Kader Golkar Gunungkidul Geruduk Kantor DPD, Gugat Musda dan Tolak Plt PK

Puluhan pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) dan kader Partai Golkar Gunungkidul menggelar aksi damai di Kantor DPD II Golkar Gunungkidul, Sabtu (14/11/2026). Mereka menggugat hasil Musda XI yang menetapkan Eri Agustin Sudiati sebagai ketua dan menolak pembentukan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus PK.

Aksi yang melibatkan perwakilan 14 PK se-Gunungkidul itu berlangsung pada siang hari. Massa menyampaikan pernyataan sikap dan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Gunungkidul yang telah menetapkan Eri Agustin Sudiati sebagai ketua DPD periode 2026–2031.

Dalam aksi tersebut, mereka menilai proses pergantian kepemimpinan menyisakan persoalan serius, terutama menyangkut hak suara pengurus di tingkat kapanewon. Mereka juga mempersoalkan penerbitan surat Plt yang disebut diterima hanya beberapa jam sebelum Musda berlangsung.

Kronologi Musda XI dan Penolakan Kader

Polemik ini sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Sebelum Musda digelar, sejumlah pengurus kecamatan dan kader senior Golkar telah menyuarakan kekecewaan atas penundaan agenda organisasi tersebut. Musda yang sedianya dijadwalkan pada 8 November 2025 baru terlaksana pada 9 November 2026 di Kantor DPD Partai Golkar DIY.

Dalam forum tersebut, Eri Agustin Sudiati ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi karena menjadi satu-satunya bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Penetapan itu menjadikannya perempuan pertama yang memimpin Golkar Gunungkidul.

Namun hasil Musda tersebut justru memunculkan penolakan dari pengurus PK se-Gunungkidul. Penolakan telah disampaikan melalui surat pernyataan sikap yang memuat tujuh poin keberatan terhadap penyelenggaraan Musda XI. Aksi damai di kantor DPD II menjadi kelanjutan dari keberatan tertulis itu.

Supriyono, perwakilan PK Golkar, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keberatan kader terhadap hasil Musda yang dinilai tidak sesuai dengan aturan organisasi. "Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang terpilih menjadi ketua DPD," kata Supriyono dalam aksi tersebut, seperti dikutip dari Sorot.co.

Menurutnya, hal yang lebih mendasar adalah bagaimana proses pemilihan kepemimpinan partai dilaksanakan dengan menghormati hak para pemilik suara. Ia juga mengungkapkan keberatan terkait penerbitan surat Plt terhadap pengurus PK yang disebut diterima hanya beberapa jam sebelum Musda berlangsung.

Tuntutan Kader: Gugat Musda hingga Tolak Plt PK

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, terdapat beberapa tuntutan utama. Berikut poin-poinnya:

• Menggugat hasil Musda yang dinilai tidak sah.
• Menolak pembentukan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus PK yang dianggap dipaksakan.
• Menuntut demokrasi internal partai berjalan secara jujur dan sesuai aturan.
• Menyerukan seluruh kader menjaga persatuan dengan semangat Salam Satu Golkar.
• Meminta aturan organisasi benar-benar ditegakkan.

Para pengurus PK menilai masa kepengurusan mereka secara otomatis diperpanjang hingga Musda dilaksanakan berdasarkan ketentuan organisasi. Mereka pun mempersoalkan keputusan pemberhentian pengurus lama dan pengangkatan Plt yang dinilai mengabaikan hak suara Pengurus Kapanewon.

Supriyono menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata tentang siapa yang terpilih menjadi ketua DPD. "Yang lebih mendasar adalah bagaimana proses pemilihan kepemimpinan partai dilaksanakan dengan menghormati hak para pemilik suara," ujarnya.

Mereka berharap persoalan tersebut mendapatkan perhatian dari pimpinan partai di tingkat yang lebih tinggi. Mereka menuntut agar mekanisme organisasi dijalankan sesuai AD/ART dan tidak mengabaikan prinsip demokrasi internal.

Latar Belakang Konflik Internal Golkar Gunungkidul

Konflik internal Golkar Gunungkidul bukan hal baru. Sebelum Musda, sejumlah pengurus kecamatan dan kader senior telah menyuarakan kekecewaan atas penundaan agenda organisasi. Musda yang sedianya digelar pada 8 November 2025 baru terlaksana setahun kemudian, pada 9 November 2026.

Penundaan itu memicu pertanyaan tentang kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Para pengurus PK menilai masa kepengurusan mereka otomatis diperpanjang hingga Musda dilaksanakan. Namun, penerbitan surat Plt beberapa jam sebelum Musda justru dianggap mengabaikan ketentuan tersebut.

Dalam konteks organisasi partai, Musda adalah forum tertinggi di tingkat kabupaten/kota. Forum ini menetapkan ketua DPD dan merumuskan arah kebijakan partai. Jika prosesnya dipersoalkan, dampaknya tidak hanya pada kepengurusan, tetapi juga pada soliditas partai menjelang agenda politik berikutnya.

Polemik ini juga menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi internal partai masih menjadi titik rawan. Ketika hak suara pengurus di tingkat bawah dianggap tidak dihormati, resistensi pun muncul. Aksi damai di kantor DPD II menjadi cermin dari ketegangan tersebut.

Dampak dan Respons Pihak Terkait

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPD II Golkar Gunungkidul maupun Eri Agustin Sudiati terkait aksi tersebut. Namun, aksi damai ini dipastikan menambah tekanan bagi kepengurusan baru yang baru saja terbentuk.

Bagi para pengurus PK, soliditas partai hanya dapat dijaga apabila seluruh kader mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Mereka menegaskan komitmen untuk tetap berada di dalam partai sambil menuntut perbaikan.

Di sisi lain, hasil Musda yang menetapkan Eri Agustin secara aklamasi sebenarnya menunjukkan tidak ada penantang dalam forum. Namun, aklamasi tanpa penantang tidak serta-merta menghapus keberatan atas proses dan hak suara yang dianggap terabaikan.

Pengamat politik lokal menilai konflik seperti ini lazim terjadi di tubuh partai besar. Penyelesaiannya bergantung pada sejauh mana pimpinan di tingkat atas merespons keberatan kader. Jika dibiarkan, potensi fragmentasi suara di tingkat akar rumput bisa membesar.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Respons DPP

Dengan digelarnya aksi damai, para kader berharap persoalan tersebut mendapatkan perhatian dari pimpinan partai di tingkat yang lebih tinggi. Mereka menuntut agar mekanisme organisasi dijalankan sesuai AD/ART dan tidak mengabaikan prinsip demokrasi internal.

Langkah berikutnya ada di tangan DPP Partai Golkar. Apakah akan membuka ruang mediasi, meninjau kembali hasil Musda, atau mempertahankan keputusan yang ada. Semua opsi memiliki konsekuensi politik bagi soliditas partai di Gunungkidul.

Para pengurus PK juga menyerukan agar seluruh kader tetap menjaga persatuan dengan mengusung semangat Salam Satu Golkar. Namun, seruan itu tampaknya belum cukup untuk meredakan ketegangan yang telah berlangsung sejak sebelum Musda.

Jika tidak segera direspons, aksi serupa berpotensi muncul kembali. Kader di tingkat kapanewon telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam ketika hak suara dianggap diabaikan. Bagi Golkar Gunungkidul, ujian sesungguhnya baru dimulai.

Analisis Redaksi

Konflik di Golkar Gunungkidul memperlihatkan celah klasik dalam pengelolaan partai: keputusan diambil cepat, tetapi komunikasi politik ke tingkat bawah sering terabaikan. Penetapan Eri Agustin Sudiati secara aklamasi seharusnya menjadi momen konsolidasi. Yang terjadi justru sebaliknya karena proses dianggap tidak menghormati hak suara pengurus PK.

Penerbitan surat Plt beberapa jam sebelum Musda menjadi titik paling sensitif. Bagi kader, itu bukan sekadar urusan administratif, melainkan sinyal bahwa mekanisme organisasi bisa diubah sesuai kebutuhan. Dalam jangka panjang, cara seperti ini menggerus kepercayaan terhadap proses internal partai.

DPP Golkar perlu turun tangan, bukan hanya untuk menyelamatkan hasil Musda, tetapi untuk memulihkan kepercayaan kader. Jika dibiarkan, konflik ini bisa menjadi preseden buruk bagi daerah lain. Partai besar tidak cukup hanya menang di atas kertas; ia harus menang di hati kader di tingkat akar rumput.

Sumber: golkar.or.id