Vonis 7 Tahun Sisprian Subiaksono: Kuasa Hukum Soroti Beda Pandangan Dakwaan Kesatu

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea Cukai. Putusan dibacakan di ruang Kusuma Atmadja 3, Jalan Bungur, Kemayoran, Kamis (12/11/2026).

Kuasa hukum terdakwa, FX Suminto Pujiraharjo, langsung menyoroti satu titik yang ia nilai tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta persidangan: konstruksi dakwaan kesatu. Menurutnya, pasal yang seharusnya terbukti berbeda dari yang dipilih majelis hakim.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar,” kata Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori saat membacakan amar putusan, dikutip dari Madina Line.

Amar Putusan: Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Miliaran Rupiah

Selain pidana pokok, majelis hakim menjatuhkan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan subsider. Jika denda tidak dibayar, Sisprian harus menjalani pidana penjara pengganti selama 190 hari.

Hukuman tidak berhenti di situ. Majelis hakim juga menetapkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 7,4 miliar, 150.000 dollar Singapura, dan 10.000 dollar Amerika Serikat.

Ada konsekuensi tegas bila kewajiban itu diabaikan. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), harta benda Sisprian dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Bila hartanya tidak mencukupi, ia dijatuhi pidana penjara tambahan selama 2 tahun.

Majelis hakim juga memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Sisprian dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan Sisprian terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan KPK

Putusan itu lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. JPU KPK sebelumnya menuntut Sisprian 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 7,4 miliar, 150.000 dollar Singapura, dan 10.000 dollar AS.

Selisih tiga tahun antara tuntutan dan vonis menjadi salah satu alasan kuasa hukum menilai putusan masih bisa diterima. FX Suminto menyebut angka 7 tahun sudah sepatutnya, dengan merujuk pada nota pembelaan yang ia ajukan.

“Karena dari Nota Pembelaan (Pledoi) kami saja menyatakan, bahwa telah terbukti cuma beda pasal saja,” ujarnya kepada wartawan usai sidang.

Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan menempuh upaya hukum lanjut. Sesuai ketentuan, tim kuasa hukum memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap setelah putusan dibacakan.

Perbedaan Pandangan soal Dakwaan Kesatu dan Pasal yang Terbukti

Inti keberatan kuasa hukum terletak pada pasal yang dinilai terbukti. FX Suminto berpendapat, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang seharusnya terbukti adalah dakwaan kesatu kedua, yakni Pasal 604.

“Karena kami berpandangan, bahwa yang sebenarnya menurut fakta yang diberikan, menurut kami, itu seharusnya yang terbukti dakwaan kesatu yang kedua Pasal 604,” kata FX Suminto.

Namun majelis hakim memilih konstruksi lain. Menurut FX Suminto, yang dinyatakan terbukti adalah Pasal 12 huruf a, yang berkaitan dengan pemberian yang diterima dengan maksud menggerakkan pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

“Tapi dalam putusan ini yang terbukti adalah Pasal 12 huruf a, ada pemberian dan pemberian itu diterima dengan maksud menggunakan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tidak benar dengan kewajibannya. Jadi yang terbukti itu,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung dakwaan kedua. Menurutnya, tim kuasa hukum sejak awal menyampaikan bahwa dakwaan tersebut terbukti, tetapi dengan catatan perbedaan penafsiran atas penggunaan dana operasional.

“Klien kami sudah tidak menggunakan dana operasional itu. Dana operasional itu digunakan untuk kepentingan kegiatan membantu Subdit Intelijen. Di situ pandangan kami begitu saja,” ucap FX Suminto.

Barang Bukti 30.000 Dollar Singapura yang Tidak Dipertimbangkan

Satu hal lagi yang disorot kuasa hukum adalah status barang bukti berupa 30.000 dollar Singapura. Dalam nota pledoi, tim kuasa hukum menyatakan uang itu akan dikembalikan karena dinilai tidak memiliki kaitan materiel dengan perkara.

Harapan itu tidak terwujud. Menurut FX Suminto, argumen tersebut tidak masuk ke dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan.

“Cuma yang berbeda terkait barang bukti 30.000 dollar Singapura. Disampaikan di dalam Nota Pledoi kami, bahwa uang itu akan dikembalikan karena barang bukti berupa 30.000 dollar Singapura itu adalah memang tidak ada kaitannya secara materil dengan perkara ini. Tapi itu tidak dipertimbangkan,” jelasnya.

Soal uang pengganti, ia menilai besaran Rp 7,4 miliar yang dibebankan kepada kliennya sejalan dengan apa yang telah disampaikan dalam nota pembelaan. Perbedaan hanya muncul pada perlakuan terhadap barang bukti valuta asing tersebut.

Dari sisi hukum acara, perbedaan antara pasal yang didakwakan dan pasal yang terbukti bukan perkara sepele. Pasal yang terbukti menentukan bobot pemidanaan, dasar penuntutan, hingga peluang upaya hukum berikutnya.

Langkah Selanjutnya: Tujuh Hari untuk Menentukan Sikap

Setelah amar putusan dibacakan, bola ada di tangan tim kuasa hukum dan terdakwa. FX Suminto menyatakan pihaknya belum mengambil keputusan akhir dan akan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya.

“Jadi kami punya waktu 7 hari lah. Kita masih ambil sikap pikir-pikir,” tandasnya.

Dalam praktik peradilan pidana, pernyataan pikir-pikir menjadi penanda bahwa terdakwa atau penuntut umum belum menerima putusan. Jika sikap yang diambil adalah banding, perkara akan berlanjut ke Pengadilan Tinggi. Jika tidak, putusan akan menuju berkekuatan hukum tetap dan tahap eksekusi.

Bagi KPK, putusan ini menjadi ujian atas strategi pembuktian dalam perkara yang menyangkut lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selisih antara tuntutan 10 tahun dan vonis 7 tahun akan menjadi bahan evaluasi tersendiri.

Bagi Sisprian, konsekuensi terberat justru menanti di tahap eksekusi. Kewajiban uang pengganti senilai miliaran rupiah plus valuta asing membuat penyitaan dan pelelangan harta menjadi kemungkinan nyata bila kewajiban itu tidak dipenuhi.

• Pidana pokok: 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari.
• Pidana tambahan: uang pengganti Rp 7,4 miliar, 150.000 dollar Singapura, dan 10.000 dollar AS.
• Bila tidak dibayar: harta disita dan dilelang, dengan pidana pengganti 2 tahun bila tidak mencukupi.
• Tuntutan JPU KPK: 10 tahun penjara dengan denda dan uang pengganti yang sama.
• Sikap hukum: pikir-pikir, tenggat tujuh hari.

Perkara ini sendiri berada dalam ranah penanganan korupsi sektor kepabeanan, yang menjadi salah satu fokus penindakan lembaga antikorupsi. Rujukan umum mengenai kewenangan dan proses penanganan perkara dapat dilihat pada laman resmi KPK.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari sidang ini bukan sekadar angka vonisnya, melainkan cara kuasa hukum membingkai keberatan. FX Suminto tidak membantah kliennya terbukti bersalah. Ia hanya mempersoalkan pasal mana yang tepat untuk menggambarkan perbuatan itu. Ini pergeseran yang signifikan: dari pembelaan atas kesalahan menjadi pembelaan atas konstruksi hukum.

Pilihan majelis hakim memakai Pasal 12 huruf a memang punya konsekuensi. Pasal itu menekankan adanya pemberian yang diterima dengan maksud menggerakkan pejabat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Bila konstruksi itu yang dipakai, maka pusat pembuktian bergeser ke niat dan maksud pemberian, bukan semata aliran dana. Di sinilah ruang debat antara dakwaan kesatu pertama dan kedua menjadi relevan, dan di situ pula peluang banding bisa dibangun.

Namun ada catatan yang perlu diajukan. Vonis 7 tahun dari tuntutan 10 tahun bukanlah kemenangan telak bagi terdakwa. Kewajiban uang pengganti tetap milik negara, dan itu bagian yang paling sulit dihindari. Argumen bahwa 30.000 dollar Singapura tidak berkaitan secara materiel dengan perkara, jika benar, seharusnya mendapat ruang pertimbangan yang eksplisit dalam putusan. Ketika sebuah dalil pembelaan tidak dibahas, publik berhak menanyakan alasannya, bukan untuk membela terdakwa, tetapi untuk memastikan standar pertimbangan hakim tetap konsisten.

Ujian berikutnya ada pada KPK. Selisih tuntutan dan vonis di perkara sektor kepabeanan akan dibaca publik sebagai indikator ketajaman pembuktian. Tujuh hari ke depan akan menunjukkan apakah perkara ini berhenti di tingkat pertama atau berlanjut. Yang jelas, bagi Sisprian, hitungan sebenarnya baru dimulai setelah putusan berkekuatan hukum tetap.