Sengketa Lahan di Balik Proyek Strategis Nasional: 341 Konflik Agraria dan Risiko Investasi

Sengketa lahan di balik proyek strategis nasional (PSN) kembali menjadi sorotan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 341 konflik agraria sepanjang 2025, sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkap sekitar 554.000 hektare lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai perizinan dan ketentuan tata ruang.

Persoalan ini bukan sekadar sengketa sertifikat. Ia menyangkut kepastian penguasaan lahan, partisipasi warga, dan legitimasi pembangunan yang menjadi fondasi investasi pangan dan energi Indonesia.

Wadas dan Bendungan Bener: Ketika PSN Bersinggungan dengan Hak Warga

Contoh paling telanjang terlihat di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kawasan itu menjadi lokasi penambangan batu andesit seluas sekitar 124 hektare untuk memasok material pembangunan Bendungan Bener. Bendungan itu sendiri direncanakan mengairi lahan seluas 15.069 hektare.

Sebagian warga menolak wilayahnya dijadikan tambang. Alasan mereka konkret: kekhawatiran atas kerusakan lingkungan, sumber mata air, lahan pertanian, dan keberlanjutan mata pencaharian. Warga yang menolak menegaskan bahwa mereka tidak menolak Bendungan Bener sebagai PSN. Yang mereka tolak adalah penetapan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit.

Perbedaan sikap antarwarga kemudian memicu ketegangan sosial. Puncaknya terjadi dalam proses pengukuran tanah pada 8 Februari 2022. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam hasil pemantauan dan penyelidikannya menemukan adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat kepolisian dalam proses tersebut.

Komnas HAM juga menyoroti minimnya sosialisasi informasi yang akurat mengenai rencana proyek dan dampaknya, serta belum menyeluruhnya pelibatan masyarakat. Dalam rekomendasinya, lembaga itu meminta pemerintah memastikan partisipasi warga secara substansial, membuka ruang dialog, dan memperhatikan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) — hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas kegiatan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ganjar Pranowo, pada Juli 2023 menyatakan tetap membuka ruang komunikasi bagi warga yang belum menyetujui pengadaan tanah. "Silakan disampaikan secara terbuka karena kalau kita catat musyawarah formalnya belum dilakukan," ujarnya.

Kasus Wadas memperlihatkan satu hal mendasar: penetapan sebuah proyek sebagai PSN tidak dengan sendirinya menghapus kebutuhan penyelesaian persoalan penguasaan lahan. Ini konflik pengadaan dan pemanfaatan tanah untuk PSN, bukan semata sengketa sertifikat atau tumpang tindih kepemilikan.

Data Konflik Agraria 2025: 341 Kasus dan 123.612 Keluarga Terdampak

Gambaran lebih luas terlihat dari Catatan Akhir Tahun 2025 KPA. Sepanjang 2025, KPA mencatat 341 konflik agraria, naik sekitar 15,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Konflik itu mencakup area sekitar 914.547 hektare dan berdampak terhadap 123.612 keluarga di 428 desa.

Berdasarkan sektor, perkebunan menempati posisi tertinggi dengan 135 kasus, disusul infrastruktur 69 kasus dan pertambangan 46 kasus. Rincian lainnya:

• 74 kasus di perkebunan sawit dan 25 kasus di perkebunan tebu
• 16 kasus di subsektor nikel
• 14 kasus di kawasan industri dan enam kasus di kawasan pertanian padi skala besar
• Empat kasus panas bumi, tiga kasus minyak dan gas, serta tiga kasus pembangkit listrik

KPA juga mencatat 404 orang mengalami kriminalisasi, 312 orang mengalami penganiayaan, 19 orang tertembak, dan satu orang meninggal dunia dalam rangkaian konflik agraria sepanjang 2025. Data ini merupakan hasil pemantauan KPA, bukan statistik resmi pemerintah, tetapi memberi gambaran besarnya risiko sosial dalam pengelolaan lahan.

Yang perlu digarisbawahi, konflik tidak hanya terjadi di sektor perkebunan. Perluasan kawasan industri, pertambangan, perkebunan energi, dan kawasan pangan menciptakan kompetisi penggunaan lahan, terutama ketika penetapan lokasi proyek tidak didahului penyelesaian klaim masyarakat. Data KPA dan temuan BPN saling melengkapi untuk menunjukkan persoalan yang sama.

554.000 Hektare Lahan Tak Sesuai Perizinan dan Ancaman Impor Pangan

Persoalan bertambah serius ketika dikaitkan dengan temuan Kementerian ATR/BPN. Pada 13 November 2026, Nusron Wahid mengungkapkan sekitar 554.000 hektare lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang, termasuk alih fungsi sawah menjadi kawasan perumahan dan industri.

Nusron tidak berbicara soal administrasi semata. Ia menarik garis ke ketahanan pangan. "Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor. Dan kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing," ujarnya.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa kompetisi penggunaan lahan bukan sekadar persoalan klaim kepemilikan. Ada persoalan lebih dalam: lemahnya pengendalian tata ruang. Ketika sawah beralih fungsi tanpa kendali, negara kehilangan basis produksi pangan sekaligus kehilangan kendali atas tata kelola lahannya sendiri.

Data Kementerian ATR/BPN yang dikutip Badan Pembinaan Hukum Nasional mencatat 11.083 sengketa, 506 konflik, dan 24.120 perkara pertanahan hingga 2024, dengan tingkat penyelesaian sebesar 46,88%. Artinya, lebih dari separuh perkara pertanahan belum tuntas.

Warisan PSN Era Jokowi dan Ujian Konsistensi Prabowo

Pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, PSN menjadi instrumen percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan industri. Namun, pengalaman berbagai konflik agraria menunjukkan bahwa penetapan proyek sebagai prioritas nasional tidak menghapus hak masyarakat ataupun menyelesaikan persoalan administrasi pertanahan.

Selama satu dekade pemerintahan Jokowi, KPA mencatat sedikitnya 154 letusan konflik agraria yang berkaitan dengan PSN, dengan luas lahan terdampak sekitar satu juta hektare dan melibatkan 103.685 keluarga. Konflik itu mencakup proyek infrastruktur, bendungan, jalan tol, kawasan industri, hingga proyek pangan dan energi.

Sejumlah kasus menonjol antara lain Bendungan Bener di Wadas, pengembangan Rempang Eco-City di Batam, pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, serta proyek infrastruktur dan pembangkit listrik di sejumlah daerah. Pada 2024, KPA mencatat 295 konflik agraria nasional, naik sekitar 21% dibandingkan 2023, termasuk 79 konflik di sektor infrastruktur dan tiga konflik terkait proyek food estate.

Dari sisi HAM, Pusat Sumber Daya HAM Nasional Komnas HAM mencatat 114 aduan terkait PSN sepanjang 2020–2023, dengan 92 aduan di antaranya berkaitan dengan konflik agraria. Sebanyak 95 aduan PSN terindikasi menyangkut dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan. Sepanjang 2024, Komnas HAM menerima 505 aduan konflik agraria.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mewarisi pekerjaan rumah ini. Agenda pembangunan pangan, energi, dan industri yang dilanjutkan menuntut lahan berskala besar. Karena itu, pemerintah perlu memastikan sedikitnya tiga hal:

1. Audit dan sinkronisasi peta tata ruang, konsesi, sertifikat, serta wilayah penguasaan masyarakat.
2. Penyelesaian gugatan dan verifikasi hak atas tanah sebelum proyek memasuki tahap konstruksi atau ekspansi.
3. Jaminan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui kemitraan usaha, kesempatan kerja, dan perlindungan sumber penghidupan.

Tanpa ketiganya, percepatan proyek hanya memindahkan konflik ke tahap berikutnya. Untuk konteks kebijakan agraria yang lebih luas, pembahasan reforma agraria di Papua Barat juga menekankan pentingnya penghormatan hak ulayat dan kepastian hukum, sebagaimana dilaporkan Batavia Pos. Kerangka hukum dan prosedur pengadaan tanah dapat ditelusuri melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Kepastian Lahan Menentukan Keberlanjutan Investasi

Tantangan pembangunan ke depan bukan semata menyediakan anggaran, menarik investor, atau mempercepat perizinan. Pemerintah harus memastikan lahan yang digunakan benar-benar memiliki kepastian hukum dan tidak menyimpan konflik.

Bagi pemerintahan Prabowo, penyelesaian persoalan agraria warisan periode sebelumnya menjadi ujian konsistensi kebijakan. Keberhasilan proyek pangan dan energi tidak seharusnya hanya diukur dari luas lahan yang dikuasai atau kapasitas industri yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi hak masyarakat dan menjaga kepastian investasi.

Tanah bukan sekadar aset produksi. Di dalamnya melekat hak ekonomi masyarakat, kepentingan lingkungan, dan legitimasi pembangunan. Tanpa tata kelola lahan yang transparan dan penegakan hukum yang adil, proyek strategis nasional berisiko melahirkan ketidakpastian baru di tengah ambisi memperkuat kemandirian pangan dan energi.

Analisis Redaksi

Angka 341 konflik agraria dalam satu tahun bukan statistik yang bisa dilaporkan lalu dilupakan. Ia adalah cermin bahwa pendekatan keamanan dan percepatan administratif masih menjadi cara utama negara menyelesaikan persoalan lahan. Di Wadas, Komnas HAM sudah menyimpulkan adanya penggunaan kekuatan berlebihan. Rekomendasi FPIC sudah keluar. Namun ruang dialog yang substantif tetap menjadi barang mahal.

Yang paling perlu dicatat, konflik agraria bukan sekadar ongkos sosial pembangunan. Ia ongkos ekonomi. Investasi yang dibangun di atas lahan bersengketa akan menghadapi gugatan, penundaan, dan resistensi warga yang berujung pada ketidakpastian jangka panjang. Data BPN yang menunjukkan tingkat penyelesaian perkara pertanahan hanya 46,88% memperlihatkan bahwa negara sendiri belum mampu menuntaskan sengketa yang sudah masuk ke mejanya.

Pemerintahan Prabowo punya peluang membalik logika ini. Audit peta tata ruang, konsesi, dan sertifikat sebelum konstruksi dimulai bukan kemewahan birokratis, melainkan prasyarat investasi yang sehat. Selama 554.000 hektare lahan masih dipakai di luar perizinan dan sawah terus beralih fungsi, klaim kemandirian pangan akan selalu rapuh di hadapan kenyataan. Kepastian hukum atas tanah adalah fondasi, bukan pelengkap.