Prabowo Beri Waktu Sepekan ke Parpol Bahas Calon Wakil Presiden

Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu pekan kepada partai politik pengusung untuk membahas nama calon wakil presiden yang akan diusulkan ke MPR. Arahan itu disampaikan dalam pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat malam (13/11/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan Prabowo meminta setiap partai mendiskusikan sosok yang layak diusulkan. "Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah Bapak Presiden," kata Zulhas seusai pertemuan, seperti dikutip ANTARA News.

Kronologi Pertemuan di Istana Bogor

Pertemuan berlangsung pada Jumat malam di Istana Bogor. Prabowo mengumpulkan para petinggi partai politik pengusung untuk membahas dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR RI.

Hadir dalam pertemuan itu sejumlah tokoh. Di antaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Faisol Riza.

Pertemuan ini digelar setelah Presiden Prabowo menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam keterangan itu, Prabowo menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Gibran yang mundur dari jabatan Wakil Presiden RI.

Dengan mundurnya Gibran, kursi wakil presiden kosong. MPR kemudian meminta partai pengusung mengajukan nama calon wakil presiden. Prabowo pun memanggil para ketua umum partai untuk membahas proses tersebut.

Pernyataan Zulhas: PAN Serahkan ke Presiden

Zulhas menegaskan PAN tidak mengajukan kader sendiri. Partai berlambang matahari terbit itu menyerahkan sepenuhnya penentuan calon wakil presiden kepada Prabowo.

"Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," ujar Zulhas.

Meski begitu, Zulhas menyatakan setiap partai tetap akan melakukan pembahasan internal. Hasilnya akan disampaikan kepada Presiden pada pertemuan berikutnya.

Menurut Zulhas, Prabowo akan kembali mengundang para ketua umum partai politik setelah menyelesaikan agenda kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, dan Manila, Filipina. "Nah, pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada beliau di Minggu depan ya," kata Zulhas.

Prabowo dijadwalkan menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Palu, sebelum melanjutkan perjalanan ke Manila untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Latar Belakang: Mundurnya Gibran dan Kekosongan Kursi Wapres

Kekosongan kursi wakil presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka memutuskan mundur. Keputusan itu disampaikan pada Kamis (12/11/2026). Prabowo menyatakan menghormati dan mendukung langkah tersebut.

Mundurnya Gibran membuat MPR perlu memproses pengisian jabatan wakil presiden. Sesuai aturan, partai politik pengusung dapat mengajukan nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih.

Proses ini memerlukan pembahasan internal di masing-masing partai. Prabowo memberi ruang sepekan agar partai-partai pengusung dapat berdiskusi dan menyepakati nama yang akan diusulkan.

Sejauh ini belum ada nama resmi yang diajukan. Namun, pertemuan di Istana Bogor menjadi langkah awal penjajakan. Para ketua umum partai diminta menjaring aspirasi dan melakukan pembahasan di internal masing-masing.

Partai-partai yang hadir dalam pertemuan itu adalah PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Mereka tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo.

Dampak dan Sikap Partai Politik

Permintaan Prabowo agar partai melakukan pembahasan internal menunjukkan proses pengisian kursi wakil presiden berjalan hati-hati. Setiap partai diberi kesempatan menyumbang nama, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

Sikap PAN yang menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo menjadi sinyal bahwa koalisi cenderung memberi keleluasaan kepada Presiden. Partai lain belum menyampaikan sikap resmi secara terbuka.

Namun, pembahasan internal tetap penting. Partai dapat mengukur dukungan politik dan mempertimbangkan kader yang dinilai layak. Nama yang diusulkan nantinya akan dibawa ke MPR.

Publik menantikan nama siapa yang akan diajukan. Sejumlah nama sempat muncul di ruang publik, tetapi belum ada konfirmasi resmi dari partai maupun Istana.

Yang jelas, tenggat sepekan menjadi penentu awal. Setelah Prabowo kembali dari Palu dan Manila, para ketua umum akan diundang lagi untuk menyampaikan hasil pembahasan internal.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Usulan Nama

Dalam sepekan ke depan, partai politik pengusung akan menggelar rapat internal. Mereka membahas nama yang dinilai layak diusulkan sebagai calon wakil presiden.

Hasil pembahasan itu akan disampaikan kepada Prabowo pada pertemuan berikutnya. Presiden kemudian akan memutuskan nama yang akan diajukan ke MPR.

Zulhas menyebut pertemuan lanjutan akan digelar setelah Prabowo pulang dari kunjungan kerja. "Pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian," ujarnya.

Proses di MPR sendiri belum dijadwalkan. Namun, dengan adanya tenggat internal, diharapkan nama calon wakil presiden dapat segera diajukan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai nama-nama yang dibahas dalam pertemuan di Bogor. Publik masih menunggu perkembangan selanjutnya.

Analisis Redaksi

Langkah Prabowo memberi waktu sepekan kepada partai politik pengusung untuk membahas calon wakil presiden adalah manuver politik yang cermat. Ia tidak ingin terkesan mendikte koalisi, tetapi tetap memegang kendali. Permintaan itu membuka ruang partisipasi bagi partai, sekaligus menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan Presiden.

Pernyataan Zulhas yang menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo menunjukkan soliditas koalisi. PAN tidak ingin terlibat dalam tarik-menarik kepentingan. Namun, sikap pasif ini juga bisa dibaca sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terseret dalam kontestasi yang belum pasti.

Di sisi lain, tenggat sepekan menjadi ujian bagi partai politik. Apakah mereka mampu menghasilkan nama yang kredibel dan diterima publik, atau justru terjebak dalam lobi tertutup. Transparansi proses akan menentukan legitimasi calon wakil presiden di mata masyarakat. Jika partai hanya menunggu arahan Presiden, publik berhak mempertanyakan peran mereka dalam mengusung calon.

Yang perlu diawasi adalah bagaimana MPR memproses usulan tersebut. Jangan sampai pengisian kursi wakil presiden hanya menjadi formalitas politik tanpa substansi. Sebab, jabatan wakil presiden bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari kepemimpinan nasional yang harus dipertanggungjawabkan.

Sumber: antaranews.com