Prabowo Beri Parpol Sepekan, Dua Nama Cawapres Dikejar Tenggat MPR 18 November

Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu pekan kepada partai politik koalisi untuk membahas usulan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keputusan akhir tetap di tangan Prabowo, sementara dua nama harus diserahkan ke MPR paling lambat 18 November 2026.

Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan tertutup dengan para pimpinan partai di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

"Tapi tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu, nanti untuk dia mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden, ya. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN, nggak ada," kata Zulhas saat meninggalkan Istana Bogor, Jumat (13/11/2026) malam.

Kronologi: Dari Pengunduran Diri Gibran hingga Tenggat MPR

Gibran menyerahkan surat berhenti sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Pengunduran diri itu terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang dipakai Gibran untuk mendaftar Pilpres 2024.

Sehari sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan hak menyatakan pendapat untuk memulai proses pemakzulan. Desakan politik itu memuncak menjadi langkah Gibran mundur dari kursi wapres.

MPR bergerak cepat. Rapat gabungan MPR menetapkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada Rabu, 2 Desember 2026. Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib mewajibkan Presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya paling lama 14 hari sebelum sidang paripurna.

Artinya, dua nama harus diterima MPR paling lambat Rabu, 18 November, sehari setelah KTT ASEAN berakhir. MPR telah mengirim surat permintaan dua nama kepada Prabowo pada Jumat. Konstitusi memberi MPR waktu paling lama 60 hari sejak kursi wakil presiden kosong untuk memilih pengganti.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjawab "Insyaallah" saat ditanya soal kemungkinan dua nama diserahkan pada pekan depan. Ia tidak merinci lebih jauh soal nama yang bakal diajukan.

Siapa Saja yang Hadir dan Sikap Partai Koalisi

Pertemuan di Istana Bogor dihadiri Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hadir pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Viktor Laiskodat.

Pertemuan tertutup itu digelar setelah Prabowo menganugerahkan bintang jasa kepada relawan dan tenaga kesehatan yang menangani kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah nama mencuat dalam bursa, termasuk Dasco dan AHY, meski tidak ada pengumuman resmi malam itu.

Zulhas menyebut Prabowo belum mengumumkan kandidat wakil presiden malam itu. Ia membuka peluang kandidat berasal dari Partai Gerindra. "Ya, teman-teman dari, kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah," ujar Zulhas.

PAN dan Partai Demokrat menyatakan tidak akan mengajukan kader sebagai calon wakil presiden. PKB juga menyerahkan penentuan dua nama sepenuhnya kepada Prabowo. Muzani menyebut UUD 1945 hanya mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua nama, tanpa mewajibkan keduanya berasal dari partai koalisi pengusung.

Dengan sikap itu, ruang bagi partai di luar koalisi tetap terbuka. Namun, konstitusi tidak memberi kewajiban bagi Prabowo untuk bernegosiasi dengan partai di luar pendukung pemerintah.

Jadwal Prabowo dan Sempitnya Ruang Negosiasi

Menurut Zulhas, Prabowo akan menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu. Dari Palu, Prabowo bertolak ke Manila, Filipina, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 yang berlangsung pada 15–17 November 2026.

Sepulang dari Manila, Prabowo akan kembali mengundang para ketua umum partai untuk membahas nama yang dinilai layak. Jadwal itu berimpitan dengan tenggat MPR. KTT ASEAN berakhir 17 November, sementara dua nama harus sudah diterima MPR pada 18 November.

Artinya, keputusan final kemungkinan besar diambil dalam hitungan jam setelah Prabowo mendarat di Jakarta. Tidak ada ruang bagi proses politik yang panjang. Partai hanya punya waktu sepekan untuk berdiskusi internal, dan itu pun dilakukan saat Presiden berada di luar negeri.

Zulhas mengatakan semua terserah kepada Prabowo. "Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden," ujarnya. Pernyataan itu menegaskan bahwa usulan partai bersifat masukan, bukan penentu.

Bagi partai koalisi, posisi wakil presiden adalah kursi strategis menjelang Pilpres 2029. Namun, dengan waktu yang sempit dan keputusan sepihak di tangan Presiden, manuver partai menjadi terbatas.

Dampak Politik dan Ujian Stabilitas Pemerintahan

Kekosongan kursi wakil presiden selama lebih dari sebulan menjadi ujian bagi stabilitas pemerintahan Prabowo. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak kursi kosong untuk memilih pengganti, dan sidang paripurna sudah dijadwalkan 2 Desember 2026.

Proses pemakzulan yang diusulkan 120 anggota DPR dari delapan fraksi tidak lagi relevan setelah Gibran mundur. Namun, dinamika di DPR tetap berpengaruh pada legitimasi pemerintahan. Fraksi-fraksi yang mendorong hak menyatakan pendapat kini mengalihkan fokus ke pencalonan wapres.

Pasar dan pelaku usaha biasanya mencermati stabilitas politik. Kepastian nama wapres sebelum 18 November menjadi sinyal bahwa transisi berjalan sesuai konstitusi. Sebaliknya, keterlambatan bisa memicu spekulasi politik yang tidak perlu.

Di sisi lain, partai-partai koalisi harus mengelola ekspektasi kader. PAN dan Demokrat sudah menyatakan tidak mengajukan nama, sehingga basis massa keduanya tidak mendapat kursi wapres. Golkar, Gerindra, PKB, PKS, dan NasDem masih membuka peluang.

Nama yang muncul di permukaan adalah Dasco dan AHY. Keduanya memiliki basis politik dan pengalaman pemerintahan. Namun, hingga Jumat malam, belum ada konfirmasi resmi dari Istana.

Langkah Selanjutnya: Menanti Nama dari Istana

Prabowo dijadwalkan kembali mengundang ketua umum partai setelah pulang dari Manila. Pertemuan itu menjadi forum terakhir sebelum dua nama dikirim ke MPR. Jika tidak ada kesepakatan, Presiden bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih dua nama tanpa usulan partai.

MPR menunggu di Jakarta. Surat permintaan dua nama sudah dikirim Jumat. Muzani hanya menjawab "Insyaallah" ketika ditanya kesiapan menerima nama pekan depan. Jawaban singkat itu menunjukkan proses masih berjalan.

Publik akan mencermati siapa yang akhirnya dipilih. Bagi Prabowo, keputusan ini bukan sekadar mengisi kursi kosong, tetapi juga mengatur peta kekuatan menjelang akhir masa jabatan. Nama yang dipilih harus mampu bekerja dalam kabinet dan diterima DPR.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada nama resmi yang diumumkan. Yang pasti, tenggat 18 November tidak bisa ditawar. Semua mata kini tertuju ke Istana, menanti dua nama yang akan diajukan ke MPR.

Analisis Redaksi: Ujian Kepemimpinan di Tengah Tenggat

Keputusan Prabowo memberi waktu sepekan kepada partai koalisi terdengar demokratis, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa Presiden memegang kendali penuh. Pernyataan Zulhas bahwa "semua terserah kepada Bapak Presiden" adalah pengakuan bahwa proses ini bukan negosiasi setara, melainkan konsultasi terbatas. Dalam sistem presidensial, hak prerogatif memang sah. Namun, ketika kursi wapres kosong akibat persoalan dokumen pendidikan, publik berhak menuntut transparansi lebih besar.

Yang paling mencolok adalah sempitnya ruang waktu. KTT ASEAN di Manila pada 15–17 November membuat Prabowo hanya punya satu hari efektif sebelum tenggat 18 November. Partai diminta berdiskusi internal, tetapi keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Situasi ini membuka celah bagi munculnya nama yang tidak melalui proses politik yang matang. Bisa jadi ini strategi untuk menghindari tekanan partai, tetapi risikonya adalah lemahnya legitimasi politik bagi wapres terpilih.

Dari sisi konstitusi, langkah MPR mengirim surat dan menetapkan jadwal sidang paripurna 2 Desember patut diapresiasi. Namun, kepatuhan pada tenggat 14 hari sebelum sidang paripurna harus diuji. Jika dua nama baru diserahkan pada 18 November, itu sudah batas maksimal. Keterlambatan sehari saja bisa mengguncang jadwal. Publik perlu terus mengawasi agar proses ini tidak menjadi sekadar formalitas. Di tengah tekanan politik dan sorotan publik, kepemimpinan Prabowo diuji: apakah ia mampu menghasilkan keputusan yang cepat, sah, dan diterima semua pihak.

Sumber: afu.id, mpr.go.id