Kritik Diri Komite Partai Militer Provinsi Lang Son 2026: Kolonel Nguyen Cong Khue Pimpin Evaluasi

Komite Tetap Komite Partai Militer Provinsi Lang Son menggelar konferensi kritik diri dan kritik tahun 2026 pada sore 13 November, dipimpin Kolonel Nguyen Cong Khue, Komisaris Politik Komando Militer Provinsi. Konferensi mengevaluasi kepemimpinan kolektif dan pelaksanaan tugas pertahanan daerah.

Kolonel Nguyen Cong Khue menjabat sebagai anggota Komite Partai Provinsi, Wakil Sekretaris Tetap Komite Partai Militer Provinsi, sekaligus Komisaris Politik Komando Militer Provinsi. Ia memimpin langsung jalannya konferensi yang berlangsung di Lang Son tersebut.

Mayor Jenderal Duong Van Quang dan Kolonel Mai Xuan Phong Hadir

Konferensi itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Salah satunya Mayor Jenderal Duong Van Quang, anggota Komite Tetap Komite Partai Wilayah Militer 1 dan Wakil Komisaris Politik Wilayah Militer 1.

Turut hadir Kolonel Mai Xuan Phong, anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi, Wakil Sekretaris Komite Partai Militer Provinsi, dan Komandan Komando Militer Provinsi. Kehadiran keduanya menandai pengawasan langsung dari tingkat wilayah militer terhadap proses evaluasi internal di Lang Son.

Agenda utama konferensi adalah mengadopsi laporan ringkasan yang meninjau kinerja Komite Tetap Komite Partai Militer Provinsi sepanjang 2026. Selain itu, forum menyepakati laporan yang merangkum pendapat serta saran dari komite Partai akar rumput mengenai Komite Tetap dan setiap anggotanya.

Hasil Penilaian: Sentralisme Demokratis dan Kepemimpinan Kolektif

Laporan yang diadopsi menilai Komite Tetap Komite Partai Militer Provinsi telah mematuhi prinsip sentralisme demokratis secara ketat. Prinsip kepemimpinan kolektif dan tanggung jawab individu juga dinyatakan berjalan sesuai aturan.

Komite dinilai menerapkan peraturan kerja, peraturan kepemimpinan, dan peraturan koordinasi secara disiplin. Fungsi komite dalam memberikan nasihat kepada Komite Partai Provinsi dan Komite Rakyat Provinsi pun dinilai berjalan efektif.

Nasihat itu mencakup kepemimpinan, pengelolaan, dan pengarahan tugas pertahanan serta militer daerah. Selain itu, komite berperan dalam pekerjaan pertahanan perbatasan dan pembangunan zona pertahanan.

Fokus lain adalah memimpin angkatan bersenjata provinsi melaksanakan tugas pertahanan dan militer lokal secara komprehensif. Pelaksanaan itu berjalan seiring penerapan model pemerintahan lokal dua tingkat.

Komite juga memimpin koordinasi erat dengan departemen, lembaga, dan daerah. Tujuannya membangun postur pertahanan nasional yang solid, terintegrasi dengan postur keamanan rakyat dan postur pertahanan perbatasan rakyat.

Kinerja Kerja Partai hingga Kampanye 500 Hari

Laporan menyoroti sejumlah capaian konkret. Kegiatan kerja partai dan politik dalam pelatihan, latihan, serta kesiapan tempur dinilai berjalan baik. Penyelenggaraan kompetisi dan acara olahraga, pekerjaan logistik dan teknis, hingga diplomasi pertahanan juga disebut mencapai hasil positif.

Kapasitas kepemimpinan komprehensif dan kekuatan perjuangan komite serta organisasi Partai di semua tingkatan mengalami kemajuan signifikan. Demokrasi dan persatuan dijunjung tinggi untuk menyelesaikan tugas politik sekaligus mengatasi kelemahan dan kekurangan.

Sejumlah hasil yang disebut dalam konferensi:

• Pelaksanaan kebijakan, resolusi, arahan, kesimpulan, rencana, dan program kerja dari tingkat lebih tinggi berjalan ketat, efektif, dan substantif.
• Penyelesaian seluruh tugas, rencana, dan program kerja politik dinyatakan sukses dan komprehensif.
• Angkatan bersenjata menjaga kesiapan tempur ketat di semua tingkatan dan berkoordinasi menjaga keamanan serta ketertiban.
• Target perekrutan tercapai 100 persen.
• Kampanye 500 hari untuk mengintensifkan pencarian, pengumpulan, dan identifikasi jenazah prajurit yang gugur diselesaikan dengan sangat baik.

Pelaksanaan kebijakan wilayah belakang militer, pencegahan bencana, penyelamatan, dan bantuan kepada masyarakat juga disebut mencapai hasil positif. Pembangunan partai dan pembangunan angkatan bersenjata mendapat perhatian, sementara prinsip sentralisme demokratis dan peraturan kerja pada dasarnya diterapkan secara serius.

Arahan Mayor Jenderal Duong Van Quang untuk Periode Berikutnya

Dalam pidatonya, Mayor Jenderal Duong Van Quang menekankan bahwa sepanjang 2026 seluruh anggota Komite Tetap Komite Partai Militer Provinsi Lang Son menunjukkan persatuan, konsensus, dan tanggung jawab tinggi. Menurutnya, hal itu menegaskan kemampuan kepemimpinan dan bimbingan komprehensif komite.

Ia juga menyoroti fokus peningkatan kapasitas kepemimpinan dan kekuatan tempur komite serta organisasi Partai di semua tingkatan dalam Komite dan Komando Partai Militer Provinsi. Penilaian itu disampaikan di hadapan para delegasi yang hadir.

Untuk periode mendatang, Duong Van Quang menyarankan Komite Tetap terus berpegang pada prinsip sentralisme demokratis dan peraturan kerja. Ia mendorong penguatan peran, tanggung jawab, semangat perintis, dan perilaku teladan dari setiap anggota komite Partai.

Fokus berikutnya adalah peningkatan kualitas pertahanan lokal dan pekerjaan penasihat militer. Kesiapan tempur harus dijaga ketat, situasi dipantau cermat, dan kelengahan dihindari.

Ia juga memprioritaskan inovasi dan peningkatan kualitas pelatihan serta pendidikan politik. Pembangunan kekuatan yang teratur dan disiplin disebut sebagai syarat, disertai penguatan komite Partai yang bersih, kuat, dan teladan.

Semua itu dikaitkan dengan pembangunan unit teladan dan luar biasa yang kuat secara komprehensif. Duong Van Quang menutup arahannya dengan penegasan agar seluruh tugas yang diberikan diselesaikan dengan sukses.

Konteks: Model Pemerintahan Dua Tingkat dan Pertahanan Perbatasan

Konferensi ini berlangsung saat militer daerah Vietnam menyesuaikan diri dengan model pemerintahan lokal dua tingkat. Penyesuaian itu mengubah cara komando militer provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat bawah.

Lang Son sendiri merupakan provinsi perbatatan di utara Vietnam yang berbatasan langsung dengan China. Karena posisinya, isu pertahanan perbatasan dan pembangunan zona pertahanan menjadi bagian tetap dari agenda komite Partai militer provinsi.

Dalam kerangka itu, kritik diri dan kritik bukan sekadar formalitas administratif. Forum ini menjadi mekanisme internal partai untuk menilai kepemimpinan kolektif, mengukur disiplin kerja, dan menampung masukan dari komite Partai akar rumput sebelum kebijakan dijalankan pada tahun berikutnya.

Proses serupa juga berlangsung di berbagai provinsi lain di Vietnam dengan pola yang sama: dipimpin pejabat komisaris politik, dihadiri perwakilan komite Partai wilayah militer, dan menghasilkan rekomendasi untuk periode berikutnya. Laporan lengkap mengenai konferensi ini dipublikasikan Báo Lạng Sơn.

Bagi Komando Militer Provinsi Lang Son, hasil konferensi menjadi dasar penyusunan program kerja 2027. Arahan Duong Van Quang mengenai kesiapan tempur, kualitas pelatihan, dan pembangunan komite Partai yang bersih akan menjadi acuan dalam evaluasi berikutnya.

Publikasi resmi Vietnam.vn juga menampilkan konferensi ini sebagai bagian dari rangkaian berita pertahanan daerah, termasuk pembahasan mengenai pembangunan pertahanan perbatasan di sejumlah provinsi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui Vietnam.vn.

Analisis Redaksi

Konferensi kritik diri dan kritik di Lang Son menunjukkan pola evaluasi internal yang khas dalam struktur partai dan militer Vietnam. Yang menarik bukan sekadar daftar capaian, melainkan cara forum ini menempatkan kritik sebagai instrumen manajemen: komite akar rumput diberi ruang menyampaikan pendapat tentang kinerja pimpinan, lalu hasilnya dirangkum dan dibahas di tingkat provinsi.

Namun, nilai sebuah kritik diri bergantung pada seberapa konkret kelemahan yang diakui. Laporan dalam konferensi ini menyebut adanya kelemahan dan kekurangan yang berhasil diatasi, tetapi tidak merinci bentuknya. Tanpa rincian, publik sulit menilai apakah evaluasi berjalan substantif atau hanya bersifat seremonial. Di sisi lain, kehadiran Wakil Komisaris Politik Wilayah Militer 1 memberi sinyal bahwa proses ini diawasi dan bukan sekadar internal provinsi.

Yang patut dicermati adalah penekanan pada kesiapan tempur, pemantauan situasi, dan penghindaran kelengahan. Bagi provinsi perbatasan seperti Lang Son, arahan semacam itu wajar. Tetapi pergeseran ke model pemerintahan lokal dua tingkat menuntut komando militer provinsi beradaptasi cepat, terutama dalam koordinasi dengan pemerintah daerah yang strukturnya berubah. Di titik inilah kualitas kepemimpinan kolektif benar-benar diuji, bukan hanya di atas kertas laporan konferensi.