Prabowo Beri Waktu Sepekan untuk Bahas Pengganti Gibran, Ketum Parpol Dipanggil ke Istana Bogor

Presiden Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai politik koalisi ke Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur. Prabowo memberi waktu sepekan kepada parpol untuk mengusulkan kandidat, tetapi keputusan akhir tetap di tangan Presiden.

Kronologi Pemanggilan Parpol ke Istana Bogor

Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Bogor, Jawa Barat, mulai pukul 16.00 WIB. Sejumlah pimpinan partai politik mengonfirmasi kehadiran mereka. Di antaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, hadir pula Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta perwakilan Partai NasDem Viktor Laiskodat. Kehadiran para pimpinan partai tersebut menegaskan pentingnya komunikasi antarkekuatan politik dalam menentukan proses pengisian posisi RI-2.

Agenda ini menjadi langkah awal Prabowo mengonsolidasikan dukungan politik untuk menentukan calon Wakil Presiden pengganti Gibran. Pengunduran diri Gibran menjadi latar belakang utama pembahasan. Setelah surat pernyataan berhenti disampaikan kepada pimpinan MPR, proses pengisian jabatan Wakil Presiden menjadi agenda penting pemerintahan agar posisi pendamping Presiden tidak terlalu lama kosong.

Pernyataan Ketua Umum Parpol Usai Pertemuan

Usai pertemuan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan waktu sekitar satu minggu kepada partai politik untuk membahas dan menyampaikan usulan kandidat Wakil Presiden dari internal masing-masing. "Presiden memberi waktu sekitar satu minggu kepada partai politik untuk membahas dan menyampaikan usulan kandidat," kata Zulkifli Hasan.

Meski demikian, keputusan akhir mengenai nama yang akan diajukan tetap berada di tangan Presiden. Zulhas juga menyampaikan bahwa PAN tidak mengusulkan kadernya untuk mengisi posisi tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa partai politik diberi ruang untuk berpartisipasi, tetapi Presiden tetap memegang kendali penuh atas proses seleksi.

Sikap PAN yang tidak mengusulkan kadernya mencerminkan dinamika internal koalisi. Partai-partai lain belum memberikan pernyataan resmi mengenai kandidat yang akan mereka usulkan. Namun, pertemuan di Istana Bogor menandakan bahwa Prabowo ingin memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai mekanisme konstitusional dan melibatkan partai koalisi.

Dasar Hukum dan Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden dapat melakukan konsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan kandidat yang akan diusulkan sesuai mekanisme konstitusional.

Mekanisme ini mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dalam sidang MPR. Proses tersebut harus diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pemerintahan tetap berjalan efektif.

Yusril menegaskan bahwa konsultasi dengan partai politik merupakan bagian dari proses demokrasi. "Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan kandidat," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun Presiden memiliki kewenangan konstitusional, partisipasi parpol tetap diperlukan untuk menjaga legitimasi politik.

Latar Belakang Pengunduran Diri Gibran

Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Surat pernyataan berhenti telah disampaikan kepada pimpinan MPR. Namun, alasan pengunduran diri Gibran tidak dijelaskan secara rinci dalam artikel sumber. Pengunduran diri ini menimbulkan kekosongan jabatan Wakil Presiden yang harus segera diisi.

Gibran terpilih sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024 mendampingi Prabowo Subianto. Pengunduran dirinya tentu mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, Prabowo bergerak cepat mengumpulkan para ketua umum partai politik untuk membahas pengganti Gibran.

Proses pengisian jabatan Wakil Presiden bukan hanya soal memilih figur, tetapi juga menjaga koalisi tetap solid. Partai-partai koalisi memiliki kepentingan masing-masing, dan Prabowo perlu memastikan bahwa kandidat yang diajukan dapat diterima oleh semua pihak, termasuk MPR.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pertemuan di Istana Bogor menghasilkan kesepakatan bahwa partai politik memiliki waktu sepekan untuk mengusulkan kandidat. Setelah itu, Presiden akan memilih dua nama untuk diajukan ke MPR. Proses ini diharapkan selesai dalam waktu dekat agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

Dampak dari pengisian jabatan Wakil Presiden ini sangat signifikan. Selain mempengaruhi komposisi kabinet, juga berdampak pada stabilitas politik dan kepercayaan publik. Publik menantikan figur yang mampu bekerja sama dengan Presiden dan menyelesaikan berbagai persoalan nasional.

Langkah selanjutnya adalah partai politik akan melakukan rapat internal untuk menentukan kandidat yang akan diusulkan. Presiden kemudian akan melakukan konsultasi lanjutan sebelum mengajukan nama ke MPR. MPR dijadwalkan menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden baru.

• Partai politik mengusulkan kandidat dalam waktu sepekan.
• Presiden memilih dua nama untuk diajukan ke MPR.
• MPR menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden definitif.

Analisis Redaksi

Langkah Prabowo mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi di Istana Bogor menunjukkan bahwa ia ingin proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan transparan dan melibatkan semua pihak. Namun, pernyataan Zulkifli Hasan bahwa PAN tidak mengusulkan kadernya menimbulkan pertanyaan tentang seberapa serius partai politik dalam proses ini. Apakah ini bentuk dukungan tanpa syarat, atau justru sinyal bahwa partai politik enggan mengambil risiko politik?

Di sisi lain, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Ini sesuai dengan konstitusi, tetapi juga menimbulkan spekulasi tentang siapa yang akan dipilih. Publik berharap kandidat yang diajukan adalah figur yang kompeten dan mampu bekerja sama dengan Presiden. Proses satu minggu yang diberikan Prabowo terbilang singkat, tetapi cukup untuk melakukan konsolidasi internal partai.

Yang perlu dicermati adalah bagaimana partai politik menyikapi tenggat waktu tersebut. Jika partai politik tidak segera mengusulkan kandidat, maka Presiden memiliki ruang lebih besar untuk menentukan sendiri. Ini bisa menjadi ujian bagi koalisi: apakah mereka mampu bersatu dalam mengusulkan nama, atau justru terpecah karena kepentingan masing-masing. Publik akan menilai apakah proses ini berjalan demokratis atau sekadar formalitas.

Sumber: bogor.voa.co.id, mpr.go.id