Prabowo Minta Partai Koalisi Usulkan Calon Wapres Pengganti Gibran dalam Sepekan

Presiden Prabowo Subianto memberi tenggat satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026).

Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan usai menghadiri pertemuan Prabowo dengan pimpinan partai koalisi. Menurut Zulhas, sapaan akrabnya, tenggat itu disampaikan langsung oleh kepala negara.

"Kita tadi diminta dalam satu minggu ya untuk menyiapkan nanti," kata Zulhas di Bogor, dikutip dari investortrust.id.

Pertemuan itu menjadi salah satu forum politik paling dinanti dalam sepekan terakhir. Sebab, posisi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming masih kosong, dan koalisi pendukung pemerintahan belum menyepakati satu nama pun.

Zulhas: PAN Serahkan Sepenuhnya ke Prabowo

Zulkifli Hasan menegaskan partainya tidak akan mengajukan kader sendiri sebagai calon wakil presiden. PAN, ujarnya, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto.

"Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada. Terserah dari beliau," katanya.

Pernyataan itu sekaligus menutup spekulasi soal kemungkinan kader PAN masuk dalam bursa calon wapres. Zulhas justru mendorong nama dari Partai Gerindra, partai yang menaungi Prabowo dan juga Gibran.

"Ya, teman-teman dari kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah, ya," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan itu.

Sikap PAN ini menempatkan partai berlambang matahari terbit itu pada posisi mendukung penuh hak prerogatif Presiden. Dalam konteks koalisi, langkah tersebut bisa dibaca sebagai upaya menjaga soliditas aliansi ketimbang mendorong kepentingan kader.

Bantah Isu Dua Nama Calon Wapres Malam Ini

Zulhas juga membantah kabar yang menyebut Prabowo akan mengumumkan dua nama calon wapres pada malam setelah pertemuan. Menurutnya, agenda Presiden setelah pertemuan justru padat lawatan ke luar negeri.

Prabowo dijadwalkan bertolak ke Palu untuk menghadiri Tanwir Muhammadiyah. Setelah itu, ia akan melanjutkan perjalanan ke Manila, Filipina, guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Karena itu, pembahasan nama calon wapres baru akan dilanjutkan setelah Prabowo kembali ke Tanah Air. Partai-partai koalisi akan diundang lagi untuk mendiskusikan kandidat yang dianggap layak.

"Pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada beliau. Minggu depan, Minggu depan, ya. Sudah," kata Zulhas.

Dengan begitu, tenggat yang diberikan Prabowo bukan untuk mengumumkan nama, melainkan untuk menyiapkan usulan internal partai masing-masing. Pengumuman resmi diperkirakan baru muncul setelah pertemuan lanjutan pekan depan.

Posisi Wapres Kosong dan Teka-teki Gibran

Kekosongan kursi wakil presiden menjadi latar utama pertemuan di Istana Bogor. Gibran Rakabuming, yang mendampingi Prabowo pada Pemilu 2024, disebut sebagai pihak yang digantikan. Namun artikel sumber tidak merinci alasan maupun kronologi lengkap pergantian tersebut.

Yang jelas, proses pengisian posisi wapres membutuhkan keterlibatan partai koalisi. Sebab, koalisi pendukung pemerintahan dibangun atas kesepakatan sejumlah partai yang memiliki basis massa dan kursi di parlemen.

Dalam praktik ketatanegaraan, usulan nama wapres biasanya dibahas di internal partai pengusung, lalu dibawa ke forum koalisi sebelum diserahkan kepada Presiden. Mekanisme ini dipakai untuk memastikan kandidat memiliki dukungan politik yang cukup, baik di parlemen maupun di tingkat akar rumput.

Karena itu, pernyataan Zulhas bahwa PAN tidak mengajukan kader sendiri menjadi sinyal penting. Artinya, bursa calon wapres kemungkinan besar akan diisi kader dari partai-partai besar koalisi, terutama Gerindra sebagai partai pengusung utama Prabowo.

Sejumlah nama sempat beredar di ruang publik, tetapi belum ada konfirmasi resmi dari Istana maupun partai koalisi. Zulhas memastikan tidak ada pengumuman mendadak malam itu, sehingga spekulasi soal dua nama calon wapres belum memiliki dasar yang jelas.

Agenda Luar Negeri Prabowo dan Jadwal Keputusan

Jadwal Prabowo ke Palu dan Manila menjadi penentu tempo keputusan. Tanwir Muhammadiyah di Palu merupakan forum organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, sementara KTT ASEAN di Manila menuntut kehadiran kepala negara di tengah dinamika kawasan.

Dua agenda itu membuat ruang gerak Prabowo untuk memimpin rapat koalisi secara intens dalam sepekan ke depan cukup terbatas. Karena itu, partai-partai diminta menyiapkan usulan secara mandiri lebih dulu.

Berikut rangkaian agenda yang disampaikan Zulhas setelah pertemuan di Istana Bogor:

• Prabowo meminta partai koalisi menyiapkan usulan nama calon wapres dalam satu pekan.
• Presiden bertolak ke Palu untuk menghadiri Tanwir Muhammadiyah.
• Setelah Palu, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Manila, Filipina, untuk KTT ASEAN.
• Sepulang dari luar negeri, Prabowo kembali mengundang pimpinan partai koalisi.
• Forum lanjutan itu akan membahas kandidat yang layak sebelum diserahkan kepada Presiden.

Bagi partai koalisi, tenggat sepekan berarti waktu kerja yang singkat. Mereka harus menyelesaikan pembahasan internal, menimbang elektabilitas kandidat, dan memastikan nama yang diusulkan tidak memicu gesekan antarpartai.

Pertemuan pekan depan juga akan menjadi ujian pertama koalisi pasca-kekosongan kursi wapres. Jika partai-partai gagal bersepakat, keputusan bisa sepenuhnya berpindah ke tangan Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif.

Analisis Redaksi

Tenggat sepekan yang diberikan Prabowo sebenarnya bukan soal kecepatan, melainkan soal siapa yang boleh bicara lebih dulu. Dengan meminta partai koalisi mengusulkan nama, Presiden memindahkan beban pembuktian ke partai politik. Mereka dituntut menunjukkan kandidat yang tidak hanya loyal, tetapi juga punya legitimasi elektoral.

Sikap PAN yang menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, bahkan mendorong kader Gerindra, adalah manuver politik yang cerdas sekaligus aman. PAN tidak perlu menanggung risiko jika kandidat nanti gagal diterima publik. Namun di sisi lain, sikap itu memperlihatkan bahwa partai menengah dalam koalisi memilih menghindari pertarungan terbuka untuk kursi wapres.

Yang perlu diawasi justru prosesnya. Pengisian kursi wapres bukan sekadar bagi-bagi jabatan antarpartai. Ada implikasi konstitusional, stabilitas pemerintahan, dan ekspektasi publik yang harus dijaga. Jika nama calon wapres hanya lahir dari transaksi elite tanpa pertimbangan kapasitas, maka kekosongan kursi ini hanya berpindah menjadi kekosongan kepercayaan.

Pekan depan akan menjadi momen menentukan. Partai koalisi punya kesempatan membuktikan bahwa mereka mampu bekerja untuk kepentingan pemerintahan, bukan hanya untuk kepentingan kursi.

Sumber: asean.org