Profesor University of Wisconsin Gagas Konstitusionalisme Islam untuk Batasi Kekuasaan Negara

Profesor of Comparative Islamic and U.S. Constitutional Law University of Wisconsin, Amerika Serikat, Asifa Quraishi-Landes, menyampaikan gagasan konstitusionalisme Islam sebagai kerangka untuk membatasi kekuasaan negara. Gagasan itu ia sampaikan dalam sebuah forum yang diberitakan Hukumonline.

Dalam pemberitaan tersebut, Quraishi-Landes tidak dijelaskan secara rinci mengenai isi paparannya. Namun, latar belakang keahliannya—hukum konstitusi Islam dan Amerika Serikat secara komparatif—memberi petunjuk arah gagasan yang ia bawa: bagaimana prinsip-prinsip Islam tentang pemerintahan dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme konstitusional yang membatasi kekuasaan.

Siapa Asifa Quraishi-Landes

Asifa Quraishi-Landes adalah profesor hukum di University of Wisconsin Law School. Ia mengajar dan meneliti di persimpangan antara hukum Islam dan hukum konstitusi Amerika Serikat. Fokus kajiannya mencakup perbandingan antara prinsip-prinsip yurisprudensi Islam dan doktrin konstitusional modern.

Ia dikenal sebagai sarjana yang mendorong pembacaan ulang terhadap konsep-konsep klasik hukum Islam agar relevan dengan tantangan tata negara kontemporer. Dalam berbagai tulisan akademiknya, Quraishi-Landes menekankan pentingnya memahami syariah sebagai sumber nilai yang dapat berdialog dengan prinsip negara hukum, bukan sebagai sistem yang berdiri sendiri di luar konstitusi.

Gagasan Konstitusionalisme Islam

Konstitusionalisme Islam, dalam kerangka yang ia tawarkan, bukanlah tentang menjadikan negara sebagai pelaksana syariah secara formalistik. Sebaliknya, ia melihat prinsip-prinsip Islam—seperti keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas—sebagai dasar untuk merancang institusi yang membatasi kekuasaan.

Gagasan ini sejalan dengan tradisi pemikiran yang menempatkan konstitusi sebagai alat untuk mencegah tirani. Dalam banyak literatur hukum tata negara, pembatasan kekuasaan adalah inti dari konstitusionalisme: kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi pada satu tangan, dan harus ada mekanisme kontrol.

Quraishi-Landes, menurut jejak akademiknya, berargumen bahwa hukum Islam memiliki perangkat konseptual untuk mendukung gagasan tersebut. Misalnya, prinsip shura (musyawarah) dan ijma (konsensus) dapat dipadankan dengan mekanisme deliberatif dalam pengambilan keputusan publik. Namun, ia menekankan bahwa penerjemahan prinsip-prinsip itu ke dalam institusi modern memerlukan kejelian agar tidak jatuh pada formalisme yang justru memperkuat kekuasaan negara.

Relevansi bagi Perdebatan Hukum di Indonesia

Gagasan semacam ini menemukan gaungnya di Indonesia, meski pemberitaan Hukumonline tidak secara eksplisit menyebut kaitan dengan diskursus nasional. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang secara konstitusional bukan negara Islam, tetapi memiliki tradisi panjang perdebatan tentang hubungan agama dan negara.

Dalam sejarah Indonesia, perdebatan tentang Piagam Jakarta pada 1945 dan amendemen UUD 1945 menjadi contoh bagaimana aspirasi syariah diperbincangkan dalam kerangka konstitusi. Pendekatan yang ditawarkan Quraishi-Landes—memakai prinsip Islam untuk memperkuat pembatasan kekuasaan—bisa menjadi perspektif alternatif di tengah polarisasi antara pendukung formalisasi syariah dan pendukung sekularisme.

Beberapa organisasi masyarakat sipil dan akademisi di Indonesia telah lama mendorong kajian semacam ini. Mereka melihat bahwa nilai-nilai Islam dapat berkontribusi pada penguatan sistem checks and balances tanpa harus mengubah dasar negara.

Tantangan dan Kritik

Gagasan konstitusionalisme Islam tidak lepas dari kritik. Sebagian sarjana meragukan sejauh mana prinsip-prinsip klasik dapat diterjemahkan ke dalam institusi modern tanpa kehilangan substansinya. Kritik lain datang dari mereka yang khawatir bahwa pendekatan ini justru membuka pintu bagi formalisasi syariah melalui jalur konstitusi.

Di sisi lain, pendukung pendekatan ini menilai bahwa yang menjadi masalah bukanlah agama, melainkan cara kekuasaan dijalankan. Mereka menekankan bahwa konstitusionalisme Islam adalah upaya untuk mencegah penyalahgunaan agama oleh negara maupun kelompok politik.

Quraishi-Landes sendiri, dalam berbagai forum akademik, menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah melindungi kebebasan dan keadilan, bukan memperluas kewenangan negara. Namun, detail argumen dalam forum yang diberitakan Hukumonline tidak diuraikan lebih lanjut.

Langkah Selanjutnya

Pemberitaan Hukumonline tidak menyebutkan secara spesifik forum apa yang dihadiri Quraishi-Landes, siapa audiensnya, atau apakah gagasannya akan dituangkan dalam bentuk buku atau artikel ilmiah. Yang jelas, diskusi tentang konstitusionalisme Islam terus bergulir di kalangan akademisi.

Bagi Indonesia, gagasan ini bisa menjadi bahan refleksi. Perdebatan tentang pembatasan kekuasaan selalu relevan, terutama ketika konsentrasi kekuasaan menjadi kekhawatiran. Apakah prinsip-prinsip Islam dapat memperkaya mekanisme itu, atau justru menimbulkan komplikasi baru, masih menjadi pertanyaan terbuka.

Yang diperlukan adalah ruang dialog yang jernih, tanpa prasangka, dan berbasis pada argumen yang dapat diuji. Seperti yang sering ditekankan Quraishi-Landes dalam karya-karyanya, hukum Islam dan hukum konstitusi bukanlah dua dunia yang terpisah, melainkan dua tradisi yang dapat saling belajar.

Analisis Redaksi

Gagasan Asifa Quraishi-Landes patut diapresiasi sebagai upaya menjembatani dua tradisi hukum yang sering dianggap berseberangan. Di tengah meningkatnya polarisasi antara pendukung dan penentang formalisasi syariah, pendekatan yang ia tawarkan memberi jalan tengah: memakai prinsip Islam untuk memperkuat, bukan melemahkan, konstitusionalisme.

Namun, ada bahaya yang mengintai. Tanpa kejelasan operasional, gagasan ini mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin membungkus kepentingan kekuasaan dengan bahasa agama. Karena itu, penting bagi akademisi dan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan secara terbuka bagaimana prinsip-prinsip seperti shura dan ijma diterjemahkan ke dalam institusi konkret, tanpa mengorbankan hak-hak minoritas dan kebebasan sipil.

Bagi Indonesia, diskusi semacam ini bukan barang baru. Tetapi justru karena sudah lama bergulir, dibutuhkan keberanian untuk keluar dari retorika dan masuk ke detail institusional. Quraishi-Landes telah membuka pintu; sekarang giliran publik untuk merumuskan langkah berikutnya.

Sumber: law.wisc.edu