Hukum Berhati Nurani: Refleksi Hari Pahlawan di Tengah Krisis Kepercayaan

Anggota Komisi Hukum DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai kepercayaan publik terhadap hukum tengah terkikis. Dalam refleksi Hari Pahlawan 2026, ia menawarkan konsep hukum berhati nurani sebagai jalan keluar dari krisis itu.

Dalam artikel yang dipublikasikan di Belarakyat.com, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengaitkan peringatan 10 November dengan kondisi penegakan hukum nasional. Ia menyebut sindiran no viral, no justice sebagai cermin kekecewaan warga.

“Di mata banyak warga, hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tulis Aboe Bakar dalam artikel tersebut. “Perkara kecil bisa berujung penjara, perkara besar justru menggantung tanpa kepastian.”

Dari Surabaya 1945 ke Ruang Sidang Hari Ini

Aboe Bakar membuka refleksinya dengan mengenang pertempuran Surabaya pada 1945. Para pemuda kala itu, tulisnya, menghadapi ultimatum pasukan Sekutu hanya dengan bambu runcing, senjata rampasan, dan tekad mempertahankan kemerdekaan. Banyak yang gugur, dan sebagian besar namanya tak tercatat dalam buku sejarah.

Delapan puluh satu tahun kemudian, peringatan itu diisi dengan upacara, tabur bunga, dan unggahan media sosial. Bagi Aboe Bakar, semua itu penting, tetapi menyisakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan seremoni: apakah api perjuangan masih menyala dalam cara negara menegakkan hukum?

Pertanyaan itu ia nilai mendesak. Sebab, kepercayaan publik tidak runtuh dalam satu malam. Ia terkikis oleh pengalaman sehari-hari warga yang merasa dipersulit saat mengurus perkara, korban yang justru disalahkan ketika melapor, dan rakyat kecil yang tidak punya pembela. Sementara mereka yang punya kuasa dan sumber daya, tulisnya, seolah selalu menemukan jalan keluar.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan itu tidak menampik bahwa masih banyak penegak hukum bekerja dengan integritas. Ia menyebut mereka sebagai pahlawan dalam arti paling sunyi: orang yang tetap jujur saat tidak ada yang melihat. Namun ia menegaskan, kepercayaan publik dibangun dari pengalaman kolektif, sehingga perbaikannya harus sistemik dan dimulai dari nilai.

Membaca Logo Hari Pahlawan 2026: Api, Tangan, dan Hati

Tahun ini Kementerian Sosial mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”. Dalam logo peringatan tersebut, ada dua simbol yang menurut Aboe Bakar sangat relevan dengan dunia hukum: tangan serta perpaduan api dengan hati.

Tangan melambangkan persatuan dalam keberagaman, gotong royong, dan kekuatan warga yang bergerak bersama. Adapun api yang menyatu dengan hati menggambarkan pengabdian yang lahir dari ketulusan.

Aboe Bakar mengajak membaca dua simbol itu perlahan. Api adalah semangat, keberanian, dan daya juang. Tetapi api yang tidak dikendalikan akan membakar apa pun di hadapannya. Di sinilah hati berperan: memberi arah, menahan keberanian agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan, dan menjaga semangat agar tidak kehilangan kemanusiaan.

“Pesan logo itu terang: pengabdian sejati bukan sekadar soal berani dan berkobar, melainkan soal tulus,” tulisnya.

Ia lalu menarik pelajaran itu ke ruang sidang, kantor penyidik, dan meja jaksa. Penegak hukum memegang api berupa kewenangan menangkap, menahan, menuntut, dan memutus. Kewenangan itu menyangkut kebebasan, nama baik, dan masa depan seseorang. Tanpa hati, api itu berbahaya. Dengan hati, ia berubah menjadi cahaya yang menuntun ke arah keadilan.

Hilangnya Wajah Manusia dari Proses Hukum

Menurut Aboe Bakar, masalahnya tidak berhenti pada perlakuan yang timpang. Ada persoalan lebih dalam: hilangnya wajah manusia dari proses hukum. Ketika hukum hanya dipahami sebagai pasal, prosedur, dan target penyelesaian perkara, orang yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi sekadar berkas.

Padahal, tulisnya, di balik setiap berkas ada keluarga yang menunggu, ada anak yang bertanya mengapa ayahnya tak kunjung pulang, dan ada korban yang menanti pemulihan.

Ia merujuk pemikiran Gustav Radbruch yang mengingatkan bahwa hukum harus menegakkan tiga nilai sekaligus: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam praktik, menurut dia, Indonesia sering terpaku pada kepastian yang kaku. Kepastian tanpa keadilan hanya melahirkan ketertiban yang dingin.

Aboe Bakar juga mengangkat gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo dengan prinsip sederhana namun menghunjam: hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Gagasan itu, katanya, semakin relevan hari ini.

“Tentu, krisis ini bukan alasan untuk menggeneralisasi. Banyak penegak hukum bekerja dengan integritas, sering dalam keterbatasan dan bahkan dengan risiko pribadi,” tulisnya.

Tiga Wujud Hukum yang Berhati Nurani

Dalam artikelnya, Aboe Bakar merumuskan tiga wujud hukum yang berhati nurani:

• Hukum yang memanusiakan. Setiap orang diperlakukan sebagai manusia bermartabat, termasuk tersangka dan terdakwa. Praduga tak bersalah bukan formalitas, pemeriksaan tidak disertai kekerasan, penahanan bukan hukuman sebelum putusan, dan bantuan hukum bukan barang mewah.
• Hukum yang berpihak pada pemulihan. Keadilan restoratif menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi masyarakat sebagai tujuan. Namun pendekatan ini tidak boleh menjadi jalan pintas menekan korban agar berdamai, apalagi pintu belakang bagi pelaku berkuasa.
• Hukum yang setara. Pejabat dan rakyat biasa, orang kaya dan orang miskin, mereka yang punya jaringan luas dan yang tidak punya siapa-siapa, harus mendapat perlakuan sama. Ujiannya ada pada konsistensi.

Ketiganya bertemu pada satu titik: ketulusan. Penyidik yang tulus mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jaksa yang tulus menuntut dengan pertimbangan keadilan, bukan mengejar angka. Hakim yang tulus memutus jujur pada fakta dan nurani, bukan pada tekanan dari luar.

Ia juga mengingatkan bahwa Pancasila sejak awal menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kata itu, tulisnya, tidak bisa dipisahkan: keadilan harus beradab, dan keberadaban harus adil.

Melangkah Bersama: Beban Perbaikan Bukan Milik Aparat Semata

Tema peringatan tahun ini memuat kata “bersama”, dan logo menghadirkan tangan sebagai simbol gotong royong. Aboe Bakar menilai pesan itu penting karena masyarakat sering melemparkan seluruh beban perbaikan hukum ke pundak aparat, seolah warga hanya penonton atau penuntut.

Padahal, budaya hukum dibentuk oleh semua pihak. Ketika warga memaklumi suap kecil demi kelancaran urusan, mereka ikut merawat sistem yang dikeluhkan. Ketika seseorang dihakimi di media sosial sebelum ada putusan, praduga tak bersalah ikut tergerus. Ketika ketidakadilan dibiarkan karena dianggap bukan urusan sendiri, api perjuangan padam perlahan.

“Melangkah bersama berarti masing-masing mengambil perannya,” tulisnya.

Ia merinci peran itu: aparat penegak hukum memperbaiki integritas dan empati; pembuat kebijakan membuka ruang pengawasan dan menutup celah kesewenang-wenangan; akademisi dan masyarakat sipil mengawal dengan kritik membangun; media menyajikan informasi berimbang, bukan mengejar sensasi; warga memilih jujur dalam urusan sehari-hari dan menuntut hak dengan cara beradab.

Aboe Bakar juga menyebut kritik sebagai bagian dari cinta kepada negeri. Para pendiri bangsa, katanya, tidak sempurna tetapi bersedia dikritik dan terus belajar. Penegak hukum yang berjiwa besar akan melihat masukan publik sebagai cermin untuk memperbaiki diri, bukan sebagai serangan.

Meneladani Pahlawan di Meja Kerja Hukum

Frasa “Pahlawanku Teladanku” menurut Aboe Bakar mengandung ajakan sederhana tetapi berat: menjadikan pahlawan sebagai teladan, bukan sekadar patung. Di ruang hukum, bentuk keteladanan itu bisa sangat konkret.

Bagi seorang polisi, pahlawan adalah petugas yang menolak amplop dan tetap melayani warga dengan sabar. Bagi seorang jaksa, ia yang berani menuntut sesuai bukti meski ada tekanan. Bagi seorang hakim, ia yang memutus jujur ketika kebenaran tidak populer. Bagi seorang advokat, ia yang mendampingi klien miskin tanpa mengharap imbalan. Bagi warga, ia yang berani melapor dan bersaksi dengan benar ketika diam terasa lebih aman.

“Ini bukan heroisme yang berteriak. Ia lebih sunyi dan lebih konsisten,” tulisnya.

Justru di situlah ketulusan diuji. Kepahlawanan di medan perang mudah dikenali, sedangkan kepahlawanan di meja kerja sering tidak ada yang melihat. Aboe Bakar menegaskan bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan 1945 tidak berhenti pada lepasnya penjajahan. Ia juga mencakup keadilan sosial dan perlakuan bermartabat bagi setiap warga negara. Perjuangan itu belum selesai, hanya berganti medan.

Ia menutup refleksinya dengan pesan agar Hari Pahlawan menjadi waktu bercermin, bukan hanya mengenang. Para pahlawan telah menyalakan api kemerdekaan, dan tugas generasi sekarang menjaganya tetap menyala tanpa membakar, dengan hati tulus sebagai kendali.

“Hukum yang berhati nurani bukanlah hukum yang lunak. Ia tegas pada kejahatan dan tidak mengenal kompromi dengan korupsi, tetapi ketegasannya lahir dari rasa keadilan, bukan dari kekuasaan,” tulis Aboe Bakar.

Ia menambahkan, kepercayaan publik tidak dapat dituntut, hanya dapat dimenangkan. Caranya tidak rumit meski tidak mudah: perlakukan setiap orang dengan adil, terbuka pada pengawasan, berani mengakui kekeliruan, dan konsisten dari satu kasus ke kasus lainnya.

“Ketika itu terjadi, hukum tidak lagi dipandang sebagai alat yang menakutkan, melainkan sebagai rumah bersama yang melindungi,” tulisnya.

Analisis Redaksi

Gagasan hukum berhati nurani yang diajukan Aboe Bakar menyentuh titik yang jarang dibahas di ruang kebijakan: nilai. Selama ini, pembaruan hukum di Indonesia lebih sering dibicarakan sebagai soal struktur, anggaran, dan regulasi. Ketiganya penting, tetapi tidak cukup. Tanpa orientasi nilai yang jelas, lembaga sekuat apa pun bisa kehilangan arah. Sindiran no viral, no justice yang ia kutip bukan sekadar kelakar warganet, melainkan indikator bahwa rasa keadilan publik sudah lama tidak terwakili oleh prosedur formal.

Yang menarik, artikel ini datang dari anggota Komisi Hukum DPR RI. Artinya, kritik itu bukan hanya diarahkan ke aparat penegak hukum, tetapi juga ke lembaga tempat ia sendiri duduk. Komisi III DPR memegang peran dalam seleksi hakim agung, pengawasan lembaga penegak hukum, dan pembahasan rancangan undang-undang di sektor hukum. Karena itu, gagasan hukum yang memanusiakan, berpihak pada pemulihan, dan setara seharusnya tidak berhenti sebagai refleksi 10 November. Ia perlu diterjemahkan ke dalam agenda legislasi yang terukur, misalnya penguatan perlindungan saksi dan korban, pengawasan atas praktik penahanan, serta transparansi dalam penanganan perkara yang menyita perhatian publik.

Namun ada catatan kritis. Seruan ketulusan mudah berubah menjadi retorika bila tidak disertai mekanisme yang memaksa akuntabilitas. Ketulusan tidak bisa diukur, tetapi konsistensi bisa. Publik berhak menuntut rekam jejak yang jelas: bagaimana sebuah komisi mengawal kasus besar, bagaimana sikapnya ketika ada tekanan politik, dan bagaimana ia merespons laporan masyarakat. Tanpa itu, hukum berhati nurani hanya akan menjadi frasa indah di artikel opini. Peringatan Hari Pahlawan seharusnya menjadi pemicu, bukan sekadar perhentian.

Sumber: kemsos.go.id