Dosen FH Unpam Beri Penyuluhan Bahaya Aborsi Ilegal ke Siswa Stella Maris BSD

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang menggelar penyuluhan hukum tentang bahaya aborsi ilegal dan kesehatan reproduksi bagi siswa Stella Maris School BSD. Kegiatan itu menyasar remaja agar memahami risiko medis sekaligus jerat pidana di balik praktik aborsi tidak resmi.

Penyuluhan tersebut dibahas dalam laporan yang dipublikasikan Jurnal Post dengan judul “Bahayanya Tindakan Aborsi”. Laporan itu menempatkan aborsi ilegal sebagai persoalan yang tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga berhadapan langsung dengan hukum pidana.

Dalam kegiatan itu, para dosen memaparkan materi tentang risiko aborsi yang dilakukan di luar prosedur medis resmi. Siswa Stella Maris School BSD menjadi peserta penyuluhan yang mendapat penjelasan langsung mengenai dampak hukum dan bahaya bagi tubuh.

Materi Penyuluhan: Bahaya Kesehatan dan Jerat Hukum Aborsi Ilegal

Penyuluhan ini menyoroti dua sisi dari praktik aborsi ilegal. Dari sisi kesehatan, aborsi yang dilakukan tanpa prosedur medis resmi berpotensi menimbulkan komplikasi serius bagi perempuan. Dari sisi hukum, praktik itu masuk kategori tindak pidana.

Para dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang memaparkan bahwa aborsi ilegal dapat berujung pada proses hukum bagi pelaku, termasuk pihak yang membantu atau menyediakan sarana. Materi ini disampaikan agar siswa memahami konsekuensi hukum sejak dini.

Selain bahaya aborsi, penyuluhan juga membahas kesehatan reproduksi remaja. Topik ini relevan bagi siswa sekolah menengah yang sedang berada di fase pertumbuhan dan mulai berhadapan dengan berbagai informasi seputar tubuh dan relasi.

Laporan Jurnal Post tidak merinci jumlah siswa yang hadir maupun nama dosen yang menjadi pemateri. Namun, kegiatan itu tercatat sebagai bagian dari pengabdian dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang kepada masyarakat, khususnya lingkungan pendidikan.

Stella Maris School BSD Jadi Sasaran Edukasi Hukum bagi Remaja

Stella Maris School BSD menjadi lokasi penyuluhan yang menyasar siswa sebagai peserta utama. Pemilihan sekolah sebagai tempat edukasi hukum menunjukkan pendekatan pencegahan yang dilakukan dari lingkungan pendidikan.

Remaja dinilai sebagai kelompok yang perlu mendapat pemahaman utuh soal kesehatan reproduksi. Informasi yang keliru atau tidak lengkap bisa membuat siswa mengambil keputusan berisiko, termasuk mencari jalan pintas ketika menghadapi masalah kehamilan yang tidak diinginkan.

Penyuluhan hukum di sekolah menjadi salah satu cara untuk menutup celah informasi tersebut. Siswa tidak hanya diberi tahu soal bahaya medis, tetapi juga diajak memahami bahwa ada konsekuensi pidana di balik tindakan aborsi ilegal.

Dalam laporan itu, aborsi ilegal digambarkan sebagai praktik yang tetap terjadi di masyarakat meski berisiko tinggi. Karena itu, edukasi kepada generasi muda dinilai sebagai langkah yang perlu terus dilakukan.

Mengapa Aborsi Ilegal Masih Menjadi Persoalan Serius

Aborsi ilegal bertahan karena beberapa faktor, mulai dari keterbatasan pengetahuan, rasa takut, hingga akses layanan kesehatan yang tidak merata. Remaja yang tidak mendapat informasi memadai lebih rentan terjebak pada praktik berbahaya ini.

Dari sisi hukum, praktik aborsi di luar ketentuan resmi dapat dijerat pidana. Aturan itu menempatkan aborsi ilegal bukan hanya sebagai persoalan moral atau medis, tetapi juga sebagai perbuatan yang berhadapan dengan negara.

Karena itu, penyuluhan yang menggabungkan aspek kesehatan dan hukum menjadi penting. Siswa perlu memahami bahwa keputusan yang diambil tanpa pengetahuan bisa berdampak panjang, baik bagi tubuh maupun masa depan hukum mereka.

Laporan Jurnal Post menegaskan bahwa edukasi semacam ini menyasar pencegahan. Dengan memahami bahaya dan konsekuensi hukumnya, siswa diharapkan lebih berhati-hati dan tahu ke mana harus mencari bantuan yang benar.

Peran Fakultas Hukum Universitas Pamulang dalam Edukasi Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Pamulang menjadikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari kegiatan akademik yang menyentuh masyarakat langsung. Dosen tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga turun memberi pemahaman kepada kelompok sasaran seperti pelajar.

Kegiatan di Stella Maris School BSD menjadi contoh bagaimana perguruan tinggi mengambil peran dalam pencegahan. Materi hukum disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami remaja, bukan sekadar kutipan pasal.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena siswa mendapat penjelasan langsung dari akademisi. Mereka bisa bertanya dan mendiskusikan hal-hal yang selama ini mungkin dianggap tabu di lingkungan sekolah.

Selain itu, penyuluhan memberi ruang bagi sekolah untuk memperkuat program kesehatan reproduksi. Kerja sama antara kampus dan sekolah membuka jalan bagi edukasi yang berkelanjutan, bukan hanya kegiatan sekali jalan.

Langkah Lanjutan: Edukasi yang Perlu Berkelanjutan

Penyuluhan di Stella Maris School BSD menjadi titik awal, bukan akhir. Edukasi soal bahaya aborsi ilegal dan kesehatan reproduksi perlu diulang dan diperluas agar pesannya benar-benar melekat pada siswa.

Laporan Jurnal Post tidak menyebut rencana kegiatan lanjutan dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Namun, pola pengabdian masyarakat seperti ini biasanya menjadi bagian dari agenda rutin dosen di lingkungan kampus.

Bagi sekolah, kegiatan semacam ini bisa menjadi pintu masuk untuk menghadirkan narasumber lain, seperti tenaga kesehatan, agar siswa mendapat gambaran lengkap. Informasi dari sisi medis dan hukum yang berjalan seiring lebih mudah dipahami remaja.

Yang paling mendesak adalah memastikan siswa tahu ke mana harus mencari bantuan ketika menghadapi persoalan. Tanpa akses pada layanan yang tepat, pengetahuan soal bahaya aborsi hanya menjadi peringatan tanpa jalan keluar.

Analisis Redaksi

Penyuluhan hukum di sekolah sering dianggap kegiatan seremonial yang selesai setelah foto bersama. Laporan Jurnal Post soal kegiatan di Stella Maris School BSD menunjukkan hal berbeda: materi yang dibawa menyentuh persoalan nyata yang dihadapi remaja, yaitu kehamilan tidak diinginkan dan akses informasi kesehatan reproduksi.

Yang menarik, pendekatan yang dipakai bukan sekadar menakut-nakuti. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang memaparkan dua sisi sekaligus, bahaya medis dan jerat pidana. Dua sisi ini penting karena remaja kerap hanya mendapat satu versi informasi, entah dari media sosial atau dari teman sebaya.

Namun, edukasi semacam ini akan kehilangan daya jika tidak disertai akses layanan. Siswa yang memahami bahaya aborsi ilegal tetap butuh tempat bertanya yang aman, termasuk tenaga kesehatan dan konselor sekolah. Tanpa itu, pengetahuan hanya berpindah dari ketidaktahuan menuju kebingungan. Sekolah dan kampus perlu memikirkan kelanjutan kerja sama ini, bukan berhenti pada satu sesi penyuluhan.

Sumber: unpam.ac.id