Eks Kepala Inspektorat Banda Aceh Lolos dari Hukum Cambuk, Ini Alasannya

Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD dibebaskan dari jerat hukum cambuk setelah penyidik Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh tidak menemukan bukti yang cukup. Meski lolos dari hukuman jinayat, FD tetap dipecat dari ASN karena pelanggaran disiplin berat.

Polisi syariat menggerebek FD dan pasangannya, AM, di ruang kerja Kantor Inspektorat pada Agustus 2026. Keduanya sempat ditetapkan sebagai tersangka dengan dua alat bukti yang ditemukan petugas. Namun, pada 31 Oktober 2026, keduanya dilepaskan karena masa tahanan habis dan berkas perkara belum lengkap.

Kronologi Penggerebekan dan Penetapan Tersangka

Peristiwa bermula pada Agustus 2026 ketika Satpol PP dan WH Banda Aceh melakukan penggerebekan di ruang kerja Kepala Inspektorat. FD dan AM diamankan karena diduga melakukan jarimah liwath, yakni hubungan seksual sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Saat itu, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang ditemukan di lokasi. Kasus ini sempat mencuri perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Namun, proses hukum tak berjalan mulus. Kejaksaan Negeri Banda Aceh dua kali memulangkan berkas perkara ke penyidik Satpol PP dan WH karena dinilai belum memenuhi syarat formil dan materiil. Hingga akhirnya, pada 31 Oktober 2026, FD dan AM dilepaskan karena masa penahanan berakhir.

Alasan Pembebasan: Bukti Tak Cukup dan Rumusan Qanun Terlalu Spesifik

Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, M. Rizal, menjelaskan bahwa pembebasan dilakukan karena masa tahanan sudah habis. Ia juga menegaskan bahwa penyidik belum menemukan bukti yang cukup untuk menjerat keduanya.

"Sudah dilepaskan karena masa tahanan sudah habis," kata Rizal saat jumpa pers di kompleks kantor Wali Kota Banda Aceh, Jumat (13/11).

Rizal menambahkan, berdasarkan petunjuk dari peneliti berkas perkara, unsur tindak pidana dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi. "Berdasarkan petunjuk dari peneliti berkas perkara bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dinyatakan belum terpenuhi," ujarnya.

Menurut Rizal, rumusan pasal tersebut terlalu spesifik sehingga tidak ada opsi lain untuk menjerat keduanya dengan bukti yang ada. "Rumusan pengaturan mengenai jarimah liwath dalam qanun jinayat perlu dikaji lebih lanjut," katanya.

FD Dipecat dari ASN karena Pelanggaran Disiplin Berat

Meski lolos dari hukuman cambuk, FD tidak lepas dari konsekuensi administratif. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banda Aceh, Emila Sovayana, menyatakan bahwa FD telah melanggar disiplin ASN dan kode etik.

"Hasil pemeriksaan tim, FD dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat dan memenuhi unsur untuk dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)," kata Emila.

Dengan demikian, FD resmi diberhentikan sebagai ASN. Keputusan ini diambil setelah tim pemeriksaan menilai perbuatannya memenuhi kriteria pelanggaran berat.

Latar Belakang Qanun Jinayat dan Tantangan Penegakannya

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal, termasuk hukum jinayat. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur berbagai jarimah, termasuk liwath, yang diancam dengan hukuman cambuk.

Namun, penegakan hukum jinayat kerap menghadapi kendala pembuktian. Pasal 63 ayat (1) tentang liwath, misalnya, mensyaratkan adanya bukti yang sangat spesifik, seperti persetubuhan atau tindakan yang secara eksplisit memenuhi unsur pasal. Dalam kasus FD, penyidik hanya menemukan dua alat bukti yang dinilai belum cukup oleh kejaksaan.

Rizal mengakui bahwa rumusan pasal tersebut perlu dikaji ulang. "Rumusan pengaturan mengenai jarimah liwath dalam qanun jinayat perlu dikaji lebih lanjut," ujarnya. Pernyataan ini menyiratkan adanya kebutuhan untuk memperjelas unsur-unsur pasal agar penegakan hukum lebih efektif.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antara penyidik Satpol PP dan WH dengan kejaksaan. Dua kali pemulangan berkas menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai kecukupan bukti.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pembebasan FD dan AM menimbulkan reaksi beragam di masyarakat. Sebagian pihak menilai keputusan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian hukum, sementara yang lain menyayangkan karena dianggap melemahkan penegakan syariat Islam.

Yang jelas, FD telah kehilangan statusnya sebagai ASN. Posisinya sebagai Kepala Inspektorat Banda Aceh kini kosong dan akan diisi melalui mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Satpol PP dan WH Banda Aceh menyatakan akan mengevaluasi penanganan kasus serupa di masa depan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai apakah FD akan mengajukan banding atas pemberhentiannya atau apakah penyidik akan membuka kembali kasus ini jika menemukan bukti baru.

Analisis Redaksi

Kasus FD meninggalkan catatan penting bagi penegakan hukum jinayat di Aceh. Pembebasan karena kurangnya bukti bukan berarti perbuatan tersebut tidak terjadi, melainkan menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam qanun memiliki celah yang perlu diperbaiki. Rumusan pasal yang terlalu spesifik membuat penyidik kesulitan menjerat pelaku, bahkan ketika sudah ada dua alat bukti awal.

Di sisi lain, pemecatan FD sebagai ASN menunjukkan bahwa pelanggaran etika dan disiplin tetap dihukum, terlepas dari hasil proses pidana. Ini bisa menjadi preseden bahwa institusi birokrasi tidak mentoleransi perilaku yang melanggar norma, meski secara hukum pidana belum terbukti. Namun, publik tentu berharap ada konsistensi: jika bukti memang tidak cukup, jangan memaksakan kasus; tetapi jika ada indikasi kuat, jangan sampai lolos karena kelemahan regulasi.

Yang paling mendesak adalah revisi Qanun Jinayat, khususnya pasal liwath, agar unsur-unsurnya lebih operasional dan tidak multitafsir. Tanpa itu, kasus serupa bisa terus berulang dengan akhir yang sama: bebas demi hukum, tetapi meninggalkan luka sosial. Penegakan syariat seharusnya tidak berhenti pada simbol, melainkan pada keadilan yang bisa diuji secara hukum.

Sumber: cnnindonesia.com, hukumonline.com