Jimly Asshiddiqie: UUD 1945 Tak Wajibkan Calon Wapres dari Partai Pengusung

Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik pengusung. Menurutnya, pengisian kekosongan kursi wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR.

"(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?" kata Jimly ditemui usai menjadi narasumber diskusi publik Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta, Jumat.

Pernyataan itu muncul di tengah polemik aturan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Jimly menyoroti perbedaan ketentuan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Kronologi Polemik dan Perbedaan Aturan

Jimly menjelaskan bahwa polemik berakar pada perbedaan aturan antara UUD 1945 dan UU MD3. Dalam bagian penjelasan UU MD3 disebutkan bahwa calon wakil presiden yang diajukan presiden harus berasal dari partai pengusung.

"Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai—artinya diajukan presiden—dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan 'berasal dari' itu di Undang-Undang Dasar tidak ada," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menilai ketentuan dalam Penjelasan UU MD3 keliru karena menganalogikan situasi kekosongan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.

Ia memaparkan bahwa syarat usulan dari partai politik hanya berlaku jika terjadi kekosongan dua jabatan sekaligus (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945). Dalam kondisi itu, tugas kepresidenan sementara dipegang oleh triumvirat yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Sementara dalam situasi saat ini, presiden masih menjabat dan yang kosong hanya posisi wakil presiden. Karena itu, rujukannya adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

"Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ," tegasnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Jimly

Jimly Asshiddiqie adalah pakar hukum tata negara yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia menyampaikan pernyataan ini dalam diskusi publik bertajuk Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan itu, Jimly menyoroti dua cacat formil dalam UU MD3 terkait isu ini. Pertama, aturan tersebut membuat norma baru yang menyimpang dari konstitusi. Kedua, norma tersebut tidak dicantumkan dalam batang tubuh pasal, melainkan hanya diselipkan di bagian penjelasan.

"Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar," ucapnya.

Jimly juga menawarkan solusi penafsiran moderat. Menurutnya, frasa "berasal dari partai pengusung" dapat dimaknai sebatas sosok yang disetujui oleh partai pengusung, bukan harus kader internal partai. Namun, secara hirarki hukum, konstitusi tetap menjadi rujukan utama.

Latar Belakang dan Konteks Hukum

Polemik ini muncul setelah kekosongan jabatan wakil presiden menyusul tidak lagi menjabatnya Gibran Rakabuming Raka. Namun, dalam artikel sumber tidak dijelaskan secara rinci kronologi kekosongan tersebut. Yang menjadi fokus adalah perdebatan hukum mengenai siapa yang berhak mengisi posisi tersebut.

UUD 1945 Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan presiden. Tidak ada syarat bahwa calon harus dari partai pengusung.

Sementara itu, UU MD3 memasukkan syarat tambahan melalui bagian penjelasan. Jimly menilai hal ini sebagai cacat formil karena norma baru tidak dimasukkan ke dalam batang tubuh.

Ia juga menyoroti bahwa saat ini sedang ada proses judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait UU MD3. Proses ini akan menentukan apakah ketentuan dalam penjelasan UU MD3 bertentangan dengan konstitusi.

Dampak dan Sikap Presiden

Dengan tidak adanya batasan asal partai dalam konstitusi, Jimly menyebut presiden memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan mandat. Calon tersebut bisa berasal dari partai koalisi pertama, koalisi kedua, partai di luar koalisi, maupun tokoh nonpartai sekalipun.

Namun, presiden juga perlu mempertimbangkan proses judicial review yang sedang berjalan. Jika MK membatalkan ketentuan dalam Penjelasan UU MD3, maka syarat partai pengusung tidak lagi berlaku.

Jimly mendesak agar posisi wakil presiden segera diisi. Menurutnya, MPR sudah siap menerima dua calon yang diajukan presiden. "Tinggal presiden memilih dua nama," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana atau MPR terkait langkah selanjutnya. Namun, pernyataan Jimly memberikan tekanan publik agar presiden segera mengajukan dua nama calon wakil presiden.

Langkah Selanjutnya dan Penantian Putusan MK

Proses judicial review di MK menjadi penentu. Jika MK mengabulkan permohonan, maka ketentuan dalam Penjelasan UU MD3 yang mewajibkan calon dari partai pengusung dinyatakan tidak berlaku.

Jimly menegaskan bahwa dalam hirarki hukum, UUD 1945 tetap menjadi rujukan utama. "Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar," katanya.

Ia juga menyarankan agar presiden tidak terlalu terpaku pada penjelasan UU MD3 yang dinilainya salah. Presiden dapat memilih calon dari partai mana pun atau bahkan nonpartai.

Dengan demikian, bola kini berada di tangan presiden untuk segera mengajukan dua nama calon wakil presiden ke MPR. Masyarakat menunggu apakah presiden akan mengikuti tafsir konstitusi atau tetap berpegang pada UU MD3.

Analisis Redaksi

Pernyataan Jimly Asshiddiqie membuka kembali diskusi tentang hierarki hukum di Indonesia. Ia secara tegas menyatakan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan calon wakil presiden berasal dari partai pengusung. Namun, UU MD3 melalui bagian penjelasannya justru menambahkan syarat yang tidak ada dalam konstitusi.

Ini bukan sekadar perdebatan akademis. Jika presiden mengikuti UU MD3, maka ia telah membatasi hak konstitusionalnya sendiri untuk mengusulkan calon dari luar partai pengusung. Sebaliknya, jika presiden mengikuti UUD 1945, ia dapat memilih calon yang lebih representatif dan kompeten tanpa terikat partai.

Jimly juga menyoroti cacat formil dalam UU MD3. Norma baru yang menyimpang dari konstitusi seharusnya tidak dimasukkan ke dalam penjelasan, melainkan melalui perubahan UU. Proses judicial review di MK menjadi ujian bagi konsistensi penegakan konstitusi.

Publik berhak menuntut kepastian hukum. Kekosongan jabatan wakil presiden tidak boleh berlarut-larut. Presiden harus segera mengajukan dua nama calon, dan MPR harus siap bersidang. Sementara itu, MK harus memutus judicial review secara cepat dan tegas.

Jika dibiarkan, polemik ini dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan menghambat jalannya pemerintahan. Sudah saatnya para pemangku kepentingan kembali pada konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.

Sumber: antaranews.com, mkri.id