Fraksi NasDem Absen di Pengesahan APBD Jatim 2027: 10 Legislator Pilih HUT Partai, Publik Diminta Menilai

Ketidakhadiran seluruh 10 anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur dalam rapat paripurna pengesahan APBD Jatim 2027 memicu kritik tajam. Mereka memilih menghadiri peringatan HUT Partai NasDem di Jakarta, sementara Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak hadir di ruang sidang.

Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai keputusan itu sebagai bentuk ketidaksensitifan terhadap kepentingan publik. "Kok bisa anggota dewan tidak sensitif terhadap kepentingan publik? Tidak memahami pentingnya kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai mereka melupakan critical thinking dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat," tegasnya, Jumat (13/11/2026).

Kronologi Absennya Fraksi NasDem di Paripurna APBD Jatim

Rapat paripurna DPRD Jawa Timur digelar pada Rabu (11/11). Agenda utamanya adalah penyampaian pendapat akhir fraksi dalam rangka pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.

Namun, suasana sidang menjadi tak biasa. Di tengah kehadiran Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, kursi Fraksi Partai NasDem kosong. Seluruh anggotanya tidak terlihat di ruang sidang.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jatim, Syamsiar Aulia Rahman, memberikan data resmi. Dari total 116 anggota DPRD Jatim, sebanyak 79 orang hadir dan 37 lainnya tidak hadir. Khusus Fraksi Partai NasDem, seluruh 10 anggotanya tercatat absen dengan status izin.

Alasan yang diberikan adalah menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai NasDem di Jakarta. Keputusan itu menuai sorotan karena bertepatan dengan momen krusial pengesahan anggaran daerah.

Pernyataan Pengamat: Tanggung Jawab Politik yang Terabaikan

Surokim Abdussalam, yang juga Direktur Eksekutif The SAS Institute, menilai absennya satu fraksi secara kompak bukan sekadar persoalan administratif. Ada tanggung jawab politik yang melekat pada setiap anggota DPRD, terutama saat mengambil keputusan strategis.

"Ya memang pemilu masih panjang, tetapi hal seperti ini bisa berpengaruh terhadap citra partai maupun kinerja anggota dewan. Jika peristiwa ini terus diingat pemilih, tentu bisa memiliki pengaruh terhadap pileg mendatang," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di internal Fraksi NasDem. Menurutnya, klarifikasi terbuka kepada publik diperlukan agar tidak muncul spekulasi liar.

"Saya juga heran dan campur kaget. Kok bisa seperti itu, ada apa sebenarnya? Saya pikir perlu ada klarifikasi kepada publik, jangan sampai persoalan ini menjadi liar," harap Surokim.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa agenda paripurna yang ditinggalkan bukan kegiatan seremonial. Pengesahan APBD menentukan arah belanja pemerintah daerah, termasuk program pembangunan dan pelayanan publik.

"Jika diamati dari alasan yang muncul di media, publik memang layak meradang. Agenda penting untuk publik bisa tidak diprioritaskan dan luput dari perhatian. Itu yang membuat sedih," tandasnya.

Latar Belakang: APBD Jatim 2027 dan Dinamika Politik

Pengesahan APBD merupakan tahapan penting dalam siklus anggaran daerah. Proses ini melibatkan pembahasan intensif antara eksekutif dan legislatif untuk menentukan prioritas pembangunan, alokasi belanja, serta sumber pendapatan.

Dalam konteks Jawa Timur, APBD 2027 akan menjadi instrumen utama untuk membiayai berbagai program, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik lainnya. Kehadiran seluruh fraksi dalam paripurna pengesahan adalah wujud akuntabilitas politik.

Fraksi Partai NasDem di DPRD Jatim memiliki 10 anggota. Absennya mereka secara serentak menyisakan pertanyaan tentang komitmen terhadap proses legislasi. Partai NasDem sendiri tengah merayakan HUT yang biasanya dihadiri kader dari berbagai daerah.

Sebagai informasi, DPRD Jatim memiliki 116 anggota dari berbagai fraksi. Dengan absennya 37 anggota, termasuk 10 dari NasDem, paripurna tetap berlangsung dan agenda pengesahan APBD diduga tetap berjalan. Namun, ketidakhadiran massal ini menjadi catatan tersendiri.

Dampak bagi Citra Partai dan Kepercayaan Publik

Absennya satu fraksi secara kolektif dalam momen pengesahan anggaran berpotensi mencoreng citra partai. Publik cenderung mengingat tindakan yang dianggap mengabaikan kepentingan bersama.

Surokim mengingatkan bahwa pemilih memiliki daya ingat panjang. Peristiwa seperti ini bisa menjadi bahan evaluasi saat pemilihan legislatif mendatang. Apalagi, partai politik sering menyuarakan keberpihakan pada rakyat.

Di sisi lain, keputusan menghadiri HUT partai menunjukkan prioritas yang berbeda. Agenda internal partai dianggap lebih penting ketimbang tugas legislasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kritik juga datang dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai anggota dewan seharusnya mendahulukan kepentingan publik. Mereka mempertanyakan etika dan profesionalisme wakil rakyat.

Langkah Selanjutnya: Klarifikasi dan Evaluasi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Fraksi Partai NasDem DPRD Jatim terkait absennya mereka. Publik menunggu penjelasan apakah ketidakhadiran itu murni karena HUT partai atau ada faktor lain.

Surokim mendesak agar fraksi tersebut memberikan klarifikasi terbuka. Transparansi diperlukan untuk meredam spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Ke depan, insiden ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Jatim untuk memperketat aturan kehadiran, terutama dalam agenda strategis. Selain itu, partai politik diharapkan menempatkan kepentingan publik di atas agenda internal.

Pemilu 2029 masih jauh, tetapi rekam jejak setiap anggota dewan akan terus diawasi. Masyarakat akan menilai apakah wakil mereka benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya mengejar kepentingan partai.

Analisis Redaksi: Prioritas yang Salah Kaprah

Keputusan 10 anggota Fraksi NasDem DPRD Jatim untuk absen dalam pengesahan APBD 2027 adalah cermin prioritas yang salah kaprah. Menghadiri HUT partai memang penting bagi solidaritas kader, tetapi mengorbankan agenda legislasi yang menyangkut uang rakyat jelas tidak bisa dibenarkan.

Publik berhak meradang. APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen untuk membiayai sekolah, rumah sakit, jalan, dan berbagai layanan dasar. Ketika wakil rakyat memilih hadir di panggung partai ketimbang ruang sidang, pesan yang terkirim adalah bahwa kepentingan publik nomor dua.

Dalih izin tidak serta-merta menghapus tanggung jawab politik. Jika memang HUT partai tidak bisa ditinggalkan, seharusnya ada perwakilan yang tetap hadir. Absennya seluruh anggota fraksi secara serentak menimbulkan dugaan bahwa ada instruksi kolektif yang mengesampingkan tugas legislasi.

Partai NasDem perlu segera memberikan klarifikasi. Diam hanya akan memperkuat anggapan bahwa mereka mengabaikan konstituen. Pemilih di Jawa Timur tidak akan lupa. Pada saatnya, mereka akan menagih janji dan kinerja.

Sumber: sekilasmedia.com, utm.ac.id