Bursa Cawapres Pengganti Gibran: Golkar Bocorkan 8 Nama, Puan hingga AHY

Partai Golkar membuka daftar delapan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut nama Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Daftar itu disampaikan Doli di Jakarta, Sabtu (14/11/2026). Menurut dia, kedelapan figur tersebut berasal dari kalangan ketua umum dan pimpinan partai politik yang dinilai punya rekam jejak panjang di politik maupun pemerintahan.

Meski melempar nama, Golkar tidak mengklaim kursi wapres. Doli menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. "Karena kami yakin keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo adalah keputusan terbaik untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia," ujarnya.

Delapan Nama yang Disebut Golkar

Doli merinci asal-usul setiap nama. Dari PDIP ada Puan Maharani. Dari Golkar muncul Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Gerindra menyumbang tiga nama sekaligus: Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Sugiono, dan Ahmad Muzani.

Berikutnya ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Semuanya adalah pimpinan partai yang selama ini duduk di lingkar koalisi pemerintahan.

"Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada 8 nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan," kata Doli dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Alasan yang dia ajukan sederhana. "Mereka adalah pimpinan-pimpinan Partai Politik yang punya pengalaman panjang di politik dan juga di pemerintahan," jelasnya.

Daftar ini bukan surat usulan resmi. Golkar menyebutnya sebagai gambaran figur yang layak dipertimbangkan, bukan sebagai tiket yang harus dipakai Prabowo. Delapan nama itu dirangkum dalam daftar berikut:

• Puan Maharani — PDIP
• Bahlil Lahadalia — Ketua Umum Golkar
• Sufmi Dasco Ahmad — Ketua Harian Gerindra
• Sugiono — Sekjen Gerindra
• Ahmad Muzani — Gerindra
• Muhaimin Iskandar — Ketua Umum PKB
• Zulkifli Hasan — Ketua Umum PAN
• Agus Harimurti Yudhoyono — Ketua Umum Demokrat

Kursi Kosong dan Tenggat MPR

Kursi wapres kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Sejumlah pemberitaan menyebut MPR mempercepat proses pemilihan dan pelantikan wapres baru. Salah satu judul di laman AFU.ID menyebut MPR menargetkan pemilihan dan pelantikan pada 2 Desember.

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan lembaganya ingin bergerak cepat. "Makin cepat makin baik," ujarnya seperti dikutip dalam pemberitaan yang sama. Pernyataan itu memberi sinyal bahwa tekanan waktu menjadi bagian dari perdebatan, bukan hanya soal siapa nama yang akan dipilih.

Di sisi lain, DPD menyatakan tidak akan mengusulkan nama cawapres. Sikap itu disampaikan dengan alasan bahwa siapa pun yang dipilih Prabowo wajib didukung. Artinya, jalur pencalonan praktis bergantung pada partai politik dan Istana.

Prosesnya sendiri bukan perkara sederhana. Pengisian kursi wapres yang kosong harus melalui mekanisme kelembagaan, melibatkan partai pengusung, Presiden sebagai pemegang hak prerogatif politik, lalu bermuara pada pemilihan di MPR. Karena itu, setiap pernyataan elite partai dibaca sebagai sinyal negosiasi, bukan sekadar komentar.

Pertemuan di Istana Bogor dan Permintaan Prabowo

Sebelum daftar Golkar muncul, Prabowo sudah mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan itu, menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Prabowo meminta setiap partai membahas kandidat di internal masing-masing lebih dulu.

"Untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak siapa nanti yang diserahkan kepada beliau. Di minggu depan ya," kata Zulhas usai pertemuan, seperti dikutip dalam laporan yang sama.

Zulhas menjelaskan pertemuan lanjutan baru bisa digelar pekan berikutnya karena Prabowo punya agenda padat. "Beliau kan besok ke Palu, Tanwir Muhammadiyah, saya ikut mendampingi. Terus dari situ beliau ke Manila, ASEAN Summit. Nah, pulang dari itu kita akan undang lagi satu minggu kemudian," ujarnya.

Pola ini menunjukkan Prabowo ingin menjaga ritme. Ia tidak membuka pencalonan secara terbuka, tetapi meminta partai koalisi menyaring nama lebih dulu. Dari situ, nama-nama yang muncul di ruang publik seperti Dasco dan AHY disebut menguat dalam sejumlah pembahasan.

Pernyataan Doli soal delapan nama bisa dibaca sebagai bagian dari proses itu. Golkar menyodorkan daftar, tetapi sekaligus menegaskan tidak akan memaksakan pilihan. Posisi semacam ini lazim dalam koalisi besar: partai menyampaikan aspirasi, Presiden memegang keputusan.

Peta Koalisi dan Sinyal dari Internal

Delapan nama yang disebut Golkar hampir seluruhnya berasal dari partai yang menopang pemerintahan. Tidak ada nama dari luar lingkar koalisi dalam daftar itu. Komposisinya pun menarik: Gerindra menyumbang tiga nama, sementara PDIP hanya satu.

Kehadiran nama Puan Maharani dalam daftar menandai satu hal. Meski PDIP berada di luar kabinet, namanya tetap masuk pertimbangan partai koalisi. Sebaliknya, muncul pula pemberitaan bahwa PKB tidak mengusulkan nama Cak Imin untuk posisi wapres, dan usulan itu disebut sebagai aspirasi pribadi. Sinyal-sinyal seperti ini menunjukkan bahwa dukungan di tingkat partai belum tentu seragam dengan suara elite yang beredar di publik.

Golkar sendiri menegaskan tidak memasang syarat. Menurut Doli, tidak ada halangan bagi Prabowo memilih calon dari partai koalisi maupun tokoh di luar pemerintahan. Pernyataan itu membuka ruang bagi nama di luar delapan kandidat, termasuk kalangan profesional atau tokoh nonpartai.

Yang jelas, bursa cawapres kini bergerak di dua tingkat sekaligus: perdebatan publik soal nama, dan negosiasi tertutup antar ketua umum partai. Keduanya berjalan bersamaan menuju pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pekan depan.

Langkah Selanjutnya Menuju 2 Desember

Setelah pertemuan di Istana Bogor, agenda berikutnya adalah pengumpulan usulan nama dari masing-masing partai. Prabowo dijadwalkan mengumpulkan kembali para ketua umum untuk membahas kandidat. Dari situ, nama yang dipilih akan dibawa ke mekanisme kelembagaan, termasuk pembahasan di MPR.

Tenggat yang beredar di ruang publik adalah 2 Desember, merujuk pada rencana pemilihan dan pelantikan wapres baru. Jika jadwal itu dipegang, maka waktu bagi partai untuk menyaring nama tinggal hitungan hari setelah Prabowo kembali dari Manila.

Bagi Golkar, posisi sudah jelas: mendukung apa pun keputusan Prabowo. "Karena kami yakin keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo adalah keputusan terbaik untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia," kata Doli. Pernyataan itu menutup pintu bagi spekulasi bahwa Golkar akan mendorong kandidatnya sendiri secara agresif.

Yang tersisa kini adalah menunggu pertemuan lanjutan. Di sana, delapan nama itu akan diuji: bertahan, menguat, atau justru tergeser oleh figur yang belum disebut sama sekali. Informasi lebih lanjut soal dinamika koalisi bisa dipantau melalui pemberitaan MPR dan pernyataan resmi partai politik.

Analisis Redaksi

Daftar delapan nama yang dilempar Golkar lebih mirip peta kekuatan koalisi daripada daftar kandidat sungguhan. Hampir semuanya ketua umum atau pimpinan partai yang sudah duduk di lingkar pemerintahan. Tidak ada nama dari luar, tidak ada tokoh nonpartai, dan tidak ada kejutan. Yang dilakukan Doli sebenarnya bukan mengumumkan calon, melainkan menunjukkan siapa saja yang punya kursi di meja negosiasi.

Yang paling mencolok justru cara Golkar menutup pernyataannya. Setelah menyebut delapan nama, Doli langsung menyerahkan keputusan kepada Prabowo dan menyatakan dukungan penuh. Pola ini berulang di hampir semua partai koalisi. Semua menyodorkan nama, tetapi tidak ada yang mau disebut sebagai pihak yang memaksakan pilihan. Akibatnya, publik hanya mendapat daftar tanpa kejelasan kriteria: apa yang sebenarnya dinilai, bagaimana rekam jejak ditimbang, dan siapa yang benar-benar serius dicalonkan.

Di sisi lain, tenggat 2 Desember memberi tekanan tersendiri. Proses pengisian kursi wapres bukan sekadar soal popularitas nama, tetapi menyangkut legitimasi kelembagaan dan stabilitas kabinet di tengah agenda pemerintahan yang padat. Jika pertemuan pekan depan hanya menghasilkan daftar baru tanpa keputusan, publik berhak bertanya apakah mekanisme ini benar-benar berjalan atau hanya berputar pada nama yang sama. Delapan nama itu kini menunggu satu hal: apakah Prabowo memilih dari daftar, atau justru mengambil jalan yang belum terpetakan.