Prabowo Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Pekan Depan, Bahas Cawapres Pengganti Gibran

Presiden RI Prabowo Subianto akan kembali mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi pada pekan depan. Agenda utamanya: menerima usulan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Kabar itu disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan usai mengikuti pertemuan para ketua umum partai politik bersama Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

"Beliau kan besok ke Palu, Tanwir Muhammadiyah, saya ikut mendampingi. Terus dari situ beliau ke Manila, ASEAN Summit. Nah, pulang dari itu kita akan undang lagi satu minggu kemudian," kata Zulhas, sapaan akrabnya, kepada wartawan.

Pertemuan lanjutan itu menjadi babak baru dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti.

Kronologi Pertemuan di Istana Bogor

Pertemuan di Istana Bogor pada Jumat sore itu dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB. Prabowo mengundang sejumlah ketua umum partai politik koalisi untuk membahas situasi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.

Undangan tersebut dikonfirmasi sejumlah pimpinan partai politik koalisi. Zulkifli Hasan, saat ditemui di Jakarta sebelum berangkat, hanya membenarkan adanya agenda pertemuan tanpa menjelaskan materi pembahasan. "Istana Bogor," kata Zulhas singkat.

Konfirmasi serupa datang dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf. Ia menyebut pertemuan bersama Presiden Prabowo dijadwalkan pukul 16.00 WIB.

Menurut Almuzzammil, pertemuan itu juga diisi agenda penganugerahan bintang jasa kepada sejumlah pihak yang dinilai berjasa dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan penanganan bencana. Dengan begitu, ada dua agenda dalam satu sore: politik dan penghargaan kenegaraan.

Dari pertemuan itulah Zulhas kemudian mengungkap hasilnya. Prabowo meminta seluruh partai politik pengusungnya melakukan pembahasan di internal masing-masing terlebih dahulu sebelum mengajukan kandidat.

"Untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak siapa nanti yang diserahkan kepada beliau. Di minggu depan ya," ungkap Zulhas.

Pihak yang Terlibat dan Sikap Parpol Koalisi

Pertemuan di Istana Bogor melibatkan para ketua umum partai politik yang selama ini menjadi pengusung Prabowo. Dua nama yang paling vokal mengonfirmasi agenda tersebut adalah Zulkifli Hasan dari PAN dan Almuzzammil Yusuf dari PKS.

Zulhas menegaskan pertemuan pekan depan bukan ajang adu nama secara terbuka. Setiap partai diminta lebih dulu menimbang kandidat di forum internal, baru kemudian menyerahkan usulan ke Presiden.

"Untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak siapa nanti yang diserahkan kepada beliau," ujarnya, mengulang penjelasan soal mekanisme tersebut.

Pola ini menunjukkan Prabowo ingin proses pencalonan berjalan dari bawah ke atas, bukan ditentukan sepihak dari Istana. Parpol diberi ruang melakukan seleksi internal, lalu hasilnya dibawa ke meja Presiden.

Sejauh ini belum ada partai yang menyebut nama kandidat secara resmi. Yang beredar di ruang publik baru sinyal dan pembicaraan di luar forum resmi.

Dalam pemberitaan sebelumnya, nama sejumlah tokoh sempat menguat di bursa cawapres, di antaranya Dasco dan AHY. Namun belum ada pernyataan resmi partai yang mengonfirmasi pencalonan keduanya ke Prabowo.

Latar Belakang Kekosongan Jabatan Wapres

Pertemuan di Istana Bogor berlangsung di tengah situasi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari posisinya.

Kekosongan itu membuat proses pengisian kursi wapres menjadi agenda mendesak. Konstitusi memberi jalur bagi Presiden untuk mengajukan calon pengganti kepada lembaga legislatif.

Dalam pemberitaan yang sama, disebutkan MPR akan memilih dan melantik wapres baru pengganti Gibran pada 2 Desember. MPR juga meminta Prabowo segera mengirim dua nama calon.

Karena itu, pertemuan pekan depan punya tenggat yang jelas. Parpol tidak punya banyak waktu untuk berdiskusi internal jika nama harus sudah dikirim sebelum pengambilan keputusan di parlemen.

Sejumlah dinamika menyertai proses ini. DPD, misalnya, menyatakan tidak mengusulkan nama cawapres, tetapi menegaskan siapa pun yang dipilih Prabowo wajib didukung. Sikap itu memberi ruang bagi Presiden untuk bergerak lebih leluasa.

Di sisi lain, PDIP memiliki pandangan sendiri soal sosok wapres ideal: berasal dari kelompok politik besar di parlemen dan bisa maju bersama pada 2029. Pandangan ini menjadi pembanding di ruang publik, meski belum tentu masuk ke meja Prabowo.

Agenda Prabowo dan Jadwal Pertemuan Lanjutan

Alasan pertemuan baru digelar pekan depan cukup sederhana: agenda Presiden padat. Zulhas menyebut Prabowo harus menghadiri sejumlah acara di dalam dan luar negeri dalam waktu dekat.

Rangkaian agenda itu meliputi:

• Menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah.
• Melanjutkan perjalanan ke Manila, Filipina, untuk ASEAN Summit.
• Kembali ke Indonesia, lalu mengundang lagi para ketua umum parpol sekitar satu minggu kemudian.

Zulhas menyatakan dirinya ikut mendampingi Presiden ke Palu. "Saya ikut mendampingi," katanya.

Jadwal itu membuat pertemuan lanjutan kemungkinan besar berlangsung setelah Prabowo pulang dari Manila. Artinya, pembahasan internal parpol berjalan paralel dengan perjalanan kenegaraan Presiden.

Bagi parpol, jeda satu minggu itu praktis menjadi tenggat. Mereka harus menyelesaikan pembahasan internal, menimbang elektabilitas dan penerimaan koalisi, lalu menyiapkan nama yang diserahkan ke Prabowo.

Belum ada keterangan resmi soal berapa nama yang akan dibawa masing-masing partai, apakah satu nama atau lebih. Juga belum jelas apakah Prabowo akan meminta dua nama sesuai permintaan MPR.

Dampak Politik dan Bursa Cawapres

Langkah Prabowo mengumpulkan lagi para ketua umum parpol menunjukkan ia ingin menjaga koalisi tetap solid dalam pengambilan keputusan strategis. Panggung Istana Bogor dipakai untuk menyamakan langkah, bukan sekadar berbagi informasi.

Bagi parpol, permintaan berdiskusi internal memberi dua dampak sekaligus. Di satu sisi, mereka punya ruang menonjolkan kader sendiri. Di sisi lain, mereka dituntut menanggung risiko politik jika kandidat yang diusung gagal meyakinkan Presiden.

Bursa cawapres pun kembali memanas. Nama-nama yang sempat menguat, seperti Dasco dan AHY, masih menjadi bahan pembicaraan. Namun semuanya belum dikonfirmasi resmi oleh partai masing-masing.

Publik menunggu dua hal: siapa nama yang akhirnya diserahkan ke Prabowo, dan apakah proses di MPR pada 2 Desember berjalan sesuai jadwal. Sampai saat itu, semua masih bergantung pada hasil pembahasan internal parpol dan pertemuan lanjutan pekan depan.

Informasi resmi sejauh ini baru datang dari Zulhas dan Almuzzammil. Keduanya membenarkan agenda pertemuan, tetapi tidak membocorkan nama yang dibahas. "Di minggu depan ya," kata Zulhas, menutup keterangannya soal jadwal.

Analisis Redaksi

Ada hal yang jarang dibahas dari pertemuan Istana Bogor ini: Prabowo sebenarnya sedang menguji disiplin koalisi. Ia tidak meminta nama di ruang rapat, melainkan melempar bola ke partai untuk berdiskusi internal lebih dulu. Cara ini terlihat demokratis, tetapi juga efektif memindahkan beban pembuktian ke parpol. Siapa pun yang mengusulkan nama harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Presiden.

Jeda satu minggu karena agenda Palu dan Manila bukan sekadar soal jadwal. Dalam politik, waktu adalah alat. Semakin lama parpol diberi ruang, semakin besar peluang munculnya nama kompromi yang tidak menonjol di awal, tetapi diterima semua pihak. Sebaliknya, partai yang terlambat menyiapkan kandidat berisiko kehilangan pengaruh dalam keputusan akhir.

Yang perlu diawasi publik adalah transparansi prosesnya. Permintaan MPR agar Prabowo segera mengirim dua nama pada 2 Desember memberi tenggat jelas. Jika parpol hanya berdiskusi di ruang tertutup tanpa penjelasan kriteria, bursa cawapres akan kembali dipenuhi sinyal dan spekulasi. Ujian sesungguhnya bukan pada pertemuan pekan depan, melainkan pada apakah nama yang akhirnya dipilih mampu menjawab kebutuhan pemerintahan dan diterima parlemen tanpa gejolak baru.

Sumber: afu.id, asean.org