Jaksa Banding Vonis 3-7 Tahun Terdakwa Korupsi Klaim Fiktif Rp 24,5 Miliar

Jaksa penuntut umum mengajukan banding atas vonis 3 hingga 7 tahun penjara terhadap tiga terdakwa kasus korupsi klaim fiktif BPJS Ketenagakerjaan periode 2014-2024 yang merugikan keuangan negara Rp 24,5 miliar. Ketiga terdakwa kini berstatus terbanding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permohonan banding itu tercatat di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat. "Pemohon banding: Arif Darmawan Wiratama (jaksa penuntut umum)," demikian bunyi catatan di laman SIPP PN Jakarta Pusat yang dilihat pada Sabtu (14/11/2026).

Ketiga terdakwa adalah Renu Arinta Shani, mantan staf HRD perusahaan swasta yang juga Direktur PT Empat Enam Sejahtera; Sri Listiani, mantan staf bagian verifikasi klaim di BPJS Ketenagakerjaan; dan Sayoko Adi Nugroho, juga mantan staf verifikasi klaim di BPJS Ketenagakerjaan. Status mereka dalam perkara banding ini tertulis jelas: "Status: terbanding (Terdakwa)."

Banding diajukan pada Senin (12/10), lalu berkasnya dikirimkan pada Senin (2/11). Langkah jaksa itu membuka babak baru dalam perkara yang telah menyeret nama lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan ke pusaran korupsi.

Kronologi Vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta

Sidang vonis digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (8/10/2026). Majelis hakim yang diketuai I Wayan Yasa menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum," kata I Wayan Yasa saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara. "Maka perbuatan Terdakwa Renu Arinta Shani bersama Terdakwa Sri Listiani dan Terdakwa Sayoko Adi Nugroho mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 24.548.667.498 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut," ujar hakim.

Majelis hakim juga menegaskan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan ketiganya. Mereka dinyatakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C juncto Pasal 126 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Hakim memerintahkan para terdakwa tetap ditahan, dengan masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Berikut rincian vonis ketiganya:

• Renu Arinta Shani: 7 tahun penjara, denda Rp 600 juta subsider 150 hari, dan uang pengganti Rp 16.336.010.717 subsider paling lama 3 tahun kurungan.
• Sri Listiani: 4 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 140 hari, dan uang pengganti Rp 5.935.093.900 dikurangi pengembalian uang yang disetorkan, subsider 2 tahun kurungan.
• Sayoko Adi Nugroho: 3 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 140 hari, dan uang pengganti Rp 1.633.963.361 dikurangi pengembalian uang yang disetorkan, subsider 1 tahun kurungan.

Siapa Para Terdakwa dan Peran Masing-masing

Renu Arinta Shani menempati posisi paling menonjol. Ia tercatat sebagai mantan staf HRD sebuah perusahaan swasta sekaligus Direktur PT Empat Enam Sejahtera. Beban uang pengganti yang dibebankan kepadanya paling besar, yakni Rp 16,3 miliar, sejalan dengan vonis 7 tahun penjara yang diterimanya.

Sri Listiani dan Sayoko Adi Nugroho memiliki latar belakang yang sama: keduanya mantan karyawan atau staf di bagian verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan. Posisi itu membuat mereka memegang akses langsung terhadap proses pencairan klaim, titik yang menjadi inti perkara.

Kombinasi peran itu menjelaskan mengapa hakim menilai perbuatan mereka dilakukan secara bersama-sama. Ada pihak di luar lembaga yang berhubungan dengan pihak di dalam lembaga, sementara klaim tetap lolos proses verifikasi.

Hakim menilai perbuatan ketiganya bertentangan dengan upaya negara memberantas tindak pidana korupsi. Pertimbangan memberatkan lainnya: perbuatan itu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BP Jamsostek. Adapun hal yang meringankan, para terdakwa dinilai berterus terang, sopan, dan bertanggung jawab kepada keluarganya.

Latar Belakang: Klaim Fiktif Selama Sepuluh Tahun

Perkara ini menyangkut dugaan klaim fiktif yang berlangsung dalam rentang 2014 hingga 2024. Rentang waktu yang panjang itu menunjukkan praktik tersebut tidak berlangsung sekali-dua kali, melainkan melalui pola yang bertahan bertahun-tahun.

BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mengelola dana jaminan sosial yang bersumber dari iuran pekerja dan pemberi kerja. Setiap klaim yang dicairkan harus melewati proses verifikasi. Fungsi itulah yang dalam perkara ini justru diduga disalahgunakan oleh orang di dalamnya.

Kerugian negara yang ditetapkan hakim mencapai Rp 24.548.667.498. Angka itu bukan hasil hitungan kasar, melainkan temuan yang dipakai majelis sebagai dasar pertimbangan. Nilainya hampir setara dengan total uang pengganti yang dibebankan kepada tiga terdakwa.

Kasus serupa juga muncul di tempat lain. Sebelumnya diberitakan adanya petinggi rumah sakit di Magelang yang menjadi tersangka kasus klaim BPJS fiktif senilai Rp 22 miliar bersama ibu dan anaknya. Pola klaim fiktif pada lembaga jaminan sosial tampaknya bukan kasus tunggal.

Alasan Jaksa Mengajukan Banding

Langkah banding jaksa tercatat resmi di SIPP PN Jakarta Pusat. Pemohon banding adalah Arif Darmawan Wiratama selaku jaksa penuntut umum. Permohonan diajukan pada Senin (12/10), hanya beberapa hari setelah vonis dibacakan pada Kamis (8/10).

Berkas banding kemudian dikirimkan pada Senin (2/11). Pengiriman berkas itu menandai perkara resmi berlanjut ke tingkat banding, dengan ketiga terdakwa berposisi sebagai terbanding.

Dalam pemberitaan tidak dijelaskan secara rinci pokok keberatan jaksa terhadap putusan. Namun, mekanisme banding memungkinkan penuntut umum mempersoalkan lamanya pidana, besaran denda, maupun kewajiban uang pengganti yang dinilai tidak sesuai tuntutan.

Banding juga bisa diajukan pihak terdakwa. Dalam perkara lain, jaksa dan eks Ketua Ombudsman diketahui sama-sama mengajukan banding atas vonis 5 tahun penjara. Artinya, banding menjadi jalur yang lazim ditempuh kedua pihak ketika menilai putusan pengadilan tingkat pertama tidak memenuhi rasa keadilan.

Dampak pada BPJS Ketenagakerjaan dan Kepercayaan Publik

Majelis hakim secara eksplisit menyebut vonis ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BP Jamsostek. Penilaian itu bukan sekadar kalimat pelengkap, melainkan masuk dalam pertimbangan memberatkan.

Kepercayaan publik adalah modal utama lembaga pengelola dana sosial. Peserta membayar iuran dengan asumsi dana itu dikelola secara benar dan dibayarkan kepada yang berhak. Ketika klaim fiktif terjadi di bagian verifikasi, asumsi itu goyah.

Kerugian Rp 24,5 miliar juga berdampak langsung pada keuangan negara. Uang pengganti yang dibebankan kepada ketiga terdakwa, jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan sesuai putusan.

Proses banding menambah ketidakpastian. Selama banding berjalan, status hukum ketiga terdakwa belum final. Vonis 3 hingga 7 tahun yang sudah dibacakan masih bisa berubah di tingkat banding, baik diperberat maupun diperingan.

Langkah Selanjutnya di Tingkat Banding

Setelah berkas dikirimkan pada 2 November, perkara akan memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan tingkat banding. Ketiga terdakwa tetap berstatus terbanding, sementara jaksa berposisi sebagai pemohon banding.

Selama proses itu, para terdakwa masih berada dalam tahanan. Hakim tingkat pertama telah memerintahkan mereka tetap ditahan, dan status itu belum berubah sepanjang banding belum diputus.

Publik masih menunggu apakah pengadilan banding mempertahankan vonis, memperberat, atau meringankan. Yang jelas, perkara ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di sektor jaminan sosial, terutama karena rentang waktu perbuatan mencapai sepuluh tahun.

Analisis Redaksi

Banding yang diajukan jaksa membuka pertanyaan yang lebih mendasar: apakah vonis 3 hingga 7 tahun sudah sepadan dengan kerugian Rp 24,5 miliar yang berlangsung selama sepuluh tahun? Bagi publik, lamanya praktik kerap lebih penting daripada besarnya angka. Klaim fiktif yang bertahan dari 2014 sampai 2024 menunjukkan ada celah sistemik, bukan sekadar kesalahan individu.

Hakim sendiri mengakui perbuatan para terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BP Jamsostek. Pengakuan itu semestinya berbobot. Jika kepercayaan publik adalah korban utama, maka pertimbangan soal efek jera seharusnya menjadi pijakan utama dalam menentukan beratnya pidana.

Yang juga patut dicermati, dua dari tiga terdakwa adalah staf verifikasi klaim. Posisi itu berada di jantung pengawasan internal lembaga. Selama proses banding berjalan, publik berhak menuntut penjelasan tentang perbaikan sistem verifikasi, bukan hanya soal hukuman bagi orang-orang yang sudah tertangkap.

Sumber: bpjsketenagakerjaan.go.id