Gerindra Isyaratkan Pengganti Gibran dari Partai Pengusung, Ini Aturan UU MD3

Partai Gerindra mengisyaratkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman meminta publik mencermati aturan konstitusi dan UU MD3.

"Anda baca ya konstitusi, sudah ada aturan," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Pernyataan itu muncul sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti pengisian jabatan tersebut.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran dan Tenggat 60 Hari

Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan itu menjadi titik awal proses politik yang diatur ketat oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Sehari berselang, Jumat (13/11/2026), Habiburokhman memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menegaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil presiden sudah memiliki landasan hukum yang jelas.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti pengisian jabatan tersebut. Tenggat itu dihitung sejak surat pengunduran diri diterima.

Habiburokhman berharap pengganti Gibran dapat segera ditetapkan meski tenggat 60 hari masih tersedia. "Jabatan ini tidak boleh terlalu lama dikosongkan. Ya, walaupun tenggat waktunya 60 hari, tetapi sebenarnya tidak boleh terlalu lama," tegasnya.

Menurutnya, keberadaan wakil presiden diperlukan untuk mendukung pelaksanaan agenda pemerintahan. Kekosongan yang berkepanjangan dikhawatirkan mengganggu ritme kerja kabinet.

Aturan UU MD3 yang Disinggung Habiburokhman

Ketentuan yang disinggung Habiburokhman merujuk pada penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan, pengusulan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan prakarsa presiden.

Kedua calon berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon dalam Pilpres. Dengan ketentuan itu, proses pengusulan calon pengganti Gibran berkaitan dengan partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Artinya, presiden memiliki prakarsa mengusulkan dua nama, tetapi pilihan nama itu terikat pada asal partai pengusung. Mekanisme ini memastikan kesinambungan koalisi yang memenangkan Pilpres 2024.

Habiburokhman tidak menyebut nama kandidat. Ia hanya meminta publik membaca konstitusi dan aturan turunannya untuk memahami proses yang sedang berjalan.

"Anda baca ya konstitusi, sudah ada aturan," ujarnya singkat.

Pernyataan Prabowo dan Makna Jabatan Wapres

Habiburokhman juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai posisi wakil presiden dalam pemerintahan. Ia menilai jabatan tersebut memiliki peran penting dan bukan sekadar pendamping presiden.

"Karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita fakta konstitusionalnya ya, jabatan wapres bukan sekadar ban serep," tutupnya.

Pernyataan itu merujuk pada cerita Prabowo tentang kedudukan wapres dalam sistem ketatanegaraan. Dalam pandangan Gerindra, wapres memiliki fungsi constitutional yang melekat, terutama jika presiden berhalangan.

Karena itu, pengisian jabatan wapres tidak bisa ditunda-tunda. Kekosongan jabatan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis.

Habiburokhman menegaskan bahwa partainya mengikuti prosedur yang ada. Ia tidak ingin proses pengisian jabatan wapres menjadi perdebatan politik yang berkepanjangan.

Dampak Politik bagi Koalisi dan Pemerintahan Prabowo

Isyarat Gerindra bahwa pengganti Gibran berasal dari partai pengusung memiliki dampak langsung bagi peta koalisi. Partai atau gabungan partai yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 akan menjadi pemain kunci dalam penentuan nama.

Koalisi tersebut terdiri dari beberapa partai yang memiliki kepentingan masing-masing. Pembagian kursi dan kepentingan elektoral akan mewarnai proses pencarian kandidat.

Bagi pemerintahan Prabowo, pengisian jabatan wapres yang cepat penting untuk menjaga stabilitas. Agenda pembangunan dan program prioritas membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen eksekutif.

Kekosongan jabatan wapres juga dapat memengaruhi hubungan antara presiden dan parlemen. MPR sebagai lembaga yang berwenang memilih wapres memiliki peran strategis dalam proses ini.

Pengamat politik menilai proses ini akan menjadi ujian bagi konsolidasi koalisi. Namun, Habiburokhman memilih tidak berspekulasi tentang nama atau jadwal pasti.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Usulan Presiden ke MPR

Setelah surat pengunduran diri Gibran diterima, MPR memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti. Proses berikutnya adalah menunggu usulan dua nama calon wakil presiden dari presiden.

Usulan itu harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung. MPR kemudian akan melakukan proses pemilihan sesuai dengan mekanisme yang diatur.

Habiburokhman berharap agar pengganti Gibran segera ditetapkan. "Jabatan ini tidak boleh terlalu lama dikosongkan," ujarnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada nama resmi yang diajukan. Publik menunggu langkah Presiden Prabowo dalam mengusulkan dua nama ke MPR.

Proses ini akan menjadi sorotan karena melibatkan dinamika internal koalisi dan kepentingan partai politik. Semua mata tertuju pada Senayan dan Istana.

Analisis Redaksi

Pernyataan Habiburokhman bukan sekadar isyarat, melainkan penegasan bahwa konstitusi telah mengunci mekanisme pengisian jabatan wapres. Dengan merujuk pada penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3, Gerindra ingin memastikan bahwa proses ini tidak keluar dari rel hukum.

Namun, di balik kepatuhan pada aturan, ada tarik-menarik kepentingan politik yang nyata. Partai pengusung memiliki hak untuk mengajukan calon, tetapi presiden juga memiliki prakarsa. Kombinasi ini menciptakan ruang negosiasi yang tidak sederhana.

Pernyataan bahwa wapres "bukan sekadar ban serep" adalah pengingat bahwa jabatan ini memiliki bobot konstitusional. Dalam sistem presidensial, wapres adalah lapis kedua kepemimpinan nasional. Kekosongan yang terlalu lama bisa menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian.

Yang paling ditunggu publik adalah nama. Sampai saat itu tiba, pernyataan Habiburokhman akan terus menjadi rujukan tentang arah politik Gerindra. Proses ini akan menguji seberapa solid koalisi Prabowo-Gibran dalam menghadapi transisi kepemimpinan di kursi wapres.

Sumber: riliskalimantan.com, hukumonline.com