Prabowo Kumpulkan Ketum Partai di Bogor, Pengganti Gibran Mulai Dibahas

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan itu berlangsung di tengah proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membenarkan bahwa pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik berkaitan dengan pembahasan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Pertemuan yang dijadwalkan mulai pukul 16.00 WIB itu melibatkan sejumlah pimpinan partai politik pendukung pemerintahan Prabowo.

Siapa Saja Ketua Umum yang Hadir di Istana Bogor

Sejumlah pimpinan partai politik terlihat menghadiri undangan Presiden di Istana Bogor. Di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, hadir pula Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf dan sejumlah pejabat pemerintahan. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sehingga pembahasan di dalam ruangan tidak seluruhnya diketahui publik.

Kehadiran para ketua umum dari partai-partai yang selama ini menopang pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa komunikasi politik menjelang pengajuan calon Wakil Presiden berjalan melalui jalur koalisi. Namun, karena forum digelar tertutup, publik hanya bisa menangkap sinyal dari pernyataan sejumlah elite partai setelah pertemuan.

Hingga Jumat malam, tidak ada keterangan resmi dari Istana mengenai hasil pertemuan. Sejumlah wartawan yang menunggu di luar kompleks istana hanya melihat kendaraan para menteri dan pimpinan partai keluar-masuk area Istana Bogor.

Dua Agenda yang Dibawa ke Meja Prabowo

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya mengungkapkan bahwa undangan Presiden Prabowo memiliki dua agenda utama. Agenda pertama adalah penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sementara itu, agenda kedua berupa pembicaraan atau rapat khusus yang dipimpin Presiden Prabowo bersama para ketua umum partai politik dan sejumlah menteri. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembahasan calon pengganti Gibran, Cak Imin mengaku belum mengetahui secara pasti materi rapat khusus tersebut.

Di sisi lain, Habiburokhman telah membenarkan bahwa pertemuan para ketua umum partai berkaitan dengan pengisian jabatan Wakil Presiden. Pernyataan itu menjadi petunjuk paling jelas bahwa isu pengganti Gibran memang masuk dalam pembicaraan di Istana Bogor, meski belum ada nama yang diumumkan.

Dua agenda dalam satu undangan itu memperlihatkan bagaimana Prabowo menggabungkan acara seremonial kenegaraan dengan konsolidasi politik. Penganugerahan Bintang Jasa atas penanganan karhutla menjadi pembuka, sebelum pembicaraan yang lebih sensitif mengenai kursi Wakil Presiden.

Mekanisme Konstitusi Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Di tengah pertemuan politik tersebut, proses pengisian jabatan Wakil Presiden juga mulai memasuki tahapan kelembagaan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyiapkan mekanisme pengisian jabatan yang kosong setelah pengunduran diri Gibran.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon setelah menerima permintaan resmi dari MPR.

Selanjutnya, MPR akan melakukan verifikasi terhadap calon yang diajukan sebelum melaksanakan pemilihan melalui sidang paripurna. Dengan demikian, pertemuan Prabowo dengan pimpinan partai politik menjadi bagian penting dalam komunikasi politik menjelang pengajuan dua calon tersebut.

Mekanisme ini menempatkan Presiden sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengusulkan dua nama. MPR tidak dapat memilih kandidat di luar nama yang diajukan Presiden. Karena itu, lobi politik di Istana Bogor menjadi tahap yang menentukan arah pergantian Wakil Presiden periode 2024–2029.

Belum Ada Nama Resmi Pengganti Gibran

Hingga Jumat (13/11/2026), belum ada dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo. Pertemuan di Istana Bogor juga belum menghasilkan pengumuman terbuka mengenai kandidat yang akan diajukan kepada MPR.

Publik masih menunggu keputusan Presiden terkait dua nama yang akan mengikuti proses pemilihan. Sesuai mekanisme konstitusi, kewenangan mengusulkan dua calon berada di tangan Presiden, sedangkan pemilihan Wakil Presiden pengganti dilakukan oleh MPR.

Karena itu, hasil pembahasan antara Prabowo dan para ketua umum partai politik masih menjadi perhatian dalam perkembangan proses pergantian Wakil Presiden periode 2024–2029. Sejumlah nama yang beredar di ruang publik belum dikonfirmasi oleh Istana maupun partai politik.

Yang jelas, menurut keterangan Habiburokhman, pertemuan itu memang membahas pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun ia tidak merinci nama-nama yang dibicarakan. Pernyataan itu disampaikan tanpa menyebut identitas kandidat, sehingga spekulasi mengenai siapa yang akan diajukan masih terbuka.

Berikut poin-poin penting dari pertemuan di Istana Bogor:

• Pertemuan digelar Jumat (13/11/2026) mulai pukul 16.00 WIB di Istana Kepresidenan Bogor.
• Hadir antara lain Bahlil Lahadalia (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), dan Al Muzzammil Yusuf (PKS).
• Habiburokhman membenarkan pertemuan membahas pengisian jabatan Wakil Presiden.
• Cak Imin menyebut ada dua agenda: penganugerahan Bintang Jasa karhutla dan rapat khusus.
• Belum ada dua nama calon yang diumumkan secara resmi.
• MPR menunggu usulan dua nama dari Presiden sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Langkah Selanjutnya Menuju Sidang MPR

Setelah pertemuan di Bogor, tahapan berikutnya berada di tangan Presiden. Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon setelah menerima permintaan resmi dari MPR. Dua nama itu kemudian akan diverifikasi MPR sebelum pemilihan dalam sidang paripurna.

MPR sendiri telah menyatakan kesiapannya menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden. Proses ini menjadi ujian bagi konsolidasi koalisi pemerintahan, karena nama yang diajukan Presiden harus memperoleh dukungan suara di parlemen.

Sejumlah pengamat menilai pertemuan di Istana Bogor sebagai langkah awal Prabowo mengukur dukungan politik sebelum mengajukan nama. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi mengenai siapa saja kandidat yang dibahas dalam forum tertutup tersebut.

Publik kini menunggu apakah hasil pertemuan Jumat sore akan berujung pada pengumuman dua nama calon dalam beberapa hari ke depan. Jika merujuk pada batas waktu 14 hari, keputusan Presiden diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat setelah permintaan resmi MPR diterima.

Analisis Redaksi

Pertemuan di Istana Bogor memperlihatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar urusan konstitusi, tetapi juga soal aritmetika politik. Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai pendukung sebelum mengajukan dua nama ke MPR. Langkah itu wajar, karena nama yang diajukan Presiden harus lolos pemilihan di parlemen.

Yang perlu dicermati adalah tertutupnya forum. Publik hanya mendapat bocoran dari pernyataan elite partai, seperti Habiburokhman yang membenarkan pembahasan soal Wakil Presiden, dan Cak Imin yang mengaku belum tahu materi rapat khusus. Informasi yang terbatas itu membuka ruang spekulasi yang tidak selalu sehat.

Konstitusi sudah jelas: Presiden mengusulkan dua nama, MPR memilih. Karena itu, transparansi soal kriteria calon menjadi penting. Apakah yang dipilih nanti mempertimbangkan rekam jejak, dukungan politik, atau keseimbangan koalisi? Tanpa penjelasan terbuka, proses ini berisiko dipersepsikan sebagai bagi-bagi kekuasaan semata.

Bagi Prabowo, pertemuan Bogor adalah langkah awal yang masuk akal. Namun ujian sesungguhnya ada di sidang MPR. Di sanalah publik akan melihat apakah dua nama yang diajukan benar-benar mencerminkan kepentingan pemerintahan dan bukan hanya kesepakatan elite partai di ruang tertutup.

Sumber: lingkaran.id, mpr.go.id