Jimly: UUD 1945 Tak Wajibkan Cawapres Pengganti Gibran dari Partai Pengusung

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menegaskan UUD 1945 tidak mewajibkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai pengusung. Presiden Prabowo Subianto punya keleluasaan mengusulkan dua nama ke MPR.

Pernyataan itu disampaikan Jimly seusai menjadi narasumber diskusi publik Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menilai polemik soal asal partai calon wakil presiden muncul karena ada perbedaan pengaturan antara konstitusi dan Undang-Undang MD3.

Kronologi Polemik Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Jabatan Wakil Presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti. Sejumlah pihak lalu mempertanyakan siapa yang berhak mengusulkan calon pengganti dan dari mana asal partainya.

Jimly menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya 60 hari untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan presiden. “Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ,” kata Jimly.

Namun, Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 menyebutkan dua calon wakil presiden berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu sebelumnya. Ketentuan inilah yang dinilai Jimly menimbulkan kebingungan.

“Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai—artinya diajukan presiden—dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan ‘berasal dari’ itu di Undang-Undang Dasar tidak ada,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Jimly juga membedakan konteks Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Menurutnya, persyaratan asal partai politik hanya relevan untuk kondisi ketika presiden dan wakil presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan tugas. Dalam situasi itu, tiga menteri—Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Pertahanan—menjalankan tugas kepresidenan sementara.

Sementara jika hanya jabatan wakil presiden yang kosong, rujukannya adalah Pasal 8 ayat (2) yang tidak memuat syarat partai. “Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ,” tegasnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Jimly

Jimly Asshiddiqie adalah pakar hukum tata negara yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia kini aktif memberikan pandangan hukum di berbagai forum, termasuk diskusi di DPP PKB.

Dalam kesempatan itu, Jimly menegaskan bahwa kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden. MPR kemudian memilih satu di antara dua kandidat melalui mekanisme konstitusional.

“Posisi wapres itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?” kata Jimly.

Ia menilai Presiden memiliki keleluasaan menentukan dua kandidat, yang bisa berasal dari partai koalisi utama, partai koalisi lainnya, partai di luar koalisi, maupun tokoh nonpartai. Jimly juga menyoroti dua persoalan formil dalam UU MD3: pertama, ketentuan tersebut membentuk norma baru yang tidak diatur konstitusi; kedua, pengaturan asal partai ditempatkan di bagian penjelasan, bukan batang tubuh.

Meski demikian, Jimly menawarkan penafsiran moderat. Frasa “berasal dari partai pengusung” dapat dimaknai sebagai figur yang memperoleh persetujuan partai pengusung, bukan semata-mata harus menjadi kader internal partai tersebut.

Ia juga menyinggung adanya proses judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait persoalan ini. “Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya, salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar,” ucapnya.

Latar Belakang Perbedaan Tafsir UUD 1945 dan UU MD3

Perdebatan ini berakar pada perbedaan rumusan antara konstitusi dan undang-undang. UUD 1945 Pasal 8 ayat (2) hanya menyebut dua calon yang diusulkan presiden tanpa syarat asal partai. Sementara Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 menambahkan syarat bahwa calon berasal dari partai pengusung.

Jimly menilai penjelasan UU MD3 telah mencampuradukkan dua kondisi konstitusional yang berbeda: kekosongan wakil presiden saja (Pasal 8 ayat 2) dan kekosongan presiden serta wakil presiden secara bersamaan (Pasal 8 ayat 3). Pada kondisi kedua, syarat partai pengusung memang relevan karena presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan tugas.

Dalam praktik ketatanegaraan, penjelasan undang-undang memang sering dijadikan rujukan tafsir. Namun, menurut Jimly, jika terjadi pertentangan antara undang-undang dan konstitusi, konstitusi yang harus dipegang. Hal ini sejalan dengan prinsip hierarki norma hukum.

Kasus ini juga mengingatkan pada polemik serupa di masa lalu, ketika pengisian jabatan wakil presiden pernah menjadi perdebatan politik. Namun, Jimly tidak secara spesifik merujuk pada peristiwa tertentu.

Yang jelas, kata Jimly, proses judicial review di MK akan menjadi penentu. Jika MK mengabulkan permohonan, maka ketentuan dalam penjelasan UU MD3 yang bertentangan dengan UUD 1945 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dampak dan Sikap Presiden Prabowo

Perbedaan tafsir ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto pada posisi penting. Ia harus memutuskan dua nama calon wakil presiden untuk diajukan ke MPR. Keputusan itu akan menentukan arah koalisi dan stabilitas politik.

Jika Prabowo mengikuti tafsir Jimly, ia bisa mengusulkan tokoh nonpartai atau dari partai di luar koalisi. Namun, jika merujuk UU MD3, ia terikat pada partai pengusung. Pilihan ini tentu memiliki konsekuensi politik.

MPR sendiri telah menetapkan jadwal pemilihan wakil presiden pada 2 Desember 2026, seperti dikutip dari RMBanten. Artinya, waktu 60 hari sejak kekosongan jabatan harus dimanfaatkan dengan baik.

Pengamat politik menilai proses ini akan menguji kepemimpinan Prabowo dalam merangkul semua kekuatan politik. Sejumlah partai koalisi tentu ingin kursi wakil presiden, tetapi Prabowo juga perlu mempertimbangkan efektivitas pemerintahan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai sikap Presiden terkait tafsir UUD 1945 versus UU MD3. Namun, pernyataan Jimly setidaknya memberi pijakan hukum bahwa presiden tidak wajib memilih dari partai pengusung.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Putusan MK dan Sikap MPR

Proses judicial review di MK menjadi kunci. Jika MK menyatakan penjelasan UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan itu tidak berlaku. Presiden pun bebas mengusulkan dua nama tanpa syarat partai.

MPR sebagai lembaga yang memilih wakil presiden juga akan merujuk pada putusan MK. Ketua MPR belum memberikan komentar spesifik, tetapi jadwal sidang sudah ditetapkan.

Jimly berharap konstitusi tetap menjadi rujukan utama. “Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar,” ujarnya. Ia juga meminta presiden mempertimbangkan bahwa penjelasan UU MD3 itu salah.

Publik kini menunggu bagaimana pemerintah menyikapi perbedaan pengaturan tersebut. Selain itu, perkembangan proses judicial review di MK akan memberi kejelasan hukum mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.

Yang pasti, kekosongan jabatan wakil presiden harus segera diisi. MPR sudah menyatakan siap menerima dua calon dari presiden. Tinggal menunggu keputusan Prabowo dan putusan MK.

Analisis Redaksi

Pernyataan Jimly Asshiddiqie membuka ruang tafsir yang lebih luas dalam pengisian jabatan wakil presiden. Secara hukum, argumennya kuat: UUD 1945 tidak memuat syarat partai pengusung dalam Pasal 8 ayat (2). Namun, penjelasan UU MD3 telah menciptakan norma baru yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi.

Jika presiden mengikuti tafsir Jimly, ia bisa mengusulkan tokoh nonpartai atau dari luar koalisi. Langkah ini berani, tetapi berisiko memicu gejolak politik di internal koalisi. Sebaliknya, jika merujuk UU MD3, presiden terikat pada partai pengusung, yang bisa mempersempit pilihan dan mengabaikan konstitusi.

Proses judicial review di MK menjadi jalan tengah. Putusan MK nanti akan menjadi rujukan final. Namun, hingga putusan keluar, presiden harus mengambil keputusan politik. Di sinilah kepemimpinan Prabowo diuji: apakah ia berani mengambil langkah sesuai konstitusi atau memilih kompromi politik.

Yang terpenting, pengisian jabatan wakil presiden jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat. Stabilitas pemerintahan harus tetap terjaga. Semua pihak perlu menahan diri dan mengedepankan dialog.

Sumber: rmbanten.com