Kuasa Hukum Tergugat I Pertanyakan Pencabutan Bukti P-5 di Sidang Gugatan PMH PN Jakpus

Kuasa Hukum Tergugat I, Ir. Soegiharto Santoso, S.H., atau Hoky, mempertanyakan langkah kuasa hukum Sally Chandra dari Toko Arwana Supernova yang mencabut Bukti P-5 di persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dokumen Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 itu sebelumnya menjadi dasar klausul penalti 100 kali lipat dalam tuntutan kerugian Rp5.565.315.000.

Pencabutan disampaikan Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., selaku Kuasa Hukum Sally Chandra, dalam persidangan di ruang Sarwata, PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Kamis (12/11/2026). Langkah itu menjadi sorotan karena dokumen yang sama sebelumnya disebut masih dicari setelah diduga hilang atau terselip.

Kronologi Pencabutan Bukti P-5 di Ruang Sidang Sarwata

Perkara ini bermula dari gugatan PMH yang diajukan Sally Chandra, pemilik Toko Arwana Supernova, terhadap James Tono dan sejumlah pihak lain. Dalam gugatan tersebut, Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 ditempatkan sebagai salah satu pilar pembuktian.

Dokumen inilah yang memuat klausul penalti 100 kali lipat. Dari klausul itu, penggugat menyusun perhitungan kerugian yang berujung pada angka Rp5.565.315.000 dalam petitum gugatan.

Namun, pada persidangan sebelumnya, keberadaan dokumen tersebut sempat dipersoalkan. Pihak penggugat menyampaikan bahwa surat perjanjian itu masih dicari karena diduga hilang atau terselip.

Situasi berbalik pada Kamis (12/11/2026). Alih-alih menghadirkan dokumen yang disebut hilang, kuasa hukum penggugat justru menyatakan mencabut Bukti P-5 dari daftar alat bukti. Pencabutan itu bersamaan dengan pembatalan rencana pemeriksaan sepuluh saksi yang disebut telah hadir di pengadilan.

Menurut Hoky, rangkaian peristiwa itu membentuk pola yang janggal. "Ini menjadi pertanyaan karena sebelumnya dokumen perjanjian tersebut disebut masih dicari karena hilang atau terselip. Namun, dalam persidangan berikutnya, kuasa hukum Penggugat justru menyatakan mencabut Bukti P-5. Ini kontradiktif," ujarnya.

Dasar Penalti 100 Kali Lipat dan Tuntutan Rp5,56 Miliar

Bagi Hoky, pencabutan Bukti P-5 bukan persoalan administratif semata. Dokumen itu sebelumnya dikaitkan langsung dengan dasar pengenaan penalti 100 kali lipat yang dipakai menghitung tuntutan miliaran rupiah.

Karena itu, ia menilai ada persoalan mendasar dalam pembuktian. Jika surat perjanjian yang menjadi alas hukum tuntutan tidak lagi diajukan sebagai alat bukti, maka dasar perhitungan angka Rp5,56 miliar ikut kehilangan pijakan.

"Kalau perjanjian yang sebelumnya dijadikan dasar untuk menuntut penalti 100 kali lipat sekarang dicabut dari alat bukti, lalu apa alas hukum sebagai dasar perhitungan tuntutan Rp5,56 miliar kepada klien kami," tegas Hoky.

Ia menegaskan, persidangan semestinya menjadi tempat menguji setiap dalil dan bukti. Tuntutan bernilai besar, kata dia, harus berdiri di atas dasar perjanjian dan pembuktian yang jelas, bukan sekadar perhitungan yang kehilangan dokumen pendukungnya.

Sepuluh Saksi Batal Diperiksa, Alasan Penggugat Disorot

Kejanggalan lain muncul dari pembatalan pemeriksaan sepuluh orang saksi. Menurut Hoky, saksi-saksi itu disebut telah hadir di PN Jakpus untuk memberikan keterangan.

Kuasa hukum penggugat, Andi Widiatno, menyampaikan alasan pembatalan karena pihaknya akan mengajukan gugatan kembali di PN Jakarta Utara. Alasan itu dinilai Hoky tidak sejalan dengan fakta di ruang sidang.

Ia menyoroti kebersamaan waktu antara pencabutan dokumen yang menjadi dasar tuntutan dan batalnya pemeriksaan saksi. Bagi Hoky, dua peristiwa itu sama-sama menyangkut kelancaran proses pembuktian di persidangan.

"Kami berharap Majelis Hakim mencermati persoalan ini secara objektif, terutama pencabutan dokumen dan pembatalan saksi sama saja mempermainkan lembaga peradilan," ujarnya.

Hoky menyerahkan sepenuhnya penilaian atas persoalan ini kepada Majelis Hakim. Ia berharap majelis menimbang dampak pencabutan bukti terhadap arah pemeriksaan perkara, termasuk konsekuensi bagi pihak yang menuntut ganti rugi.

Insiden Wartawan dan Aturan PerMA di Ruang Sidang

Di luar soal pembuktian, Hoky menyayangkan insiden yang melibatkan Andi Widiatno dengan sejumlah wartawan yang meliput persidangan. Saat sidang berlangsung, Andi sempat melontarkan pernyataan bernada ancaman akan memperkarakan wartawan.

Dari tempat duduknya sebagai kuasa hukum penggugat, Andi juga terlihat mengambil gambar terhadap wartawan yang sedang bertugas di ruang sidang menggunakan kamera telepon seluler.

"Ruang sidang bukan tempat untuk mengintimidasi wartawan. Jika ada keberatan terhadap aktivitas peliputan, silakan disampaikan kepada Majelis Hakim dan ikuti tata tertib persidangan. Jangan mengancam akan memperkarakan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik," tegas Hoky.

Ia merujuk Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PerMA Nomor 6 Tahun 2020. Aturan itu menyebut pengambilan foto dan rekaman di ruang sidang harus memperoleh izin Hakim atau Ketua Majelis Hakim.

"Aturan harus berlaku sama bagi semua pihak, baik advokat maupun wartawan. Semua wajib menghormati tata tertib persidangan dan profesi pers," tambahnya.

Enam Kreditur Mangga Dua dan Tiga Laporan Polisi

Persoalan ini merupakan bagian dari rangkaian perkara yang melibatkan 29 kreditur atau toko komputer di kawasan Mangga Dua. Pendampingan hukum yang semula diberikan kepada satu orang kini berkembang menjadi enam orang.

Keenam pihak itu adalah James Tono, Herman Kisto, Gunawan, Theresia Avilia Warti, Juwandi Sulianto, dan Sekar Winarsih. Mereka mempercayakan penanganan dan pendampingan hukum kepada Hoky melalui Mustika Raja Law Office.

Dari rangkaian perkara tersebut, telah diajukan tiga Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya:

• Bukti T.I-15: LP/B/1319/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 8 Mei 2026.
• Bukti T.I-16: LP/B/1431/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 18 Mei 2026.
• Bukti T.I-18: LP/B/2914/X/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 3 Oktober 2026.

Hoky mengimbau para pihak yang merasa dirugikan agar tidak takut memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Menurutnya, mekanisme hukum yang tersedia justru harus dipakai untuk menguji kebenaran setiap dalil.

"Persidangan harus menjadi tempat menguji kebenaran setiap dalil dan bukti. Jika tuntutan mencapai miliaran rupiah, tentu harus ada dasar perjanjian dan pembuktian yang jelas. Jangan takut memperjuangkan hak melalui mekanisme hukum yang tersedia," tutupnya.

Informasi lengkap mengenai jalannya persidangan dapat dibaca pada laporan Madina Line.Com. Ketentuan tata tertib persidangan dan izin peliputan mengacu pada regulasi Mahkamah Agung RI.

Analisis Redaksi: Ketika Alat Bukti Dicabut di Tengah Tuntutan Miliaran

Pencabutan Bukti P-5 bukan sekadar catatan administratif dalam berita acara sidang. Dokumen itu disebut sebagai sumber klausul penalti 100 kali lipat, dan dari klausul itulah angka Rp5.565.315.000 disusun. Ketika dokumen yang menjadi pijakan perhitungan ditarik dari daftar bukti, pertanyaan Hoky menjadi masuk akal: apa yang tersisa sebagai alas hukum tuntutan?

Yang membuat persoalan ini makin tajam adalah urutan peristiwanya. Dokumen sempat disebut hilang atau terselip, lalu pada sidang berikutnya dicabut, bersamaan dengan batalnya pemeriksaan sepuluh saksi yang disebut sudah hadir. Dalam logika pembuktian perdata, rangkaian itu menuntut penjelasan. Majelis Hakim punya kewajiban menimbang apakah pencabutan bukti memengaruhi arah pemeriksaan perkara secara keseluruhan.

Insiden dengan wartawan menambah lapisan persoalan lain. Ruang sidang memang punya tata tertib, dan PerMA Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PerMA Nomor 6 Tahun 2020 mengatur izin pengambilan foto dan rekaman. Aturan itu seharusnya berlaku setara bagi advokat maupun jurnalis. Jika ada keberatan atas peliputan, salurannya adalah Majelis Hakim, bukan ancaman di ruang sidang.

Perkara ini juga memperlihatkan betapa besarnya beban pembuktian ketika gugatan menyentuh puluhan kreditur di Mangga Dua. Tiga laporan polisi sudah diajukan, enam pihak kini didampingi, dan persidangan masih bergulir. Publik menunggu apakah pencabutan Bukti P-5 akan diikuti pengajuan bukti pengganti, atau justru menjadi titik balik yang memangkas tuntutan miliaran rupiah itu.