Studi Otoritarianisme Jerman 2026: Dukungan Demokrasi Anjlok, AfD dan Ekstremisme Meningkat

Dukungan terhadap demokrasi di Jerman untuk pertama kalinya turun di bawah 90 persen. Studi Otoritarianisme Leipzig 2026 menemukan sikap ekstrem kanan, antisemitisme, dan keinginan merombak tatanan secara radikal semakin meluas, dengan sebagian besar pemilih radikal beralih ke AfD.

Kepercayaan pada Demokrasi Merosot Tajam

Penelitian yang dipaparkan di Berlin pada Rabu (11/11) itu mencatat penerimaan demokrasi sebagai prinsip tinggal 89,7 persen secara nasional. Angka ini merupakan yang terendah sejak riset dua tahunan itu dimulai pada 2002. Penurunan paling tajam terjadi di Jerman timur, di mana hanya 85,7 persen responden yang masih mendukung demokrasi.

Kepuasan terhadap cara demokrasi bekerja sehari-hari bahkan lebih memprihatinkan. Hanya sekitar sepertiga responden nasional yang mengaku puas. Di wilayah timur, angka itu anjlok menjadi 22,8 persen, sementara di barat 36 persen. "Demokrasi kita sedang berada di bawah tekanan besar. Penerimaannya di tengah masyarakat semakin menurun. Ngerinya adalah semakin banyak orang yang justru merindukan sistem pemerintahan otoriter," kata Oliver Decker, psikolog sosial sekaligus pemimpin penelitian.

Survei melibatkan lebih dari 2.500 responden yang dipilih acak, dengan pengumpulan data dari pertengahan Maret hingga awal Juni. Sekitar 40 persen di antaranya bersedia mengisi kuesioner. Riset ini dipimpin Else Frenkel-Brunswik Institute for Democracy Research di Universitas Leipzig, didukung Otto Brenner Foundation dan Heinrich Böll Foundation.

Nasionalisme Chauvinistik Cetak Rekor Baru

Sikap chauvinisme, yakni anggapan bahwa bangsa sendiri lebih unggul dari bangsa lain, mencapai 19,9 persen. Ini adalah level tertinggi sepanjang sejarah studi. Sementara itu, proporsi responden dengan pandangan ekstrem kanan secara menyeluruh mencapai 6,9 persen, tertinggi sejak 2014.

Hasil ini menegaskan tren dua periode survei berturut-turut: dukungan terhadap pandangan ekstrem kanan terus naik. Para peneliti menyoroti bahwa kenaikan ini bukan lonjakan sesaat, melainkan bagian dari pergeseran sikap yang lebih dalam.

Keinginan untuk merombak keadaan secara radikal juga menguat. Hampir 15 persen responden setuju bahwa "segala sesuatu harus diluluhlantakkan terlebih dahulu agar sesuatu yang baru bisa dibangun". Sekitar satu dari tiga responden menilai "perubahan radikal diperlukan agar kondisi saat ini bisa berubah", dan 29,1 persen lainnya menyatakan setuju sebagian.

Antisemitisme dan Antimuslim Meningkat

Sikap antisemitisme naik lebih dari dua kali lipat sejak 2022, mencapai 6,2 persen. Kenaikan ini terkait dengan kebijakan pemerintah Israel: 16 persen responden menjadikan alasan itu sebagai pembenaran sikap antisemit mereka, angka tertinggi sepanjang penelitian. Pada 2020, persentase serupa di timur Jerman 12 persen dan di barat 8,4 persen; kini perbedaannya menyempit, bahkan sedikit lebih tinggi di barat.

Permusuhan terhadap umat muslim juga kembali merangsek. Setelah sempat turun jauh di bawah 30 persen, angkanya kini 34,1 persen. Penilaian ini didasarkan pada persetujuan responden terhadap dua pernyataan: "Umat muslim seharusnya dilarang masuk ke Jerman sebagai imigran" dan "Karena banyaknya umat muslim di sini, terkadang saya merasa seperti orang asing di negara sendiri".

Selain itu, 18,3 persen responden menyetujui pandangan antifeminisme. Menariknya, penolakan terhadap kesetaraan perempuan di timur Jerman turun hampir setengahnya dari 34,6 persen pada 2024 menjadi 17,8 persen, sementara di barat hanya turun sedikit menjadi 18,4 persen.

AfD Jadi Rumah Politik bagi Pemilih Radikal

Penelitian menemukan kaitan erat antara keinginan merombak tatanan hingga kehancuran dengan prasangka antisemit yang lebih kuat. Kedua kecenderungan itu juga berkorelasi dengan pilihan politik: sebagian besar pemilih dengan pandangan tersebut cenderung memberikan suara kepada Partai Alternatif untuk Jerman (AfD).

Menurut para peneliti, gaya penyampaian maupun isi pesan AfD sesuai dengan apa yang ingin didengar sebagian masyarakat. "AfD menawarkan tempat bernaung secara politik bagi mereka yang menganut paham ekstrem kanan. Pada saat yang bersamaan, partai ini juga berusaha menampilkan diri agar dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang lebih luas," demikian temuan studi.

Kaitan ini memperkuat kekhawatiran bahwa AfD tidak sekadar menampung protes, tetapi turut melembagakan sikap otoriter dalam ruang politik resmi. Para peneliti menekankan bahwa kombinasi antara kekecewaan terhadap demokrasi dan tawaran politik yang sederhana menjadi lahan subur bagi partai tersebut.

Harapan di Tengah Tren yang Mengkhawatirkan

Meski hasil survei muram, Studi Otoritarianisme Leipzig menilai tren jangka panjang masih bisa dibalik. Dalam beberapa penelitian sebelumnya, dukungan terhadap pandangan ekstrem kanan juga pernah mencapai angka tinggi, namun menyusut pada tahun-tahun berikutnya.

Johannes Kiess, anggota tim peneliti, mendesak para pemangku kebijakan di berbagai tingkatan untuk segera mengambil langkah. "Keinginan untuk berpaling dari kondisi saat ini harus dijawab dengan solusi demokratis yang meyakinkan serta tindakan politik nyata untuk mengatasi persoalan masyarakat," ujarnya.

Para peneliti menegaskan bahwa krisis sosial, respons pemerintah, dan cara masyarakat menanggapi kebijakan menjadi faktor penentu. Dengan kebijakan yang tepat dan upaya memperkuat kepercayaan publik, tren ini masih dapat dibalik. Namun, tanpa langkah nyata, pergeseran menuju otoritarianisme akan terus menguat.

Analisis Redaksi

Angka-angka Studi Otoritarianisme Leipzig bukan sekadar statistik. Penurunan dukungan demokrasi di bawah 90 persen untuk pertama kalinya adalah sinyal bahwa legitimasi sistem sedang digerogoti dari dalam. Yang paling mengganggu bukan hanya kenaikan sikap ekstrem kanan, tetapi juga normalisasi keinginan merombak tatanan secara radikal: hampir 15 persen responden setuju bahwa segala sesuatu harus dihancurkan dulu sebelum dibangun kembali.

Kaitan antara pemilih radikal dan AfD menunjukkan bahwa partai itu berhasil mengapitalisasi kekecewaan. Namun, menyalahkan AfD saja tidak cukup. Penurunan kepuasan terhadap demokrasi di Jerman timur, yang hanya 22,8 persen, mencerminkan kegagalan pemerintah menjawab persoalan struktural dan ekonomi di wilayah itu. Ketika masyarakat merasa tidak didengar, tawaran politik yang ekstrem menjadi terdengar masuk akal.

Peringatan Johannes Kiess agar pemerintah merespons dengan solusi demokratis yang meyakinkan adalah kunci. Studi ini sendiri menunjukkan tren bisa dibalik jika ada tindakan politik nyata. Namun, waktu tidak berpihak pada demokrasi: setiap penundaan memberi ruang bagi sikap otoriter untuk mengakar lebih dalam. Pemerintah Jerman perlu bergerak cepat, bukan hanya dengan retorika, tetapi dengan kebijakan yang menyentuh akar kekecewaan masyarakat.

Sumber: dw.com, leipzig.de