Feri Amsari Sebut Politik Jokowi Multilayer Hipokrit: Pulang Kampung tapi Bangun Partai

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (Poshdem) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai strategi politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai politik multilayer hipokrit. Ia menyoroti narasi pulang kampung dan ingin menjadi masyarakat biasa yang ternyata dibarengi upaya membangun partai politik.

Penilaian itu disampaikan Feri dalam tayangan program Bola Liar pada Jumat (13/11/2026), seperti dikutip Kompas TV. Ia membedah pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyatakan keinginan kembali menjadi masyarakat biasa dan beristirahat setelah tidak lagi menjabat presiden.

Menurut Feri, pernyataan itu tidak sejalan dengan langkah politik yang dinilai masih berupaya membangun kekuatan melalui partai. "Politik Presiden Joko Widodo dan keluarganya itu multilayer hipokrit. Saya pulang kampung padahal tidak. Saya kemudian mau menjadi masyarakat biasa yang akan istirahat, ternyata mencoba membangun partai lebih kuat dan lebih kuat lagi," ujarnya.

Kronologi Pernyataan Feri Amsari di Program Bola Liar

Kritik Feri muncul dalam sebuah diskusi televisi yang membahas peta politik terkini. Dalam forum itu, ia tidak hanya menyoroti Jokowi, tetapi juga menyinggung pernyataan Ketua Pergerakan Indonesia Untuk Semua (PIS) Ade Armando mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergerak di ruang sosial apabila tidak lagi menjabat.

Bagi Feri, aktivitas di ruang sosial tetap mengandung dimensi politik. Karena itu, ia mengkritik narasi yang menyebut Gibran akan beralih ke gerakan kemasyarakatan setelah keluar dari pemerintahan.

"Bergerak di ruang sosial itu juga politik. Jadi berhentilah ya bermain multilayer hipokrit ini hanya untuk mengacak-ngacak pertahanan Pak Prabowo," kata Feri dalam tayangan tersebut.

Pernyataan itu menjadi bagian dari rangkaian kritik yang ia arahkan ke lingkaran Jokowi. Feri menilai ada pola komunikasi politik yang menampilkan citra seolah menjauh dari kekuasaan, sementara di sisi lain tetap membangun mesin politik.

Dalam diskusi yang sama, ia juga mengingatkan risiko melemahnya kekuatan penyeimbang terhadap Presiden Prabowo Subianto. Isu itu ia angkat sebagai peringatan bagi publik, bukan sekadar perdebatan antar-elite.

Siapa Feri Amsari dan Apa Itu Poshdem Universitas Andalas

Feri Amsari dikenal sebagai akademisi hukum tata negara yang kerap mengomentari isu konstitusi dan demokrasi. Ia berafiliasi dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (Poshdem) Universitas Andalas, lembaga kajian yang bergerak di ranah hukum dan kebijakan publik.

Dalam tayangan Bola Liar, Feri tampil sebagai peneliti yang memberi penilaian atas manuver politik sejumlah tokoh nasional. Ia menyoroti cara elite membingkai langkah politik mereka di hadapan publik.

Kritiknya kali ini menyasar dua nama sekaligus: Jokowi dan Gibran. Keduanya ia tempatkan dalam satu kerangka yang ia sebut sebagai multilayer hipokrit, yakni lapisan demi lapisan narasi yang dinilai tidak konsisten dengan tindakan politik sebenarnya.

Feri juga menyoroti pernyataan Ade Armando soal Gibran. Menurutnya, wacana peralihan ke ruang sosial tidak menghapus fakta bahwa langkah tersebut tetap punya dampak politik terhadap konfigurasi kekuatan nasional.

Narasi Pulang Kampung dan Ambisi Membangun Partai

Inti kritik Feri terletak pada ketidaksesuaian antara ucapan dan langkah politik. Jokowi, menurutnya, sempat menyampaikan keinginan kembali menjadi masyarakat biasa dan beristirahat setelah purna tugas sebagai presiden.

Namun Feri menilai di balik narasi itu terdapat upaya membangun kekuatan partai. Ia mempersoalkan mengapa niat tersebut tidak disampaikan secara terbuka sejak awal.

"Padahal kalau beliau jujur, saya ingin membangun partai sedari awal sih oke," katanya.

Pernyataan itu menegaskan posisi Feri: persoalannya bukan semata soal hak berpolitik, melainkan soal kejujuran dalam menyampaikan niat kepada publik. Menurutnya, keterbukaan sejak awal akan membuat langkah politik tersebut lebih mudah dipahami.

Kritik ini ia rangkai dengan penilaian atas pernyataan Jokowi yang menyebut keinginan pulang kampung. Feri menyebut narasi itu tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas politik yang ia amati.

Risiko Melemahnya Kekuatan Penyeimbang di Era Prabowo

Selain soal Jokowi dan Gibran, Feri mengangkat persoalan yang lebih luas: melemahnya kekuatan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut kondisi itu sebagai hal yang perlu dikhawatirkan publik.

"Bagi kami di publik, kehancuran sistem kekuatan penyeimbang Presiden Prabowo adalah bola liar yang perlu dikhawatirkan," ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat sipil memiliki sejumlah alasan untuk mengkhawatirkan kondisi demokrasi konstitusional di bawah pemerintahan Prabowo. "Karena Pak Prabowo bagi masyarakat sipil juga bukan pilihan yang baik untuk demokrasi konstitusional kita karena berbagai alasan," tutur Feri.

Pernyataan itu menempatkan kritik Feri dalam konteks yang lebih besar: bukan hanya soal manuver Jokowi, tetapi juga soal keseimbangan kekuatan politik nasional secara keseluruhan.

Beberapa poin yang ia soroti dalam tayangan tersebut:

• Politik Jokowi dan keluarganya dinilai sebagai multilayer hipokrit.
• Narasi pulang kampung dan ingin menjadi masyarakat biasa dipersoalkan.
• Upaya membangun partai dinilai tidak disampaikan secara terbuka sejak awal.
• Gerakan di ruang sosial tetap dianggap sebagai aktivitas politik.
• Melemahnya kekuatan penyeimbang terhadap Prabowo disebut sebagai risiko bagi demokrasi.

Reaksi Publik dan Arah Perdebatan Politik ke Depan

Kritik Feri menambah deretan komentar publik atas dinamika politik setelah Jokowi tidak lagi menjabat. Pernyataan itu juga bersinggungan dengan isu Gibran yang disebut berpotensi bergerak di ruang sosial bila tidak lagi di pemerintahan.

Wacana soal ruang sosial dan politik ini menjadi penting karena menyangkut cara elite membangun basis dukungan. Feri menilai pembedaan antara gerakan sosial dan politik tidak bisa dipakai untuk menutupi kepentingan politik yang sebenarnya.

Diskusi di program Bola Liar sendiri memperlihatkan bagaimana isu ini dibahas terbuka di ruang publik. Tayangan itu juga mengangkat isu lain, termasuk soal pengganti Gibran dan dinamika relawan Prabowo, seperti terlihat pada pemberitaan Kompas TV.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Jokowi maupun Gibran atas pernyataan Feri. Publik menunggu apakah kritik ini akan dijawab langsung oleh pihak-pihak yang disebut.

Analisis Redaksi

Kritik Feri Amsari menyentuh titik yang jarang dibahas terbuka: jarak antara narasi publik dan langkah politik nyata. Dalam politik Indonesia, citra sebagai orang yang menjauh dari kekuasaan sering dipakai untuk meredam kritik. Ketika citra itu dibongkar, publik jadi bisa menilai sendiri apakah ada konsistensi antara ucapan dan tindakan.

Yang menarik, Feri tidak mempersoalkan hak siapa pun untuk berpolitik. Ia mempersoalkan kejujuran soal niat. Kalimat "kalau beliau jujur, saya ingin membangun partai sedari awal sih oke" justru menempatkan persoalan pada transparansi, bukan pada larangan. Ini kritik yang sulit dibantah dengan retorika, karena menyangkut rekam jejak pernyataan publik.

Namun kritik ini juga perlu diuji dengan fakta. Tudingan membangun partai membutuhkan bukti yang bisa diverifikasi publik, bukan hanya kesan dari panggung diskusi. Sebaliknya, pihak yang disebut berhak menjawab dan menjelaskan posisinya. Tanpa itu, perdebatan hanya berputar pada saling tuduh.

Bagian yang paling perlu dicermati justru soal melemahnya kekuatan penyeimbang. Bila ruang kritis menyempit, kualitas demokrasi ikut tergerus, siapa pun yang memimpin. Feri menempatkan isu ini sebagai peringatan bagi publik, dan di situlah nilai kritiknya: bukan pada label hipokrit, tetapi pada ajakan menjaga keseimbangan kekuasaan.