AHY Tegaskan Partai Demokrat Tak Ajukan Nama Calon Wapres, Serahkan ke Prabowo

Partai Demokrat memastikan tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan ke Presiden Prabowo Subianto dan pemilihan ke MPR.

Pernyataan itu disampaikan AHY dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan sikap partainya mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.

Alasan Partai Demokrat Tidak Ajukan Nama

AHY menjelaskan, Partai Demokrat tidak akan mengirimkan nama calon wakil presiden meskipun memiliki kader yang memenuhi syarat. Menurutnya, konstitusi sudah mengatur bahwa presiden yang mengusulkan dua nama, lalu MPR yang memilih.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY.

Sikap ini, lanjut AHY, telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Demokrat ingin menunjukkan komitmen terhadap aturan konstitusi dan tidak ingin menambah tekanan politik di tengah proses penggantian wapres.

“Kami juga telah melaporkan sikap ini kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini adalah keputusan yang sejalan dengan aturan internal partai dan semangat kebangsaan,” ujar AHY.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan langsung surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR. Penyerahan dilakukan dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.

Setelah surat diterima, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

“MPR akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan proses ini,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani dalam keterangan terpisah.

Proses ini menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia, di mana seorang wakil presiden mengundurkan diri di tengah masa jabatan. Konstitusi memang mengatur mekanisme penggantian, tetapi implementasinya baru terjadi kali ini.

Mekanisme Konstitusional Pengisian Kursi Wapres

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, jika wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, MPR mengadakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Mekanisme ini harus ditempuh dalam waktu 60 hari.

Presiden Prabowo Subianto nantinya akan mengajukan dua nama calon wakil presiden. Nama-nama tersebut bisa berasal dari partai politik mana pun, termasuk dari luar koalisi pendukung pemerintah. Namun, presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang diusulkan.

Partai Demokrat sendiri merupakan bagian dari koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Meski demikian, AHY menegaskan partainya tidak akan memanfaatkan momen ini untuk mendorong kadernya menjadi wapres.

“Kami tidak ingin masuk dalam spekulasi. Yang terpenting adalah proses konstitusional berjalan lancar dan pemerintahan tetap stabil,” tambah AHY.

Dampak Politik dan Stabilitas Pemerintahan

Keputusan Partai Demokrat untuk tidak mengajukan nama mendapat respons positif dari sejumlah pengamat. Mereka menilai langkah ini menunjukkan kedewasaan politik dan menghindari ketegangan di internal koalisi.

Namun, sejumlah pihak menilai sikap Partai Demokrat bisa jadi strategi untuk menjaga posisi tawar di masa depan. Dengan tidak mengajukan nama, Partai Demokrat dapat menghindari konflik terbuka dengan partai lain yang juga mengincar kursi wapres.

Di sisi lain, proses pengisian kursi wapres ini tetap menjadi sorotan karena melibatkan dinamika politik yang kompleks. Presiden Prabowo dihadapkan pada pilihan sulit untuk memilih dua nama yang bisa diterima semua pihak.

AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang konstitusional. Ia menekankan, pemerintahan dan agenda pembangunan harus tetap berjalan di tengah proses tersebut.

“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” katanya.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Usulan Presiden

Dengan sikap Partai Demokrat, kini bola berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke MPR. Nama-nama tersebut akan diumumkan setelah melalui proses internal di Istana.

MPR kemudian akan menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon tersebut. Proses ini diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan.

Partai Demokrat sendiri akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo meskipun tidak mengajukan nama. AHY menegaskan komitmen partainya untuk berkontribusi dalam pembangunan dan menjaga stabilitas nasional.

“Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah. Fokus kami adalah rakyat,” tutup AHY.

Analisis Redaksi: Konsistensi Konstitusional atau Manuver Politik?

Keputusan Partai Demokrat untuk tidak mengajukan nama calon wakil presiden patut diapresiasi. Di tengah spekulasi politik yang berkembang, AHY memilih untuk berpegang pada konstitusi dan menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Ini adalah sikap yang jarang ditemui dalam politik praktis, di mana partai biasanya berlomba menempatkan kadernya di posisi strategis.

Namun, sikap ini juga bisa dibaca sebagai strategi jangka panjang. Dengan tidak mengajukan nama, Partai Demokrat menghindari konflik terbuka dengan partai koalisi lain yang mungkin juga mengincar kursi wapres. Partai Demokrat juga menjaga hubungan baik dengan Presiden Prabowo, yang bisa berdampak pada pembagian kekuasaan di masa depan.

Yang terpenting, proses pengisian kursi wapres harus berjalan transparan dan sesuai aturan. Masyarakat berhak mengetahui siapa saja nama yang diajukan presiden dan bagaimana MPR memilih. Jangan sampai proses ini justru memicu ketegangan politik yang tidak perlu. Partai Demokrat sudah menunjukkan contoh, kini giliran partai lain dan presiden untuk membuktikan komitmen konstitusional mereka.

Sumber: kupang.antaranews.com, mpr.go.id