Prabowo Beri Waktu Sepekan, Partai Koalisi Diminta Usul Cawapres Pengganti Gibran

Presiden Prabowo Subianto memberi waktu sepekan kepada pimpinan partai koalisi untuk membahas dan menyiapkan usulan nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Arahan itu disampaikan dalam pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Setiap partai diminta melakukan pembahasan internal sebelum menyampaikan figur yang dinilai layak kepada Presiden. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan diskusi dalam pertemuan lanjutan bersama para ketua umum partai politik.

Kabar ini pertama kali dilaporkan RMBANTEN.COM melalui laporan Raja Media Network pada Sabtu (14/11/2026). Tenggat sepekan itu menjadi sinyal bahwa proses penjaringan nama mulai masuk tahap komunikasi politik yang lebih intensif.

Kronologi Arahan Prabowo di Istana Bogor

Pertemuan di Istana Bogor berlangsung Jumat siang. Prabowo mengundang sejumlah ketua umum partai politik untuk membicarakan langkah lanjutan setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari posisi Wakil Presiden.

Dalam forum itu, Presiden tidak langsung menyodorkan nama. Ia memilih jalur lain: meminta partai-partai pendukung pemerintah berembuk lebih dulu, lalu membawa hasilnya kembali ke meja Presiden.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membenarkan adanya tenggat tersebut. Menurut dia, instruksi itu disampaikan lisan dalam pertemuan dan berlaku untuk semua ketua umum yang hadir.

"Ketua-ketua partai, kita tadi diminta dalam satu minggu untuk menyiapkan nanti," kata Zulkifli Hasan seusai pertemuan, seperti dikutip RMBANTEN.COM.

Setelah sepekan, Prabowo dijadwalkan kembali mengundang pimpinan partai politik. Agenda berikutnya adalah membahas hasil komunikasi dan pembahasan internal masing-masing partai.

Urutan ini penting dicatat. Partai tidak diminta mengirim nama langsung ke MPR, melainkan lebih dulu menyampaikannya kepada Presiden. Mekanisme konstitusional tetap berjalan melalui MPR RI, yang sebelumnya sudah menetapkan jadwal pemilihan pada 2 Desember 2026.

PAN Tegaskan Tidak Ajukan Kader Sendiri

Zulkifli Hasan memberi posisi yang jelas soal peluang mengajukan kader PAN. Ia menyatakan partainya tidak akan mencalonkan siapa pun untuk kursi Wakil Presiden.

"Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi Wakil Presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, tidak ada," tegasnya.

Sikap itu menempatkan PAN sebagai partai yang memberi keleluasaan kepada Prabowo. Dalam konteks koalisi, posisi semacam ini mengurangi satu variabel dalam perhitungan politik: tidak ada tarik-menarik kursi dari jalur PAN.

Meski begitu, Zulkifli tetap menyebut pembahasan internal tetap dilakukan. Partai diberi ruang mendiskusikan figur yang dianggap layak sebelum menyampaikan pandangan kepada Presiden.

"Kita dikasih waktu satu minggu untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan," ujarnya.

Ia juga membantah kemungkinan Presiden mengumumkan calon Wakil Presiden pada Jumat malam. Alasannya, Prabowo punya agenda padat setelah pertemuan di Bogor.

Agenda Palu dan KTT ASEAN di Manila

Menurut Zulkifli, Prabowo akan bertolak ke Palu, Sulawesi Tengah, untuk menghadiri kegiatan Muhammadiyah. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke Manila, Filipina, untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

"Beliau kan besok ke Palu, Tanwir Muhammadiyah, saya ikut mendampingi. Terus dari situ beliau ke Manila, ASEAN Summit," jelasnya.

Jadwal tersebut membuat pembahasan kandidat kemungkinan besar berlanjut setelah Presiden menyelesaikan rangkaian kunjungan dan kembali mengundang para pimpinan partai. Artinya, tenggat sepekan itu berjalan paralel dengan agenda kenegaraan Presiden di dalam dan luar negeri.

Bagi publik, situasi ini menjelaskan mengapa tidak ada pengumuman nama pada Jumat malam. Prosesnya sengaja dibuat bertahap: pembahasan internal partai, penyampaian usulan ke Presiden, lalu pembahasan lanjutan.

Yang belum terungkap sampai sekarang adalah siapa figur yang akan masuk dalam daftar usulan. Tidak ada nama yang disebut dalam pertemuan itu, dan tidak ada pernyataan resmi soal kriteria yang dipakai Presiden.

Peran Gerindra dan Peta Politik di Koalisi

Ketika ditanya apakah calon akan berasal dari partai koalisi atau luar koalisi, Zulkifli menyerahkan pembahasan itu kepada Partai Gerindra. Jawaban ini menunjukkan bahwa dinamika penentuan calon masih membutuhkan komunikasi antarpartai pendukung pemerintahan.

"Teman-teman, kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah," kata Zulhas, sapaan akrabnya.

Pernyataan itu bisa dibaca sebagai penanda bahwa Gerindra memegang posisi sentral dalam pembahasan. Sebagai partai Presiden, Gerindra punya kepentingan langsung dalam memastikan siapa yang akan mendampingi Prabowo di sisa masa jabatan.

Beberapa hal yang masih terbuka dalam proses ini:

• Nama-nama yang akan diusulkan masing-masing partai setelah pembahasan internal selesai.
• Apakah usulan datang dari kader partai koalisi, di luar koalisi, atau dari kalangan nonpartai.
• Kriteria yang dipakai Presiden dalam memilih dari daftar usulan yang masuk.
• Waktu pengumuman resmi, mengingat MPR sudah menetapkan jadwal pemilihan pada 2 Desember 2026.

Peta politiknya cukup jelas: Presiden memegang kunci, partai pengusung punya peran, dan MPR menjadi pintu akhir. Namun komposisi dukungan di parlemen tetap menentukan seberapa mulus proses itu berjalan.

Sejumlah pemberitaan sebelumnya juga menyoroti bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan calon wakil presiden berasal dari partai pengusung. Pandangan itu disampaikan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, seperti dilaporkan RMBANTEN.COM dalam berita terkait. Dengan begitu, ruang bagi figur nonpartai tetap terbuka secara konstitusional.

Dampak dan Langkah Selanjutnya Menuju 2 Desember

Tenggat sepekan itu punya efek langsung pada ritme politik nasional. Partai-partai kini punya batas waktu jelas untuk menyelesaikan pembahasan internal, sesuatu yang biasanya berlarut-larut.

Bagi pemerintahan, proses yang cepat membantu menjaga stabilitas. Kekosongan posisi Wakil Presiden terlalu lama bisa mengganggu ritme kerja kabinet dan menimbulkan spekulasi politik yang tidak perlu.

Bagi partai, tenggat ini memaksa mereka memilih: mengajukan kader sendiri, mendukung figur dari partai lain, atau menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden seperti yang dilakukan PAN.

Langkah berikutnya sudah terjadwal. Setelah sepekan, Prabowo kembali mengundang pimpinan partai. Setelah itu, dua nama diajukan melalui mekanisme konstitusional di MPR RI, yang sebelumnya menetapkan pemilihan pada 2 Desember 2026.

Perhatian publik kini tertuju pada hasil pembahasan internal partai politik dalam sepekan ke depan. Siapa figur yang akan diusulkan dan dipilih Presiden Prabowo untuk mengisi posisi Wakil Presiden masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab.

Analisis Redaksi

Keputusan Prabowo memberi tenggat sepekan bukan sekadar soal manajemen waktu. Ini cara Presiden memindahkan beban pembahasan ke partai, tanpa harus terlihat menutup pintu bagi salah satu pihak. Partai diminta berembuk, tetapi hasil akhirnya tetap melewati meja Presiden. Di situ letak kendali sebenarnya.

Pernyataan PAN yang menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden memperlihatkan satu pola yang mungkin menular ke partai lain. Jika semakin banyak partai memilih sikap serupa, proses penjaringan nama akan berubah menjadi ajang adu pengaruh yang senyap, bukan pertarungan terbuka di ruang publik. Publik berhak menuntut transparansi soal kriteria, bukan hanya soal nama.

Ada satu hal yang perlu diawasi: tenggat sepekan berjalan bersamaan dengan agenda Presiden ke Palu dan Manila. Jangan sampai percepatan proses politik mengorbankan ruang uji publik terhadap calon. Pemilihan di MPR pada 2 Desember 2026 sudah di depan mata. Waktu yang tersisa seharusnya dipakai untuk membuka rekam jejak calon, bukan sekadar merapikan kesepakatan antarpartai di balik pintu tertutup.