Negara Berselera Komedi Hukum Administrasi: Kritik Tajam soal Polemik Dokumen Gibran

Polemik dokumen pendidikan Gibran dinilai memperlihatkan carut-marut cara negara memperlakukan hukum administrasi. Ketika keputusan pejabat dipersoalkan, sorotan justru diarahkan ke pihak yang memakai produk administrasi tersebut.

Penilaian itu datang dari Ahmad Saleh Tabibuddin, seorang pembelajar hukum pemerintahan dan aktivis kebudayaan, dalam tulisan opini berjudul "Negara Berselera Komedi Hukum Administrasi" yang dimuat Sudut Pandang pada 13 November 2026.

Ia mengaku kecewa setelah dua malam mengikuti perkembangan politik dan hukum terbaru. "Hukum seolah-olah hanya menjadi panggung, sementara sutradaranya justru kepentingan politik," tulisnya.

Kronologi Kegelisahan: Dua Malam Menonton Teater Hukum

Tabibuddin membuka tulisannya dengan pengakuan yang jujur. Dua malam terakhir ia habiskan untuk mengikuti berbagai perkembangan politik dan hukum. Hasilnya bukan pencerahan, melainkan pertanyaan mendasar.

"Sebenarnya kita sedang hidup di sebuah negara hukum, ataukah negeri ini telah berubah menjadi panggung teater komedi, tempat para aktornya mengenakan jas, berbicara atas nama rakyat, dan duduk nyaman di lembaga-lembaga negara?" tulisnya.

Ia mengutip perkataan seorang kawan yang berprofesi sebagai sutradara teater: puncak dari sebuah tragedi adalah komedi. Bagi Tabibuddin, apa yang tersaji hari-hari ini persis berada di titik itu. Segala sesuatunya sudah begitu absurd sampai tak banyak lagi yang tersisa selain komedi.

Dari kegelisahan itu, ia menarik satu benang merah. Persoalan bukan sekadar pada isi polemik, tetapi pada cara hukum diperlakukan ketika berhadapan dengan kepentingan politik sesaat. Hukum administrasi negara, yang seharusnya menjadi rambu bagi tindakan pemerintahan, mendadak kehilangan gigi.

Ia menegaskan sejak awal negara ini sepakat menganut prinsip Rechtsstaat atau negara hukum. Konsekuensinya jelas: segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum. Dalam hukum administrasi negara, dikenal asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan perlindungan terhadap kepercayaan yang sah.

Namun dalam praktiknya, menurut dia, prinsip-prinsip itu justru kerap dilupakan. Bukan karena tidak ada aturannya, melainkan karena aturan itu ditinggalkan begitu saja ketika politik mulai bersuara.

Ilustrasi Kepala Desa dan Surat Keterangan Domisili

Agar mudah dipahami, Tabibuddin membuat perumpamaan sederhana. Seseorang hendak meminta surat keterangan domisili kepada kepala desa. Seluruh persyaratan diserahkan. Berkas diperiksa, dinyatakan lengkap, lalu kepala desa menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon memenuhi persyaratan administrasi.

Surat itu kemudian dipakai karena ada kepercayaan pada keputusan pejabat yang berwenang. Beberapa waktu kemudian, surat tersebut dipersoalkan. Setelah melalui proses hukum, diputuskan bahwa surat keterangan itu keliru dan harus dibatalkan.

Di titik inilah pertanyaan kunci muncul. "Siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kekeliruan penerbitan surat tersebut? Bukankah kepala desa yang memeriksa, memproses dan menerbitkannya?" tulisnya.

Lalu mengapa orang yang mengajukan permohonan, yang telah menyerahkan seluruh persyaratan dan memperoleh surat resmi, justru diperlakukan seolah-olah menjadi sumber kesalahan? Bagi Tabibuddin, keganjilan itulah yang sedang terjadi dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.

Produk administrasi negara dipersoalkan. Keputusan tata usaha negara dibatalkan melalui proses Peradilan TUN. Tetapi perhatian publik justru diarahkan kepada Gibran yang menggunakan produk administrasi tersebut.

Lebih ajaib lagi, belum selesai persoalan hukumnya dicerna, sejumlah anggota dewan beramai-ramai melontarkan tuntutan pemakzulan terhadap Gibran. "Seolah-olah seluruh persoalan administrasi, keputusan pejabat, dan proses hukum yang terjadi sebelumnya dapat begitu saja dibebankan kepada orang yang justru menjadi pihak terdampak," katanya.

Pihak yang Disorot: Pejabat Penerbit, DPR, dan Gibran

Dalam tulisan itu, Tabibuddin menyoroti tiga pihak yang saling terkait. Pertama, pejabat dan institusi yang menerbitkan keputusan administrasi. Menurut dia, merekalah yang seharusnya menjadi pusat pertanggungjawaban jika ada kesalahan prosedur, kekeliruan kewenangan, atau cacat substansi.

"Yang dibatalkan itu produk keputusan administrasi? Bukankah ada pejabat dan institusi yang menerbitkannya?" tulisnya. Pertanyaan itu ia lontarkan untuk menunjukkan arah perhatian yang menurutnya keliru.

Kedua, DPR. Lembaga yang disebutnya seharusnya menjadi penjaga demokrasi dan pengawas penyelenggaraan negara justru terlihat mudah terbawa kegaduhan. Ia menegaskan urusan pemakzulan Wakil Presiden bukan urusan selera politik.

Ada mekanisme konstitusional, ada alasan hukum yang limitatif, dan ada tahapan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Menurut Tabibuddin, prosedur itu tidak bisa dilewati hanya karena politik sedang panas.

Ketiga, Gibran sebagai pihak yang memakai produk administrasi. Tabibuddin menegaskan tidak sedang membela Gibran sebagai pribadi atau membenarkan seluruh proses yang melatarbelakangi pencalonannya. Ia juga tidak mengatakan bahwa pengguna dokumen administrasi otomatis terbebas dari tanggung jawab hukum.

"Kalau ada bukti pemalsuan, penipuan, atau keterlibatan dalam pelanggaran hukum, tentu harus diuji berdasarkan hukum," tulisnya. Yang ia tolak adalah pencampuradukan antara kesalahan penerbitan keputusan administrasi dan kesalahan pemohon yang belum tentu terbukti.

Latar Belakang: Asas Praduga Keabsahan yang Kehilangan Makna

Di bagian ini, Tabibuddin membenturkan teori hukum administrasi dengan praktik bernegara. Ia menyebut pentingnya membedakan tiga hal yang sering dikacaukan:

• Tanggung jawab pejabat administrasi yang menerbitkan keputusan.
• Keabsahan keputusan tata usaha negara sebagai produk hukum.
• Tanggung jawab pribadi seseorang yang memakai produk tersebut.

Ketiganya, menurut dia, tidak bisa dicampuradukkan hanya karena publik sedang tidak menyukai Gibran. Ia lalu mengajak pembaca membayangkan konsekuensi paling buruk dari cara berpikir semacam itu.

Jika setiap warga yang menerima surat resmi dari pemerintah harus menanggung sendiri seluruh risiko ketika keputusan pejabat yang menerbitkannya dibatalkan, lantas untuk apa ada asas praduga keabsahan keputusan administrasi? Untuk apa ada asas kecermatan? Untuk apa ada tanggung jawab jabatan?

"Jangan sampai semua asas itu hanya menjadi deretan istilah dalam buku hukum administrasi, tetapi kehilangan maknanya ketika berhadapan dengan praktik penyelenggaraan negara," tulisnya.

Ia menegaskan negara tidak boleh hanya merasa berwenang ketika menerbitkan keputusan, tetapi mendadak lupa tanggung jawab ketika keputusan itu dinyatakan bermasalah. Bagi dia, inilah inti persoalan yang jarang dibahas publik.

Ia juga menyoroti kebiasaan berbicara tentang konstitusi tanpa memahami cara kerjanya. Banyak orang pandai berbicara tentang negara hukum, tetapi begitu berhadapan dengan kepentingan politik, asas kepastian hukum mendadak dilupakan. Banyak yang berbicara tentang demokrasi, tetapi prosedur konstitusional diperlakukan seperti formalitas belaka.

"Persoalan terbesar kita bukan semata-mata kekurangan aturan hukum," tulisnya. Masalahnya, terlalu sering menyaksikan orang-orang yang seharusnya memahami hukum justru memperlakukannya sebagai alat untuk membenarkan kepentingan politik sesaat.

Dampak dan Langkah Selanjutnya: Preseden Buruk bagi Warga Negara

Tabibuddin menyebut peristiwa ini sebagai preseden buruk. "Kalau hari ini Gibran bisa menjadi sasaran akibat kekeliruan administrasi yang dilakukan institusi negara, besok siapa pun bisa mengalami hal serupa," tulisnya. Ini catatan buruk dalam praktik bernegara.

Dampaknya tidak berhenti pada satu nama. Kepercayaan publik terhadap produk administrasi negara bisa ikut tergerus. Warga yang selama ini mengandalkan surat resmi pemerintah akan berpikir dua kali sebelum memakainya, karena khawatir menanggung risiko yang bukan berasal dari kesalahannya sendiri.

Ia juga menyayangkan sikap sebagian orang yang duduk di lembaga negara. Mereka yang seharusnya membantu masyarakat memahami persoalan hukum justru menambah keruwetan dengan pernyataan-pernyataan politik yang seolah tidak membutuhkan penjelasan konstitusional.

Soal langkah selanjutnya, Tabibuddin tidak merinci tuntutan prosedural. Ia menutup dengan nada getir. "Kalau begini terus, jangan-jangan yang perlu lebih dahulu diuji bukan hanya keabsahan dokumen, tetapi juga keseriusan orang-orang yang sedang mengurus negara," tulisnya dari Labuapi, 13 November 2026.

Ia menegaskan tidak ingin membiarkan para aktor terus menunaikan selera berkomedi dengan hukum administrasi negara. Sebuah penutup yang menempatkan persoalan ini bukan sebagai perkara satu dokumen, melainkan soal integritas penyelenggara negara.

Analisis Redaksi: Ketika Asas Hukum Kalah oleh Selera Politik

Yang paling mengganggu dari tulisan ini bukan soal siapa yang benar dalam polemik dokumen Gibran. Yang mengganggu adalah bagaimana sebuah persoalan administrasi bisa melompat begitu cepat menjadi tuntutan pemakzulan. Lompatan itu bukan sekadar keliru secara prosedural, tetapi memperlihatkan bahwa hukum sering hanya dipakai sebagai bungkus ketika politik sudah punya kesimpulan lebih dulu.

Tabibuddin benar pada satu titik penting: ada tiga lapis tanggung jawab yang tidak boleh disatukan. Pejabat yang menerbitkan, keabsahan produk hukum, dan tanggung jawab pribadi pengguna. Ketika ketiganya dilebur, yang muncul bukan keadilan, melainkan kegaduhan. Dan kegaduhan selalu lebih menguntungkan mereka yang pandai bersuara daripada mereka yang memahami berkas.

Kritik terhadap DPR juga sulit dibantah. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur pemakzulan presiden dan wakil presiden dengan syarat yang ketat, bukan dengan pernyataan politik di depan kamera. Jika mekanisme konstitusional diperlakukan sebagai formalitas, maka yang runtuh bukan hanya kredibilitas satu lembaga, tetapi kepercayaan warga pada seluruh bangunan negara hukum. Di titik itu, komedi yang dimaksud Tabibuddin berhenti lucu.

Sumber: mkri.id