Kemenkum Sulbar Buka Forum Pasti Ada Solusi: Sengketa hingga Pengaduan Warga Ditangani

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat membuka ruang pengaduan langsung bagi warga lewat Forum Pasti Ada Solusi Bersama Menteri Hukum Episode 25. Persoalan yang masuk mulai dari sengketa hak asuh anak lintas negara hingga dugaan pelanggaran jabatan notaris.

Forum yang digelar secara daring di Mamuju, Jumat (13/11/2026), dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta dan diikuti Menteri Hukum dari lokasi terpisah. Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim menegaskan forum ini bukan sekadar seremonial, melainkan jalur resmi bagi masyarakat untuk mendapat penjelasan dan tindak lanjut.

Saefur Rochim Minta Jajaran Respons Setiap Pengaduan

Dalam forum tersebut, Saefur menekankan pentingnya respons cepat dan tindak lanjut terukur dalam menangani pengaduan masyarakat. Menurutnya, setiap laporan warga harus menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kualitas pelayanan.

"Setiap pengaduan masyarakat harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pelayanan. Kami mendorong seluruh jajaran untuk memberikan informasi yang jelas, merespons setiap persoalan secara profesional, serta memastikan tindak lanjut dilakukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan jajaran Kementerian Hukum yang mengikuti forum secara daring. Saefur menempatkan pengaduan warga bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai masukan yang menentukan arah perbaikan layanan di daerah.

Kanwil Sulbar sendiri hadir sebagai perpanjangan tangan kementerian di tingkat provinsi. Perannya mencakup pelayanan administrasi hukum umum, pembinaan notaris, hingga pengesahan badan hukum. Karena itu, forum ini menjadi kanal yang menyambungkan persoalan warga dengan unit teknis yang berwenang.

Empat Persoalan Utama yang Masuk ke Forum

Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan disampaikan masyarakat. Ragamnya menunjukkan bahwa pengaduan ke Kementerian Hukum tidak tunggal, melainkan menyentuh banyak bidang kewenangan.

• Sengketa hak asuh anak lintas negara.
• Status kewarganegaraan atlet berprestasi.
• Permohonan pengesahan badan hukum partai politik.
• Dugaan pelanggaran jabatan notaris.
• Pengaduan hak administrasi kepegawaian, termasuk permintaan salinan fisik surat keputusan pemberhentian.

Saefur menyebut keragaman topik itu sebagai cermin luasnya cakupan layanan kementerian. "Ada banyak hal yang menjadi perhatian, mulai dari persoalan administrasi kepegawaian dan bahkan sengketa hak asuh anak lintas negara menjadi topik bahasan," katanya.

Kasus hak asuh anak lintas negara menjadi sorotan karena melibatkan yurisdiksi dua negara. Persoalan semacam ini menuntut koordinasi antarinstansi, bukan penyelesaian sepihak oleh satu unit saja.

Biro Kerja Sama dan Lembaga Bantuan Hukum Dikerahkan

Selain menerima pengaduan, jajaran Kementerian Hukum memberikan penjelasan dan mengarahkan penyelesaian sesuai kewenangan unit teknis. Pada persoalan hak asuh anak lintas negara, Biro Kerja Sama dan Lembaga Bantuan Hukum Kementerian Hukum diinstruksikan memberikan pendampingan serta mengoordinasikan penanganan dengan instansi terkait.

Instruksi itu menunjukkan pola penanganan berjenjang. Pengaduan tidak berhenti di meja forum, tetapi diteruskan ke unit yang memiliki kewenangan teknis dan jejaring lintas lembaga.

Untuk pengaduan administrasi kepegawaian, permintaan salinan fisik surat keputusan pemberhentian langsung diperintahkan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal. Respons semacam ini menjadi ukuran apakah forum benar-benar menghasilkan kepastian, bukan hanya penjelasan lisan.

Sejumlah persoalan lain, seperti pengesahan badan hukum partai politik dan dugaan pelanggaran jabatan notaris, diarahkan ke mekanisme yang berlaku. Warga memperoleh keterangan mengenai prosedur, syarat, dan unit yang menangani.

Pasti Ada Solusi sebagai Kanal Pengaduan Resmi Kementerian Hukum

Forum Pasti Ada Solusi Bersama Menteri Hukum merupakan ruang komunikasi langsung yang dibuka Kementerian Hukum agar berbagai persoalan pelayanan memperoleh penjelasan dan penanganan sesuai kewenangan. Forum ini menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus penyelesaian pengaduan masyarakat.

Kehadiran Menteri Hukum secara daring dan arahan langsung Sekretaris Jenderal memberi bobot berbeda dibanding layanan pengaduan biasa. Pengaduan yang masuk dapat langsung dipetakan ke unit teknis, tanpa harus melewati jalur birokrasi yang panjang.

Bagi Kanwil Sulbar, partisipasi dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya pelayanan yang responsif dan akuntabel. Pola serupa dapat menjadi rujukan bagi kanwil lain dalam mengelola pengaduan di daerah.

Informasi resmi mengenai Forum Pasti Ada Solusi dapat ditelusuri melalui kanal Kementerian Hukum, sementara pemberitaan terkait forum ini juga dirilis melalui ANTARA News Makassar. Rujukan lain mengenai tugas dan fungsi kantor wilayah dapat dilihat di situs resmi Kementerian Hukum.

Tindak Lanjut dan Evaluasi Setelah Forum Ditutup

Hasil kegiatan akan disampaikan kepada jajaran terkait sebagai bahan evaluasi, penguatan koordinasi, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Saefur menyatakan hal itu sebagai komitmen yang menyertai berakhirnya sesi forum.

Artinya, pekerjaan tidak selesai saat forum ditutup. Setiap pengaduan perlu dicatat, dipetakan, dan dipantau hingga ada kepastian penyelesaian. Tanpa mekanisme pemantauan, forum berisiko berulang membahas persoalan yang sama.

Publik di Sulawesi Barat menunggu bukti konkret: apakah sengketa hak asuh anak lintas negara mendapat pendampingan, apakah salinan surat keputusan pemberhentian benar-benar diterbitkan, dan apakah pengaduan dugaan pelanggaran jabatan notaris diproses sesuai aturan.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan apakah Forum Pasti Ada Solusi dikenal sebagai jalur yang bekerja, atau sekadar nama yang terdengar meyakinkan di atas kertas.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari Forum Pasti Ada Solusi bukanlah nama programnya, melainkan jenis persoalan yang masuk. Sengketa hak asuh anak lintas negara dan status kewarganegaraan atlet berprestasi adalah perkara yang biasanya tersangkut di antara kewenangan beberapa lembaga. Ketika persoalan seperti itu diangkat dalam forum terbuka, publik bisa melihat di mana titik macetnya: regulasi, koordinasi, atau kemauan pejabat untuk bergerak.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar menyebut pengaduan sebagai bahan evaluasi pelayanan. Kalimat itu benar, tetapi baru bermakna jika ada rekam jejak yang bisa diperiksa. Berapa pengaduan yang masuk, berapa yang selesai, berapa yang masih menggantung, dan unit mana yang paling lambat merespons. Tanpa angka yang dipublikasikan, forum berisiko menjadi panggung komunikasi yang ramah tanpa hasil yang terukur.

Perintah Sekretaris Jenderal agar salinan fisik surat keputusan pemberhentian segera ditindaklanjuti justru menunjukkan hal mendasar: sebagian masalah warga berakar pada layanan administratif yang lambat, bukan pada sengketa hukum yang rumit. Jika persoalan sederhana seperti itu masih perlu diangkat ke forum tingkat menteri, maka pembenahan di tingkat unit pelayanan adalah pekerjaan rumah yang lebih mendesak daripada menambah episode forum.

Sumber: kemenkum.go.id