Zulhas: PAN Tak Ajukan Nama Cawapres, Serahkan ke Prabowo

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan partainya tidak mengajukan kader untuk menjadi calon wakil presiden dan menyerahkan sepenuhnya penentuan nama kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Zulhas usai pertemuan para ketua umum partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat malam (13/11/2026).

PAN Tegaskan Tak Ajukan Kader Cawapres

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa PAN tidak memiliki kader yang diajukan untuk posisi calon wakil presiden. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo.

"Tetapi kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," kata Zulhas di Istana Bogor, Jumat malam.

Meski demikian, Prabowo memberikan waktu satu minggu kepada para ketua partai politik untuk membahas nama yang dinilai layak diusulkan sebagai calon wakil presiden. PAN akan mengikuti arahan tersebut dengan mendiskusikan usulan secara internal, tetapi keputusan akhir tetap di tangan Presiden.

"Tapi tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden," ujar Zulhas.

Kronologi Pertemuan di Istana Bogor

Pertemuan di Istana Bogor pada Jumat malam itu mengumpulkan sejumlah petinggi partai politik. Presiden Prabowo mengundang para ketua umum partai untuk mendiskusikan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Faisol Riza.

Dalam pertemuan itu, Prabowo belum mengumumkan nama calon wakil presiden. Menurut Zulhas, Presiden terlebih dahulu akan menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, sebelum melanjutkan perjalanan ke Manila, Filipina, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Setelah menyelesaikan agenda tersebut, Prabowo akan kembali mengundang para ketua umum partai politik untuk membahas nama calon wakil presiden. "Nah, pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada," kata Zulhas.

Mekanisme Usulan Cawapres dan Peran MPR

Pernyataan Zulhas muncul di tengah proses penjaringan nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR. Presiden Prabowo mengumpulkan para petinggi partai politik untuk membahas dua nama cawapres, meski belum ada pengumuman resmi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengisian jabatan wakil presiden dapat melalui usulan presiden kepada MPR jika terjadi kekosongan. Mekanisme ini diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, di mana MPR memiliki kewenangan memilih wakil presiden dalam hal tertentu.

Partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah diminta menyampaikan usulan nama. Namun, PAN memilih tidak mengajukan kadernya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Sikap ini menunjukkan posisi PAN yang mendukung keputusan Prabowo tanpa mendorong kader internal.

Sejauh ini belum ada nama resmi yang beredar. Presiden Prabowo disebut akan mempertimbangkan usulan dari partai politik sebelum mengambil keputusan final.

Dampak Politik dan Sikap Partai Lain

Langkah PAN yang tidak mengajukan nama cawapres dapat memengaruhi dinamika koalisi. Partai-partai lain yang hadir dalam pertemuan belum secara terbuka menyampaikan sikap serupa. Partai Demokrat, Gerindra, dan PKB masih belum memberikan pernyataan resmi mengenai nama yang akan diusulkan.

Pengamat menilai keputusan PAN sebagai upaya menjaga soliditas koalisi dan menghindari potensi konflik internal. Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, PAN memposisikan diri sebagai pendukung setia tanpa menuntut jatah kursi.

Namun, sikap ini juga menimbulkan pertanyaan tentang representasi partai dalam pemerintahan. Sebagai partai yang memiliki kursi di parlemen, PAN tetap berharap dapat berkontribusi melalui kader-kader di kabinet atau posisi strategis lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari istana mengenai nama cawapres yang akan dipilih. Publik menantikan pengumuman setelah Presiden kembali dari kunjungan luar negeri.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Arahan Presiden

PAN akan menggelar rapat internal dalam sepekan ke depan untuk membahas usulan nama cawapres sesuai arahan Presiden. Meski demikian, Zulhas menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo.

"Kita akan diskusikan internal, tapi semua terserah Bapak Presiden," ujar Zulhas.

Partai politik lain diperkirakan juga akan melakukan hal serupa. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali mengundang para ketua umum partai setelah menghadiri Tanwir Muhammadiyah dan KTT ASEAN. Pertemuan lanjutan itu akan menjadi momen penting untuk menentukan arah koalisi ke depan.

Masyarakat dan media terus memantau perkembangan ini. Nama calon wakil presiden yang akan diajukan ke MPR diharapkan segera terungkap setelah proses internal partai selesai.

Analisis Redaksi

Keputusan PAN untuk tidak mengajukan kader cawapres adalah manuver politik yang cerdas. Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo, PAN menghindari risiko konflik internal dan memperkuat posisinya sebagai mitra koalisi yang loyal. Namun, sikap ini juga bisa dibaca sebagai pengakuan bahwa PAN tidak memiliki kader yang cukup kuat untuk bersaing di bursa cawapres.

Di sisi lain, Presiden Prabowo diberikan keleluasaan penuh untuk memilih pendampingnya. Ini adalah kesempatan bagi Prabowo untuk menunjukkan independensi dan memilih sosok yang benar-benar kompeten, bukan sekadar bagi-bagi kursi. Namun, tekanan dari partai-partai koalisi tetap ada, terutama yang memiliki kursi besar di parlemen.

Yang perlu dicermati adalah transparansi proses. Publik berhak mengetahui kriteria pemilihan cawapres dan siapa saja yang diusulkan. Jangan sampai proses ini menjadi sekadar transaksi politik elite yang mengabaikan aspirasi rakyat. PAN sudah mengambil sikap, kini giliran partai lain untuk membuka kartu.

Sumber: sumbar.antaranews.com, mpr.go.id