Golkar Tak Ajukan Calon Wapres, Pengamat Sebut Jaga Soliditas Koalisi Prabowo

Partai Golkar memastikan tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengamat politik menilai sikap itu sebagai bentuk kedewasaan politik yang menjaga soliditas koalisi pemerintahan.

Keputusan tersebut disampaikan politikus Golkar, Melchias Markus Mekeng, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menegaskan partai yang dipimpin Bahlil Lahadalia itu menyerahkan sepenuhnya proses pengisian jabatan wapres kepada Prabowo.

"Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," kata Mekeng, dikutip dari investortrust.id.

Kronologi Sikap Golkar dan Penyerahan Dua Nama ke MPR

Pernyataan Mekeng menjadi penanda resmi posisi Golkar dalam proses pencarian wakil presiden pengganti Gibran. Mekeng menyebut partainya tidak akan memaksakan kader maupun mendorong nama tertentu ke meja Prabowo.

Mekeng juga menegaskan calon wapres baru tidak harus berasal dari partai politik anggota koalisi pemerintahan. Menurutnya, Prabowo memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan figur dari kalangan profesional maupun partai politik.

"Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu," ujar Mekeng.

Pernyataan itu muncul sehari sebelum sejumlah pengamat politik angkat bicara, Jumat (13/11/2026). Dalam pemberitaan sebelumnya, disebutkan bahwa Prabowo dan partai koalisi akan membahas calon wapres pengganti Gibran pada pekan berikutnya.

Mekanisme pengisian jabatan wapres sendiri berjalan melalui Presiden yang mengajukan dua nama, lalu MPR memilih salah satunya. Karena itu, sikap Golkar yang tidak menyodorkan kandidat berarti ruang penentuan sepenuhnya berada di tangan Prabowo sebagai pemimpin koalisi.

Yang menarik, Golkar tidak menutup pintu bagi figur nonpartai. Sikap ini berbeda dari partai-partai yang biasanya berlomba menempatkan kadernya di posisi strategis. Bagi Golkar, terbuka terhadap profesional dinilai lebih menguntungkan daripada memaksakan nama internal.

Herry Mendrofa: Sikap Jiwa Besar dan Fatsun Koalisi

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, memuji keputusan Golkar. Ia menilai langkah itu mencerminkan kedewasaan politik dan komitmen menjaga soliditas koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut Herry, keputusan tidak mengusulkan nama calon wapres pengganti Gibran dapat mencegah munculnya persaingan kepentingan antarpatai koalisi.

"Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut. Maka bisa disebut sebagai fatsun dalam konteks koalisi," kata Herry saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).

Herry menambahkan, soliditas koalisi berisiko terganggu jika partai-partai koalisi mulai berlomba mengajukan kandidat masing-masing. Persaingan semacam itu, menurutnya, bisa memicu gesekan politik yang tidak perlu di tengah agenda pemerintahan.

Ia bahkan berpandangan figur wapres pengganti Gibran lebih ideal berasal dari kalangan nonpartai politik. Kandidat di luar partai koalisi dinilai berpotensi memiliki tingkat penerimaan lebih luas karena tidak merepresentasikan kepentingan salah satu partai tertentu.

"Lebih baik dari luar koalisi untuk menjaga soliditas dan menghindari resistensi. Karena tentunya jika dari luar, maka tingkat penerimaan semua anggota koalisi pasti tinggi. Lagipula kan Gibran juga bukan dari parpol mana pun," ujarnya.

Pandangan Herry menyoroti satu hal penting: posisi wapres bukan sekadar kursi pembagian kekuasaan. Jika diisi figur partisan, potensi resistensi dari partai lain dalam koalisi bisa muncul. Sebaliknya, figur nonpartai dinilai lebih mudah diterima semua pihak.

Ujang Komarudin: Kedisiplinan dan Loyalitas kepada Prabowo

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyampaikan penilaian senada. Menurutnya, langkah Golkar tak mengusulkan kandidat wapres merupakan bentuk kedisiplinan dan loyalitas terhadap kepemimpinan Prabowo dalam koalisi pemerintahan.

"Saya melihat sikap Partai Golkar ini positif. Mengapa? Karena Pak Prabowo merupakan ketua koalisi, komandan, sekaligus pemimpin koalisi. Tentu akan lebih baik ketika partai-partai koalisi, termasuk Golkar, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Pak Prabowo," kata Ujang.

Ujang menilai sikap tersebut penting agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak menimbulkan tarik-menarik kepentingan politik. Golkar, sebagai salah satu partai besar dalam pemerintahan, dinilai telah memberi contoh bagaimana partai pendukung pemerintah seharusnya bersikap.

"Di situ ada kedisiplinan, ada ketaatan, dan ada loyalitas. Namun, tentu partai-partai koalisi, termasuk Golkar, tetap dipersilakan untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo, memberikan masukan, pertimbangan, dan lain sebagainya," ujarnya.

Menurut Ujang, sikap itu juga berpotensi memberikan nilai politik positif bagi Golkar di mata Prabowo. Presiden, katanya, membutuhkan dukungan partai koalisi yang solid untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

"Golkar merupakan salah satu jangkar dalam pemerintahan, kekuasaan, dan koalisi. Karena itu, tindak-tanduk serta perilaku institusional partainya tentu akan mendapatkan perhatian dari partai-partai lain," kata Ujang.

Ia menambahkan, keputusan Golkar di bawah komando Bahlil Lahadalia yang tidak membatasi kandidat dari kalangan partai politik memperlihatkan keterbukaan terhadap figur profesional. Sikap itu dinilai memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk mempertimbangkan calon berdasarkan kebutuhan pemerintahan, bukan semata kepentingan pembagian kekuasaan di antara partai koalisi.

"Golkar menunjukkan sikap terbuka dan kedewasaan politik sehingga langkah Presiden dalam menentukan calon wakil presiden tidak dibatasi oleh kepentingan partai tertentu," ujarnya.

Latar Belakang: Kursi Wapres yang Kosong dan Peta Koalisi

Proses pengisian jabatan wakil presiden ini berangkat dari kekosongan kursi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming. Mekanisme pengisiannya diatur melalui pengajuan dua nama oleh Presiden, yang kemudian dipilih oleh MPR.

Dalam konteks itulah posisi Golkar menjadi penting. Sebagai partai besar di pemerintahan, Golkar punya bobot politik untuk mendorong kadernya. Namun partai berlambang pohon beringin itu memilih menahan diri.

Pilihan tersebut bukan tanpa perhitungan. Koalisi pemerintahan Prabowo terdiri dari banyak partai dengan kepentingan masing-masing. Jika setiap partai mengajukan kandidat, proses pengisian jabatan wapres berisiko berubah menjadi ajang rebutan kursi.

Sejumlah pihak sebelumnya menyoroti kriteria ideal wapres pengganti Gibran. Ketua PDIP, misalnya, sempat mengungkap pandangannya soal sosok yang dinilai layak menduduki posisi tersebut. Dinamika ini menunjukkan bahwa isu wapres tidak hanya dibicarakan di internal koalisi, tetapi juga menjadi perhatian partai di luar pemerintahan.

Prabowo sendiri dijadwalkan membahas calon wapres bersama partai-partai koalisi. Pertemuan itu menjadi momen krusial untuk memastikan nama yang diajukan ke MPR mendapat dukungan politik yang memadai.

Dalam kerangka itu, sikap Golkar memberi sinyal bahwa partai koalisi tidak akan mempersulit langkah Prabowo. Sebaliknya, mereka menyerahkan keputusan kepada pemimpin koalisi sambil tetap membuka ruang diskusi.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Keputusan Golkar membawa sejumlah dampak politik yang layak dicermati:

• Mengurangi potensi gesekan antarpatai koalisi karena tidak ada partai yang merasa kandidatnya disaingi secara terbuka.
• Memberi Prabowo keleluasaan memilih figur berdasarkan kebutuhan pemerintahan, bukan sekadar pembagian kekuasaan.
• Membuka peluang bagi figur nonpartai atau profesional untuk masuk dalam bursa kandidat.
• Memperkuat posisi Golkar sebagai partai yang loyal terhadap kepemimpinan koalisi.

Bagi Prabowo, dukungan semacam ini mengurangi beban politik dalam memilih dua nama. Ia tidak perlu menegosiasikan kursi wapres sebagai kompensasi atas dukungan partai tertentu.

Namun, sikap Golkar bukan berarti partai lain akan mengikuti jejak serupa. Partai-partai koalisi lain masih mungkin mengajukan nama, meski tekanan untuk menjaga soliditas tetap besar.

Langkah berikutnya berada di tangan Prabowo. Ia dijadwalkan berdiskusi dengan partai koalisi sebelum mengajukan dua nama ke MPR. Publik akan menunggu apakah figur yang dipilih nantinya berasal dari partai, kalangan profesional, atau kombinasi keduanya.

Yang jelas, pernyataan Mekeng menutup spekulasi bahwa Golkar akan memaksakan kadernya. "Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu," ujarnya, menegaskan posisi partai yang menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

Analisis Redaksi

Sikap Golkar ini layak dibaca sebagai manuver politik yang cerdas, bukan sekadar kepatuhan. Dengan tidak mengajukan nama, Golkar menghindari risiko menjadi pihak yang kalah dalam perebutan kursi wapres. Jika kandidatnya diajukan lalu tidak dipilih, posisi partai bisa melemah. Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo, Golkar justru tampil sebagai penjaga soliditas koalisi.

Namun ada catatan kritis. Pernyataan terbuka terhadap figur nonpartai bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, langkah itu memperluas ruang bagi profesional dan mengurangi kesan bagi-bagi kekuasaan. Di sisi lain, partai koalisi lain bisa membaca sikap ini sebagai upaya Golkar memposisikan diri lebih dekat dengan Prabowo tanpa harus menanggung risiko politik.

Yang paling menentukan tetap keputusan Prabowo. Jika ia memilih figur nonpartai, sikap Golkar akan terbukti sejalan dengan arah Presiden. Jika akhirnya kursi wapres jatuh ke partai lain, Golkar tetap bisa mengklaim sebagai pihak yang mendahulukan kepentingan koalisi. Dalam dua skenario itu, Golkar relatif aman. Itulah nilai dari politik menahan diri: tidak menang kursi, tetapi tidak kehilangan posisi.

Sumber: mpr.go.id