PAN Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran, Zulhas Serahkan ke Prabowo

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan PAN tidak mengajukan kader untuk menjadi calon wakil presiden yang akan diusulkan kepada MPR. Ia menyerahkan sepenuhnya penentuan nama kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Zulhas, sapaan akrabnya, seusai pertemuan para ketua umum partai politik dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam. Pertemuan tersebut membahas dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Tetapi kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," kata Zulhas, dikutip dari ANTARA News Makassar.

Jalannya Pertemuan di Istana Bogor

Pertemuan itu berlangsung pada Jumat malam dan dihadiri sejumlah ketua umum partai politik. Agenda utamanya membicarakan dua nama calon wakil presiden yang bakal diajukan kepada MPR RI. Presiden Prabowo yang memimpin langsung pertemuan tersebut.

Dari keterangan Zulhas, tidak ada keputusan final yang diambil malam itu. Prabowo justru memberikan ruang kepada para ketua partai politik untuk membahas nama yang dinilai layak diusulkan sebagai calon wakil presiden. Tenggatnya satu minggu.

"Prabowo memberikan waktu satu minggu kepada para ketua partai politik untuk membahas nama yang dinilai layak diusulkan sebagai calon wakil presiden," ujar Zulhas menjelaskan hasil pertemuan.

Artinya, proses penjaringan nama belum selesai. Partai-partai koalisi masih punya waktu sepekan untuk berdiskusi sebelum nama-nama itu dibawa ke forum yang lebih tinggi, yakni MPR RI.

Posisi PAN: Ikut Arahan, tetapi Tak Usung Kader

Zulhas menegaskan PAN akan mengikuti arahan Presiden. Partainya akan mendiskusikan usulan secara internal sesuai mekanisme yang berlaku. Namun ia memberi catatan tegas soal kader.

Menurut Zulhas, tidak ada kader PAN yang diajukan untuk posisi calon wakil presiden. Keputusan mengenai sosok yang akan dipilih tetap berada di tangan Presiden Prabowo.

"Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," tegasnya.

Sikap ini menempatkan PAN sebagai partai yang mendukung proses tanpa mencalonkan figur dari internal. Posisi tersebut berbeda dari partai yang secara terbuka menyodorkan nama kadernya untuk kursi wakil presiden.

Demokrat Ikut Menahan Diri

Langkah PAN tidak berdiri sendiri. Partai Demokrat juga menyatakan tidak mengajukan nama untuk mengisi kursi wakil presiden. Sikap itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, sebagaimana diberitakan dalam artikel AHY tegaskan Demokrat tidak ajukan nama untuk isi kursi wapres.

Dengan demikian, dua partai dalam lingkaran koalisi memilih menyerahkan penentuan nama kepada Presiden. Pola ini menunjukkan arah pembahasan yang lebih terpusat pada keputusan Prabowo ketimbang tarik-menarik antarpartai.

Bagi publik, sinyalnya cukup jelas: kursi wakil presiden tidak sedang diperebutkan secara terbuka oleh partai-partai koalisi. Pembahasan berlangsung di ruang tertutup, dengan Presiden sebagai penentu akhir.

Mengapa Kursi Wapres Kosong dan Harus Diisi

Pembahasan ini muncul karena kursi wakil presiden perlu diisi melalui mekanisme konstitusional. Calon wakil presiden yang diajukan kepada MPR merupakan bagian dari proses pengisian jabatan tersebut.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR memiliki peran dalam proses pengisian jabatan wakil presiden ketika terjadi kekosongan. Partai politik pengusul menyampaikan nama, lalu MPR memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.

Karena itu, pertemuan di Istana Bogor bukan sekadar silaturahmi politik. Ada proses resmi yang sedang berjalan, dengan tenggat dan tahapan yang harus dilalui. Nama yang muncul nanti akan dibawa ke forum MPR.

Zulhas menyebut ada dua nama calon wakil presiden yang didiskusikan dalam pertemuan itu. Namun ia tidak merinci siapa saja figur yang dimaksud. Sampai berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi soal nama-nama tersebut.

Apa yang Terjadi Sepekan ke Depan

Setelah pertemuan Jumat malam, para ketua umum partai politik memiliki waktu satu minggu untuk membahas nama yang layak diusulkan. Pembahasan itu dilakukan di internal masing-masing partai sebelum dibawa kembali ke forum bersama.

PAN, menurut Zulhas, akan menjalankan arahan tersebut. Partai berlambang matahari terbit itu akan mendiskusikan usulan secara internal, meski keputusan akhir tetap diserahkan kepada Presiden.

Yang perlu dicermati, tidak semua partai tentu mengambil posisi yang sama. Ada partai yang memilih menyerahkan keputusan, ada pula yang mungkin mengajukan nama. Dinamika inilah yang akan menentukan bentuk akhir dua nama yang sampai ke MPR.

Bagi publik, indikator yang paling mudah dipantau adalah apakah muncul nama-nama baru dalam sepekan ke depan. Jika tidak ada, maka keputusan Presiden Prabowo akan menjadi penentu tunggal arah pengisian kursi wakil presiden.

Analisis Redaksi

Pernyataan Zulhas bukan sekadar basa-basi politik. Dengan mengatakan PAN tidak punya kader yang maju, ia menutup pintu bagi spekulasi bahwa partainya sedang memperebutkan kursi wapres. Ini langkah aman secara politik, sekaligus menegaskan posisi PAN sebagai pendukung setia Presiden.

Tetapi ada sisi lain yang perlu dibaca. Ketika dua partai besar sama-sama menyerahkan keputusan kepada Presiden, pusat gravitasi politik berpindah ke Istana. Partai-partai koalisi berubah menjadi penasihat, bukan penentu. Dalam jangka panjang, pola ini bisa memperkuat posisi Presiden, namun juga mengurangi ruang partai untuk tampil sebagai pengusul alternatif.

Pertanyaannya, apakah penyerahan penuh seperti ini sehat bagi proses demokrasi? Di satu sisi, ia mempercepat pengambilan keputusan dan menghindari perang terbuka antarpartai. Di sisi lain, publik kehilangan kesempatan menyaksikan proses seleksi yang transparan. Nama-nama yang dibahas di ruang tertutup tidak pernah benar-benar diuji di hadapan publik sebelum dibawa ke MPR.

Sepekan ke depan akan menjadi ujian. Jika nama yang muncul nanti benar-benar lahir dari pertimbangan matang, publik bisa menerimanya. Namun jika kesan yang muncul adalah keputusan sepihak tanpa pembahasan terbuka, kritik akan sulit dibendung. Zulhas sudah memilih posisi. Kini giliran publik menilai hasilnya.