LBH Pers Indonesia Desak Dewan Pers: Mediasi Adil untuk Wartawan yang Diteror

LBH Pers Indonesia bersama Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum mendatangi Gedung Dewan Pers di Jakarta untuk mengadukan dugaan intimidasi terhadap belasan wartawan. Mereka menuntut Dewan Pers memeriksa aduan secara berimbang dan membuka kembali pemeriksaan bila ada bukti baru.

Audiensi itu diterima Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, Kamis, 12 November 2026. Rombongan dipimpin Direktur Eksekutif LBH Pers Indonesia, Advokat Lemens Kodongan, S.H., M.H., yang juga kuasa hukum Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum.

Mereka datang membawa bukti screenshot percakapan WhatsApp berisi dugaan ancaman dan intimidasi. Ada pula modus mendatangi jurnalis langsung agar berita dihapus atau di-take down.

Kronologi Konfirmasi yang Berujung pada Aduan

Rangkaian kasus ini bermula saat awak media mendatangi kantor Danny Septriadi Djayaprawira di Gedung DDTC Tower, Jakarta Utara, pada 25 Mei 2026. Kedatangan mereka untuk meminta klarifikasi dan hak jawab terkait dugaan pembuatan paspor ganda anak di bawah umur berinisial GI.

Paspor lama GI masih aktif hingga 2027. Namun diduga telah diterbitkan paspor baru untuk membawa anak itu ke luar negeri tanpa persetujuan ibu kandung selaku pemegang hak asuh sah. Dugaan itu berpotensi melanggar UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan pasal pemalsuan dokumen KUHP.

Alih-alih mendapat klarifikasi, awak media dihadapkan pada sikap defensif Darussalam yang mengaku partner kerja Danny. Ia menyebut persoalan itu urusan pribadi, bukan kantor. Darussalam juga menyampaikan Danny sedang berada di Singapura.

Ia mempertanyakan legalitas jurnalistik dengan meminta surat tugas dan surat perintah liputan. Padahal kerja wartawan dilindungi UU Pers No. 40 Tahun 1999. Darussalam akhirnya meminta kartu nama wartawan dan berjanji menyampaikan permintaan konfirmasi kepada Danny.

Upaya kedua pada 7 Juni 2026 kembali buntu. Pihak keamanan yang mengaku penyambung lidah manajemen menghalangi wartawan, mempertanyakan surat tugas, dan meminta wartawan tidak lagi datang ke kantor. Mereka mengalihkan wartawan ke rumah kediaman Danny.

Tim kuasa hukum memaparkan fakta bahwa wartawan telah menempuh konfirmasi berulang. Termasuk melalui surat resmi pada 19 Mei 2026 ke Kantor Kementerian Imigrasi, 26 Mei 2026 ke DDTC Tower, dan 7 Juni 2026. Pihak pengadu disebut menolak menemui wartawan dan menutup pintu konfirmasi.

Pemberitaan sendiri bersumber dari konferensi pers resmi mengenai sengketa antara OLH dan Danny Septriadi terkait dugaan kepemilikan paspor ganda. Pihak pengadu melalui kuasa hukumnya, Iki Dulagin, justru melaporkan sejumlah media ke Dewan Pers.

Iki Dulagin dan Sidang Etik di PERADI

Nama Iki Dulagin mencuat dalam aksi damai ratusan jurnalis di depan PERADI Tower pada 14 Agustus 2026. Massa menuntut Dewan Kehormatan PERADI memecat oknum advokat itu atas dugaan intimidasi dan ancaman terhadap belasan wartawan.

Menurut Koordinator Lapangan, tindakan tersebut melanggar UU Pers No. 40 Tahun 1999 dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta. Warga bernama OLH juga berencana mengadukan Iki Dulagin atas dugaan manipulasi data sejak perceraian 2021 dengan Danny Septriadi Djayaprawira.

OLH menyebut perceraiannya diputus verstek tanpa panggilan patut hingga KTP dan KK-nya berubah. Ada pula pemblokiran sepihak sertifikat rumah warisan ayahnya yang sudah inkracht sebagai harta bawaan OLH berdasarkan Putusan Perkara Nomor 222 hingga kasasi MA berdasarkan data BPN Jakarta Utara 12 Juni 2025. OLH berharap PERADI mencabut izin praktik teradu.

Awak media dua kali mencoba konfirmasi langsung kepada Iki Dulagin di Kantor PERADI Tower Jakarta saat ia hadir menjalani Sidang Etik Dewan Kehormatan Advokat PERADI. Pada percobaan pertama dan kedua, 26 Agustus 2026, Iki Dulagin justru kabur dan tidak mau menemui awak media demi pemenuhan cover both side.

Saat meliput sidang etik Dewan Kehormatan Pusat PERADI Otto, OLH hadir langsung menyerahkan bukti dokumen yang dicatat majelis. Ketua Majelis meminta Iki mengundurkan diri sebagai anggota DPN PERADI dan memintanya keluar dari ruang sidang. Agenda sidang lanjutan adalah penyerahan surat pengunduran diri dan KTA.

Saat dikonfirmasi, bagian Humas PERADI Otto, Riri Purbasari Dewi, mengaku belum mendapat informasi resmi.

Objektivitas Pemeriksaan Dewan Pers Dipertanyakan

Dalam audiensi di Dewan Pers, tim kuasa hukum mempertanyakan objektivitas pemeriksaan pengaduan. Mereka menanyakan ada tidaknya Berita Acara Pemeriksaan atau klarifikasi yang melibatkan redaksi.

Mereka juga mempertanyakan kesiapan Dewan Pers membuka kembali pemeriksaan apabila diajukan bukti baru atau novum. Lemens menjelaskan bahwa pengadu tidak memberikan hak jawab sehingga sudah jelas tidak wajib dilayani.

Abdul Manan membenarkan hal itu. Menurutnya, hak jawab hanya wajib dilayani apabila pengadu benar-benar mengirimkan hak jawabnya, dan konfirmasi harus dibuktikan.

Tim kuasa hukum juga menyerahkan bukti screenshot percakapan WhatsApp berisi dugaan ancaman serta intimidasi dari oknum yang mengaku utusan atau staf Danny Septriadi Djayaprawira. Ada pula modus mendatangi jurnalis langsung agar berita dihapus.

"Rekan-rekan wartawan menjadi ketakutan karena diteror, diancam dilaporkan ke Dewan Pers, merasa medianya akan hancur dan tidak dapat iklan karena setiap berita ditayangkan dilaporkan lagi oleh Iki Dulagin ke Dewan Pers secara masif, terstruktur, dan sistematis," ujar Lemens, Kamis, 12 November 2026.

Abdul Manan menyarankan agar intimidasi terhadap jurnalis tersebut dilaporkan resmi ke Bareskrim Polri seraya mengirimkan tembusannya kepada Dewan Pers. Tim kuasa hukum mengonfirmasi bahwa laporan resmi telah dilayangkan ke Bareskrim Mabes Polri pada Agustus lalu.

Dinamika sempat terjadi di awal kedatangan. Surat permohonan audiensi diterima staf layanan publik Astrid, tetapi tim kuasa hukum keberatan hanya disambut staf berstatus ASN. Mereka meminta bertemu langsung pimpinan Dewan Pers hingga akhirnya diterima Abdul Manan.

Hak Jawab dan Batas Ranah Pidana Pers

Lemens menegaskan kedatangan mereka untuk meminta keadilan proses. Pemeriksaan berimbang atas fakta intimidasi dan konfirmasi dinilai penting demi kemerdekaan pers dan hak masyarakat atas informasi.

Soedarto Rimbun, perwakilan manajemen media Majalah CEO, menekankan sengketa karya jurnalistik merupakan domain Dewan Pers melalui hak jawab. Menurutnya, itu bukan ranah pidana kecuali pidana murni maupun empat larangan utama pers.

• Berita bohong
• Fitnah
• Sadis
• Cabul

Soedarto menyatakan produk jurnalistik Majalah CEO berbasis fakta akurat dan kepentingan publik, sehingga dilindungi Pasal 8 Undang-Undang Pers. Lewat audiensi ini, LBH Pers Indonesia dan Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum mendesak Dewan Pers memberikan perlindungan nyata bagi wartawan yang diintimidasi.

Mereka juga meminta Dewan Pers memeriksa seluruh bukti baru secara objektif dan berimbang kepada kedua belah pihak. Tujuannya satu: tegaknya kemerdekaan pers di Indonesia.

Rujukan hukum yang dipakai tim kuasa hukum adalah UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keduanya menjadi dasar argumen bahwa konfirmasi dan hak jawab seharusnya berjalan dua arah.

Proses di Dewan Pers kini bergantung pada kesiapan lembaga itu menindaklanjuti bukti baru. Sementara laporan ke Bareskrim Polri menjadi jalur paralel yang sudah berjalan sejak Agustus.

Analisis Redaksi: Ujian bagi Kewibawaan Dewan Pers

Kasus ini bukan sekadar sengketa pemberitaan antara media dan seorang advokat. Ada pola yang perlu dibaca jernih: wartawan menempuh prosedur konfirmasi berlapis, tetapi pintu justru ditutup, lalu aduan dilempar ke Dewan Pers secara masif.

Jika benar laporan dilakukan terstruktur setiap kali berita tayang, maka fungsi Dewan Pers sebagai penjaga kemerdekaan pers sedang diuji. Lembaga itu tidak boleh berhenti pada formalitas pemeriksaan. Ia harus berani menyatakan apakah hak jawab benar-benar dikirim, dan apakah konfirmasi memang telah dibuktikan.

Saran Abdul Manan agar intimidasi dilaporkan ke Bareskrim Polri masuk akal. Namun jalur pidana tidak boleh menjadi alasan Dewan Pers menunda perlindungan. Kewibawaan lembaga ini ditentukan oleh keberaniannya memeriksa ulang ketika bukti baru muncul, bukan oleh kecepatannya menutup berkas.

Yang paling dirugikan bila proses ini berlarut adalah publik. Setiap teror terhadap jurnalis, apa pun motifnya, pada akhirnya mempersempit hak masyarakat untuk tahu.

Sumber: dewanpers.or.id