran EW, AK, dan Jalur Kayu dari Sandai ke Kubu Raya

Dalam pemeriksaan, EW menerangkan bahwa pengangkutan kayu dilakukan atas perintah AK. AK disebut sebagai pemilik kayu dari wilayah Sandai, Kabupaten Ketapang. Tujuan pengiriman adalah salah satu sawmill di Kabupaten Kubu Raya.

Keterangan itu menjadi bagian dari pengembangan perkara. Penyidik mendalami asal-usul kayu, peran pihak yang mengatur pengiriman, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.

Peta perjalanan kayu tersebut menunjukkan pola yang cukup lazim dalam peredaran hasil hutan ilegal: kayu bergerak dari wilayah hulu di Ketapang, diangkut melalui jalur darat, lalu menuju industri pengolahan di Kubu Raya. Setiap titik dalam rantai itu semestinya dilindungi dokumen sah yang menjelaskan asal-usul kayu.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menegaskan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan merupakan bagian dari upaya memastikan setiap pengungkapan peredaran hasil hutan ilegal ditindaklanjuti melalui proses hukum yang tuntas.

"Pengangkutan kayu tanpa dokumen sah seperti yang kami tangani di Sanggau menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap jalur peredaran hasil hutan. Tersangka dan barang bukti telah kami serahkan kepada kejaksaan, sementara pendalaman terhadap pihak lain yang diduga berkaitan dengan pengiriman kayu tersebut tetap berjalan," ujarnya.

Pernyataan itu menempatkan EW sebagai pintu masuk, bukan titik akhir. Penyidik masih membuka ruang untuk menelusuri siapa yang mengatur pengiriman dan siapa yang menerima kayu di ujung rantai.

Ancaman Pasal 12 dan Pasal 83 UU P3H

EW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja.

Pasal 12 huruf e UU P3H mengatur larangan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Sementara Pasal 83 ayat (1) huruf b memuat sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan tersebut.

Kerangka hukum ini menempatkan dokumen asal-usul kayu sebagai instrumen utama. Surat keterangan sahnya hasil hutan bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan alat untuk memastikan kayu yang beredar berasal dari sumber yang legal dan tidak terkait pembalakan liar.

Karena itu, penuntutan terhadap pengangkut menjadi penting. Pengangkut adalah mata rantai yang menghubungkan hutan dengan industri. Bila jalur ini dibiarkan longgar, kayu tanpa dokumen bisa masuk ke pasar dan bersaing secara tidak adil dengan produk dari pelaku usaha yang patuh.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kepastian asal-usul kayu menjadi hal penting untuk melindungi sumber daya hutan, menjaga penerimaan negara, serta menciptakan iklim usaha yang adil bagi pelaku industri kehutanan yang menjalankan kewajibannya secara sah.

Dampak bagi Industri Kayu dan Penerimaan Negara

Perkara di Sanggau bukan kasus tunggal. Ia memperlihatkan bagaimana pengawasan jalur pengangkutan menentukan efektivitas pemberantasan pembalakan liar. Selama kayu bisa bergerak tanpa dokumen, upaya penertiban di hulu akan selalu bocor di tengah jalan.

Bagi industri, penindakan seperti ini menciptakan tekanan sekaligus perlindungan. Sawmill dan pelaku usaha yang selama ini memastikan legalitas kayu tidak lagi dirugikan oleh pemain yang menghindari kewajiban dokumen. Namun, industri juga dituntut lebih teliti memeriksa asal-usul bahan baku yang masuk ke lokasi mereka.

Bagi negara, kayu ilegal berarti potensi penerimaan yang hilang. Provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan berbagai pungutan terkait hasil hutan hanya bisa dipungut bila kayu tercatat secara resmi. Kayu yang bergerak tanpa dokumen menghilangkan jejak transaksi itu.

Leonardo menegaskan jajarannya akan terus memperkuat pengawasan dan penertiban, tidak hanya pada jalur pengangkutan, tetapi juga terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam pengumpulan dan pengolahan hasil hutan. Sinergi dengan instansi terkait terus ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan, pertukaran informasi, dan pencegahan peredaran kayu ilegal.

"Kami mengingatkan seluruh pelaku usaha agar memastikan legalitas dan asal-usul kayu yang diterima maupun diperdagangkan. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Konteks kebijakan penegakan hukum kehutanan dapat ditelusuri melalui portal resmi Kementerian Kehutanan yang memuat siaran pers dan informasi tata kelola hutan.

Langkah Selanjutnya: Penuntutan dan Pengembangan Perkara

Setelah Tahap II, kewenangan penanganan perkara berpindah ke penuntut umum. Jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sanggau akan menyiapkan surat dakwaan berdasarkan berkas yang dinyatakan lengkap dan barang bukti yang telah diserahkan.

Di sisi lain, penyidik masih mendalami peran AK sebagai pihak yang disebut memerintahkan pengangkutan dan sebagai pemilik kayu dari Sandai. Penelusuran juga mencakup kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk penerima kayu di sawmill Kubu Raya.

Pengembangan perkara bergantung pada fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik. Keterangan EW menjadi salah satu pintu, tetapi penetapan tersangka baru memerlukan bukti yang cukup.

Kementerian Kehutanan menyatakan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran hasil hutan ilegal sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan. Melalui pengawasan yang konsisten dan penindakan terhadap pelanggaran, pemerintah berupaya memastikan pemanfaatan hasil hutan berlangsung secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kontak informasi perkara ini adalah Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom. Siaran pers dirilis dengan penanggung jawab Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi.

Analisis Redaksi

Yang membuat perkara Sanggau layak diperhatikan bukan penyerahan tersangkanya, melainkan keterangan EW bahwa pengangkutan dilakukan atas perintah AK, pemilik kayu dari Sandai, dengan tujuan sawmill di Kubu Raya. Satu keterangan itu membuka rantai yang jauh lebih panjang dari sekadar satu truk yang dihentikan di jalan.

Selama ini penindakan di jalur pengangkutan sering berhenti pada sopir atau pengemudi. Padahal, pengangkut adalah pihak dengan posisi paling lemah dalam rantai peredaran kayu ilegal. Bila penyidikan berhenti di EW, efek jera hanya menyentuh lapisan paling bawah. Karena itu, pernyataan Leonardo bahwa pendalaman terhadap pihak lain tetap berjalan perlu diuji dengan perkembangan konkret: apakah ada tersangka baru, dan sejauh mana penelusuran menyentuh pemilik kayu serta penerima di sawmill.

Kecepatan proses berkas juga patut dicatat. Dari pengungkapan awal Oktober ke status P-21 pada 5 November, lalu Tahap II pada 12 November, rentangnya sekitar enam pekan. Ritme seperti ini menunjukkan koordinasi penyidik dan kejaksaan berjalan. Namun kecepatan administrasi tidak otomatis berarti ketuntasan substansi. Publik menunggu apakah dakwaan di Kejaksaan Negeri Sanggau hanya menyasar pengangkut, atau juga membuka jalan bagi penuntutan pihak yang mengatur pengiriman.

Ada satu hal lagi yang jarang dibahas. Pernyataan Kementerian Kehutanan menyebut penegakan hukum sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang adil. Logikanya sederhana: pengusaha yang mematuhi dokumen menanggung biaya kepatuhan, sementara pemain yang menghindarinya menikmati harga lebih murah. Penindakan di jalur pengangkutan adalah cara paling langsung untuk memutus keunggulan tidak sah itu. Tanpa penelusuran sampai ke pemilik kayu dan pembeli, keadilan yang dimaksud baru separuh jalan.