Golkar Bocorkan 8 Nama Calon Wapres Pengganti Gibran, dari Puan hingga Bahlil

Partai Golkar mengungkapkan delapan nama yang berpotensi menjadi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Nama-nama itu berasal dari Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, PAN, dan Demokrat.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan nama tersebut muncul dari kalangan partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi pemerintah maupun di luar koalisi. "Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan," ujar Doli dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Doli menegaskan Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto. Partai berlambang pohon beringin itu akan mendukung siapa pun yang dipilih.

Daftar Delapan Nama yang Disebut Golkar

Doli merinci delapan nama tersebut dalam keterangan tertulisnya. Berikut daftarnya:

• Bahlil Lahadalia — Ketua Umum Partai Golkar
• Puan Maharani — Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP
• Sufmi Dasco Ahmad — Ketua Harian DPP Gerindra, Wakil Ketua DPR RI
• Sugiono — Sekjen Gerindra, Menko PMK
• Ahmad Muzani — Sekretaris Dewan Pembina Gerindra, Ketua MPR RI
• Muhaimin Iskandar — Ketua Umum PKB
• Zulkifli Hasan — Ketua Umum PAN
• Agus Harimurti Yudhoyono — Ketua Umum Partai Demokrat

Dua nama pertama, Bahlil dan Puan, berasal dari Golkar dan PDIP. Tiga nama berikutnya—Dasco, Sugiono, dan Muzani—merupakan kader Gerindra. Sisanya berasal dari PKB, PAN, dan Demokrat.

Meski demikian, AHY telah menyatakan tidak akan mengusulkan nama cawapres ke Presiden. Pernyataan itu disampaikan sebelum daftar ini mencuat.

Alasan Golkar: Pengalaman Politik dan Pemerintahan

Menurut Doli, kedelapan nama itu memiliki pengalaman panjang di dunia politik dan pemerintahan. Sebagian besar dari mereka adalah pimpinan partai politik. "Mereka adalah pimpinan-pimpinan partai partai politik yang punya pengalaman panjang di politik dan juga di pemerintahan," kata Doli.

Doli menambahkan, kriteria utama yang dilihat adalah kapasitas dan rekam jejak. Namun ia menegaskan Golkar tidak akan memaksakan nama tertentu. Keputusan akhir tetap ada di tangan Prabowo.

"Apakah itu dari kalangan partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar Partai Politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden," ujar Doli.

Pernyataan Doli ini memperkuat sinyal bahwa Golkar tidak akan menarik diri dari koalisi. Sejak awal, partai itu menyatakan loyal kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mekanisme Pengisian Wapres dan Peran MPR

Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menegaskan bahwa dua nama calon wakil presiden usulan Prabowo tidak harus berasal dari partai koalisi. Menurutnya, UUD 1945 tidak mengatur asal-usul calon. "Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang," kata Muzani di kompleks parlemen, Jumat (13/11).

Muzani menyatakan dua nama itu akan disampaikan Prabowo ke MPR dua minggu sebelum paripurna pemilihan cawapres pada Rabu (18/11). Paripurna MPR sendiri dijadwalkan pada 2 Desember 2026.

Mekanisme pengisian jabatan wapres diatur dalam Pasal 46 dan 47 UU MD3. Pasal 46 ayat (2) menyebutkan, "Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR".

Ayat (3) menyatakan, "Dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPR memilih satu di antara 2 (dua) calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden."

Dengan demikian, Prabowo akan mengirim dua nama ke MPR. MPR kemudian memilih satu di antaranya melalui voting. Proses ini berbeda dengan pemilihan presiden dan wapres dalam Pilpres 2024.

Latar Belakang: Kursi Wapres yang Kosong

Kursi wakil presiden lowong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Pengunduran diri Gibran terjadi pada November 2026, meski artikel ini tidak merinci alasannya. Sejumlah pemberitaan menyebut Gibran mundur karena alasan pribadi dan politik.

Gibran adalah wapres terpilih dalam Pilpres 2024 mendampingi Prabowo. Pasangan Prabowo-Gibran diusung empat partai: Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Koalisi membesar setelah paslon nomor urut 02 itu menang, dengan bergabungnya PKB, NasDem, dan PKS.

Kini, dengan kursi wapres kosong, Prabowo harus mengusulkan pengganti. Konstitusi memberi ruang kepada presiden untuk memilih dari mana pun asal calon, termasuk dari luar partai politik.

Sejumlah nama yang beredar di publik sebelumnya adalah Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, dan Sufmi Dasco Ahmad. Golkar menambah daftar itu dengan Sugiono, Ahmad Muzani, Cak Imin, Zulkifli Hasan, dan AHY.

PKS dan PKB sempat buka suara soal sosok cawapres baru. Namun belum ada kesepakatan resmi di antara partai koalisi.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Daftar delapan nama ini bukan keputusan final. Golkar hanya memberikan masukan. Prabowo yang akan menentukan dua nama untuk dikirim ke MPR.

Jika mengacu jadwal, Prabowo harus mengirim dua nama paling lambat 18 November 2026, atau 14 hari sebelum paripurna 2 Desember. Artinya, waktu tersisa sekitar dua pekan sejak pernyataan Doli.

Partai-partai koalisi masih akan melakukan lobi. Nama-nama dari Gerindra mendominasi karena partai itu memiliki kursi terbanyak di DPR. Golkar dan PDIP masing-masing menyumbang satu nama. Sisanya dari PKB, PAN, dan Demokrat.

AHY sudah menyatakan tidak akan mengusulkan nama cawapres. Pernyataan itu bisa dibaca sebagai sikap Demokrat yang tidak ingin mendorong kadernya. Namun bukan berarti AHY menolak jika dipilih Prabowo.

Publik akan menunggu siapa dua nama yang akhirnya dipilih. Paripurna MPR pada 2 Desember 2026 menjadi momen penentuan. Sampai saat itu, dinamika politik diprediksi memanas.

Analisis Redaksi

Langkah Golkar membeberkan delapan nama bisa dibaca sebagai upaya membuka ruang diskusi publik. Partai itu tidak ingin proses pengisian wapres terkesan tertutup. Namun, daftar itu juga menunjukkan bahwa Golkar ingin tetap relevan dalam koalisi.

Yang menarik, lima dari delapan nama berasal dari partai koalisi, dan tiga dari Gerindra. Ini menandakan bahwa Prabowo memiliki ruang sangat luas untuk memilih. Ia bisa mengambil kader partai sendiri, atau menunjuk tokoh dari partai lain untuk menjaga keseimbangan politik.

Pernyataan Muzani bahwa asal calon tidak diatur UUD memberi legitimasi konstitusional. Namun secara politik, memilih kader non-koalisi bisa memicu gesekan internal. Sebaliknya, memilih kader Gerindra akan memperkuat kontrol partai atas pemerintahan.

Dengan waktu kurang dari dua minggu, publik berhak mendesak transparansi. Nama-nama yang beredar sebaiknya diuji di ruang publik, bukan hanya di meja elite partai. Paripurna MPR 2 Desember akan menjadi ujian bagi kualitas demokrasi Indonesia.

Sumber: cnnindonesia.com, mpr.go.id