Kejati Sulut Beri Pendampingan Hukum ke BRI Manado, MoU Segera Disusun

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara memberikan pendampingan dan koordinasi hukum kepada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado. Kerja sama ini akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MoU yang melibatkan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

"Ini menjadi langkah awal untuk membangun hubungan kelembagaan yang lebih kuat, terutama dalam bidang pendampingan dan koordinasi hukum," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Dr Ferrytass Dt Toembidjo, di Manado, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan antara jajaran Kejati Sulut dan manajemen BRI Manado. Pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama yang akan diformalkan melalui nota kesepahaman.

Kronologi Pertemuan Kejati Sulut dan BRI Manado

Pertemuan berlangsung di Manado pada Jumat, 13 November 2026. Dalam pertemuan itu, Plt Kepala Kejati Sulut Dr Ferrytass Dt Toembidjo menerima kunjungan Pemimpin Cabang BRI Manado Ronald David Sihombing beserta jajaran.

Kedua pihak membahas rencana kerja sama di bidang hukum, khususnya pendampingan dan koordinasi. Menurut Ferrytass, rencana kerja sama tersebut akan melibatkan bidang Datun Kejati Sulut.

"Kedua institusi juga membahas penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi ke depan," ujar Ferrytass.

MoU tersebut nantinya menjadi payung hukum bagi kedua lembaga dalam menjalankan kegiatan bersama. Meski demikian, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal penandatanganan MoU tersebut.

Selain membahas kerja sama formal, pertemuan itu juga membicarakan rencana kegiatan bersama di luar agenda kedinasan. Kedua institusi berencana menggelar jalan santai dan senam di salah satu kawasan Kota Manado.

Pernyataan Ronald David Sihombing soal Sinergi BRI Manado

Pemimpin Cabang BRI Manado Ronald David Sihombing menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada aspek formal.

"Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada kerja sama formal, tetapi juga mencakup upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan," kata Ronald.

Ia menegaskan sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas masing-masing lembaga tanpa keluar dari aturan hukum yang berlaku. Ronald juga menyebut kerja sama ini sebagai awal terbentuknya kemitraan yang profesional dan saling mendukung.

Selain memperkuat koordinasi hukum, hubungan tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi efektivitas pelaksanaan tugas kedua institusi. Ronald menilai komunikasi terbuka menjadi kunci agar kerja sama tidak berhenti pada dokumen semata.

BRI Manado sendiri terus memberikan pelayanan terbaik pada nasabah dan masyarakat di Manado. Kerja sama dengan Kejati Sulut disebut sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola yang baik.

Peran Bidang Datun dalam Pendampingan Hukum

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) memiliki fungsi memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah maupun badan usaha milik negara.

Dalam konteks kerja sama dengan BRI Manado, bidang Datun akan menjadi ujung tombak pendampingan. Peran ini mencakup konsultasi hukum hingga pendampingan dalam perkara perdata atau tata usaha negara.

Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang penuntutan juga menjalankan fungsi preventif. Pendampingan hukum kepada dunia usaha menjadi salah satu bentuk pencegahan sengketa sejak dini.

Kerja sama semacam ini bukan hal baru di lingkungan kejaksaan. Beberapa kejati di daerah lain juga menjalin kerja sama serupa dengan lembaga keuangan dan perusahaan daerah.

Bagi BRI Manado, pendampingan hukum dari Kejati Sulut dapat menjadi rujukan ketika menghadapi persoalan hukum dalam operasional sehari-hari. Namun, detail teknis kerja sama belum diungkap secara rinci.

Dampak Kerja Sama bagi BRI Manado dan Masyarakat

Kerja sama ini diharapkan memperkuat kepastian hukum dalam pelayanan perbankan di Manado. Nasabah dan masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Dengan pendampingan hukum, BRI Manado dapat lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang bersinggungan dengan aspek legal. Risiko sengketa pun bisa ditekan.

Selain itu, sinergi ini disebut akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kedua institusi. Kejati Sulut mendapatkan masukan dari praktik perbankan, sementara BRI Manado memperoleh pendampingan hukum.

Agenda jalan santai dan senam bersama juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antar personel. Kegiatan itu dinilai mampu membangun kedekatan di luar aktivitas kedinasan.

Namun, publik belum mendapatkan penjelasan mengenai bentuk konkret pendampingan yang akan diberikan. Apakah mencakup konsultasi rutin, pelatihan hukum, atau pendampingan perkara tertentu.

• Pendampingan dan koordinasi hukum oleh bidang Datun Kejati Sulut.
• Penyusunan MoU sebagai dasar kerja sama.
• Komunikasi terbuka dan berkelanjutan antara kedua lembaga.
• Kegiatan bersama berupa jalan santai dan senam di Kota Manado.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Penandatanganan MoU

Setelah pertemuan, langkah berikutnya adalah penyusunan nota kesepahaman. Kedua institusi akan merumuskan ruang lingkup kerja sama secara lebih detail.

Belum ada keterangan mengenai waktu penandatanganan MoU. Begitu pula mengenai durasi dan cakupan pendampingan hukum yang akan diberikan.

Yang jelas, Ferrytass menekankan pentingnya hubungan kelembagaan yang lebih kuat. "Ini menjadi langkah awal untuk membangun hubungan kelembagaan yang lebih kuat," ujarnya.

Sementara Ronald menegaskan komitmen untuk membangun komunikasi yang terbuka. Kerja sama ini diharapkan menjadi awal kemitraan profesional dan saling mendukung.

Publik akan menantikan realisasi dari rencana tersebut. Termasuk bagaimana pendampingan hukum itu berdampak pada pelayanan BRI Manado kepada nasabah.

Analisis Redaksi

Kerja sama antara Kejati Sulut dan BRI Manado adalah contoh bagaimana lembaga penegak hukum membangun fungsi preventif. Pendampingan hukum sejak dini lebih murah daripada menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Namun, ada catatan penting. Kerja sama semacam ini perlu transparan agar tidak menimbulkan kesan kedekatan yang berlebihan antara penegak hukum dan dunia usaha. Publik berhak tahu ruang lingkup dan batasan pendampingan.

Selain itu, agenda jalan santai dan senam bersama sebaiknya tidak menjadi bagian utama dari kerja sama hukum. Kegiatan sosial boleh saja, tetapi substansi pendampingan harus lebih dominan.

Kejati Sulut dan BRI Manado perlu segera merinci bentuk kerja sama dalam MoU. Tanpa rincian yang jelas, kerja sama ini berisiko hanya menjadi seremoni belaka.

Yang tak kalah penting, dampaknya bagi masyarakat harus terukur. Apakah pendampingan hukum ini membuat layanan perbankan lebih aman dan adil, atau hanya memperkuat hubungan antarlembaga.

Jika dijalankan dengan benar, sinergi ini bisa menjadi model bagi daerah lain. Jika tidak, ia hanya akan menjadi catatan kaki dalam daftar kerja sama yang tidak berdampak nyata.

Sumber: manado.antaranews.com, bri.co.id