Penundaan Penetapan Calon Kades Kediri: Pengamat Hukum Ingatkan Panitia Objektif

Pengamat hukum sekaligus advokat, Lalu Armayadi, S.H., menyoroti penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Ia menegaskan panitia desa berwenang menetapkan calon dan keputusan resmi semestinya tidak mudah diubah hanya karena keberatan satu bakal calon.

Penundaan itu berawal dari rapat pleno panitia desa pada Selasa, 10 November 2026, yang memutuskan lima bakal calon lolos seleksi. Satu bakal calon dinyatakan tidak lolos karena memperoleh nilai akhir terendah. Keberatan dari bakal calon yang gagal membuat agenda pengundian nomor urut yang semula dijadwalkan 12 November 2026 ikut tertunda.

Kronologi Seleksi dan Penundaan Tahapan Pilkades Kediri

Panitia Pilkades Kediri sebelumnya melaksanakan proses seleksi terhadap enam bakal calon kepala desa. Seleksi dilakukan melalui penilaian tambahan dan akumulasi nilai yang menghasilkan peringkat akhir.

Berdasarkan hasil seleksi, lima bakal calon dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa. Satu bakal calon tidak lolos karena nilai akhirnya paling rendah di antara enam peserta.

Adapun perolehan nilai masing-masing bakal calon adalah:

• Tauhid: 66,80 poin
• Chandra Wirawan: 66,80 poin
• Muktasimbillah: 66,40 poin
• Moh. Faorani: 45,80 poin
• Erwin Hardi: 45,80 poin
• Lahamudin: 33,90 poin

Hasil itu kemudian dituangkan dalam rapat pleno panitia desa. Namun, bakal calon yang tidak lolos mengajukan keberatan. Keberatan tersebut ditindaklanjuti ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat.

Dampaknya, agenda pengundian nomor urut calon kepala desa yang semula dijadwalkan pada 12 November 2026 ditunda. Hingga Kamis, 12 November 2026, Desa Kediri menjadi satu-satunya desa dari sembilan desa di Kecamatan Kediri yang belum menyelesaikan penetapan calon dan pengambilan nomor urut.

Delapan desa lain telah menyelesaikan kedua tahapan tersebut. Penundaan di Desa Kediri pun menjadi sorotan karena berpotensi mengganggu jadwal Pilkades Serentak 2026 di tingkat kecamatan.

Pernyataan Lalu Armayadi: Keberatan Wajar, tetapi Keputusan Panitia Harus Dihormati

Lalu Armayadi menilai hak menyampaikan keberatan merupakan bagian yang wajar bagi setiap bakal calon. Namun, ia menegaskan keberatan itu tidak serta-merta menjadi dasar untuk mengubah atau merevisi keputusan panitia desa.

"Hak menyampaikan keberatan itu wajar dan merupakan bagian dari hak setiap bakal calon. Namun, keberatan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk mengubah atau merevisi keputusan panitia desa yang telah ditetapkan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku," tegas Armayadi, dikutip dari Suara NTB.

Menurutnya, panitia kabupaten harus menempatkan diri secara profesional sesuai kewenangan yang diberikan regulasi. Penanganan keberatan mesti dilakukan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan ketentuan hukum.

Ia mengingatkan agar panitia kabupaten tidak mengambil alih kewenangan panitia desa tanpa dasar hukum yang jelas. Sebab, perubahan keputusan penetapan calon di tingkat desa harus memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas.

"Jika dilakukan tanpa prosedur yang tepat, langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan ketidakpastian hukum," ujarnya.

Armayadi juga menyoroti batas waktu tahapan Pilkades. Setiap keputusan maupun tindak lanjut atas keberatan harus mempertimbangkan kepastian hukum dan keberlangsungan seluruh tahapan pemilihan.

Ia merujuk pada prinsip-prinsip hukum administrasi pemerintahan, terutama asas kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, dan profesionalitas dalam pengambilan keputusan.

Respons Camat Kediri dan Penanganan Keberatan di DPMD Lobar

Camat Kediri, Saiful Abubakar, mengakui dinamika dalam tahapan Pilkades merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Terutama pada desa yang memiliki jumlah bakal calon lebih dari lima orang sehingga harus melalui mekanisme penetapan lima calon.

Pihak kecamatan telah mengantisipasi kemungkinan munculnya keberatan maupun protes. Pendekatan dilakukan melalui komunikasi, sosialisasi, dan pemberian pemahaman kepada seluruh pihak terkait.

"Upaya tersebut dilakukan bersama tim kecamatan dan unsur terkait agar setiap persoalan dapat diselesaikan sesuai ketentuan," kata Saiful Abubakar.

Terkait Pilkades Kediri, ia menyebut bakal calon mengajukan keberatan sehingga ditindaklanjuti ke DPMD. Pembahasan telah dilakukan oleh DPMD, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh panitia Pilkades di tingkat desa dan kecamatan.

DPMD Kabupaten Lombok Barat sebelumnya memastikan seleksi tambahan Pilkades Serentak sesuai regulasi. Namun, keberatan dari bakal calon tetap menjadi pintu masuk bagi peninjauan proses di tingkat kabupaten.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari panitia desa mengenai jadwal baru pengundian nomor urut. DPMD juga belum merinci hasil pemeriksaan atas keberatan yang diajukan.

Dampak Penundaan bagi Tahapan Pilkades Serentak 2026

Penundaan di Desa Kediri membuat tahapan Pilkades Serentak 2026 di Kecamatan Kediri tidak seragam. Delapan desa sudah menyelesaikan penetapan calon dan pengambilan nomor urut, sementara Desa Kediri masih tertahan.

Ketidakseragaman itu berpotensi memengaruhi jadwal kampanye dan pemungutan suara jika tidak segera diselesaikan. Setiap tahapan Pilkades memiliki tenggat yang saling berkait.

Armayadi mendorong panitia desa segera melanjutkan tahapan pengundian nomor urut setelah proses penanganan keberatan dilaksanakan sesuai mekanisme. Menurutnya, hak bakal calon yang mengajukan keberatan tetap dihormati, tetapi hak bakal calon lain yang telah lolos juga harus dilindungi.

"Jangan sampai keberatan dari satu pihak kemudian menghambat seluruh tahapan Pilkades. Panitia desa harus tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai aturan," ujarnya.

Ia menambahkan, jika keberatan sudah diproses berdasarkan mekanisme yang berlaku dan tidak ada dasar hukum untuk mengubah keputusan, tahapan berikutnya harus segera dilanjutkan, termasuk pengundian nomor urut.

Selain itu, ia meminta DPMD Lombok Barat mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan independensi. Fungsi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi harus dijalankan sesuai batas kewenangan yang diatur regulasi.

"Setiap rekomendasi maupun keputusan harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, fakta, dan ketentuan hukum yang relevan," kata Armayadi.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Keputusan Panitia dan DPMD Lobar

Bola penanganan keberatan kini berada di tangan panitia Pilkades tingkat desa dan kecamatan. DPMD Lombok Barat telah melakukan pembahasan, tetapi hasilnya belum diumumkan secara rinci.

Panitia desa dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, mempertahankan keputusan pleno 10 November 2026 jika keberatan dinilai tidak memiliki dasar hukum. Kedua, melakukan peninjauan jika ditemukan pelanggaran prosedur dalam seleksi.

Apa pun keputusannya, Armayadi menekankan pentingnya menjaga integritas proses Pilkades. Ia juga mengingatkan agar tidak muncul kesan intervensi terhadap kewenangan panitia desa.

"Semua pihak harus menghormati prosedur, menjaga kepastian hukum, dan memastikan tahapan pemilihan tetap berjalan secara demokratis," tutupnya.

Warga Desa Kediri menanti kepastian jadwal pengundian nomor urut. Sebab, tanpa nomor urut, tahapan kampanye tidak bisa dimulai. Sementara delapan desa lain di Kecamatan Kediri sudah melangkah lebih jauh.

Pilkades Serentak 2026 di Lombok Barat menjadi ujian bagi panitia dalam menyeimbangkan hak bakal calon dan kepastian tahapan. Keputusan yang diambil dalam pekan ini akan menentukan apakah Desa Kediri bisa mengejar ketertinggalan atau justru menjadi sumber sengketa baru.

Analisis Redaksi: Ujian Profesionalitas Panitia di Tengah Tarik-Menarik

Kasus Pilkades Kediri memperlihatkan titik rawan dalam setiap proses seleksi calon: ketika hasil resmi panitia berhadapan dengan keberatan peserta yang gagal. Di sinilah profesionalitas panitia diuji, bukan hanya di tingkat desa, tetapi juga di DPMD dan kecamatan.

Lalu Armayadi benar bahwa keberatan adalah hak. Namun, hak itu tidak boleh berubah menjadi alat untuk menunda tahapan yang sudah dijadwalkan. Jika setiap keberatan otomatis menghentikan proses, maka Pilkades akan selalu berada dalam ketidakpastian. Delapan desa lain sudah menyelesaikan tahapan, sementara Desa Kediri tertahan. Ketimpangan ini seharusnya menjadi alarm bagi panitia kabupaten.

DPMD Lombok Barat perlu menjelaskan secara terbuka hasil pemeriksaan atas keberatan tersebut. Apakah ada pelanggaran prosedur dalam seleksi tambahan? Jika tidak ada, keputusan pleno 10 November 2026 harus dipertahankan dan pengundian nomor urut segera digelar. Jika ada, koreksi harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, bukan karena tekanan politik.

Yang paling penting, warga Desa Kediri berhak mendapatkan kepastian. Penundaan yang berlarut-larut hanya akan memicu spekulasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pilkades. Panitia harus berani mengambil keputusan objektif, dan semua pihak harus menghormati hasilnya.

Sumber: kemendesa.go.id