Otto Hasibuan Minta IKADIN Kawal KUHP dan KUHAP Baru, Soroti Celah Hukum

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan meminta Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mengawal penerapan KUHP dan KUHAP baru. Ia menilai kedua regulasi itu masih menyisakan celah hukum yang perlu dirumuskan solusinya.

Permintaan itu disampaikan Otto saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IKADIN pada Sabtu, 14 November 2026. Di hadapan para advokat, ia menempatkan IKADIN sebagai mitra pemerintah dalam membangun sistem hukum dan keadilan.

"Kalau memang betul ada bolong-bolongnya, saya minta IKADIN bisa merumuskan masukan-masukan yang harus kita sampaikan, apakah cukup dilakukan dengan revisi atau bagaimana," ujar Otto, dikutip dari HukumID.

Otto Hasibuan Sebut IKADIN Berusia 41 Tahun dan Punya Peran Historis

Dalam pidatonya, Otto menyoroti rekam jejak IKADIN yang telah berdiri 41 tahun. Menurutnya, organisasi advokat itu termasuk yang tertua di Indonesia.

IKADIN juga disebut memiliki peran historis sebagai salah satu organisasi pendiri Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Catatan itu, kata Otto, menempatkan IKADIN bukan sekadar wadah profesi, melainkan bagian dari perjalanan pembangunan hukum nasional.

"Saya meyakini peranan organisasi IKADIN ini sangat penting dalam membangun keadilan di Indonesia," ujarnya.

Ia menilai keberadaan IKADIN penting dalam dua hal sekaligus: menjaga profesionalisme advokat dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, dua fungsi itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.

Otto juga mendorong IKADIN memperbesar jangkauan bantuan hukum, terutama melalui Pusat Bantuan Hukum IKADIN. Ia menyebut lembaga itu selama ini konsisten membela rakyat miskin.

"Saya mendorong agar IKADIN tetap memperbesar aksesnya melalui Pusat Bantuan Hukum IKADIN yang selalu membela rakyat miskin," kata Otto.

Pembaruan KUHP dan KUHAP Disebut Karya Besar, tetapi Muncul Persoalan

Pada bagian lain pidatonya, Otto membahas implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Ia menyebut pembaruan keduanya sebagai karya besar dalam pembangunan hukum nasional.

Ia menjelaskan posisi KUHAP sebagai hukum formil yang menopang pelaksanaan hukum materiil dalam KUHP. Tanpa prosedur yang rapi, kata dia, substansi KUHP sulit dijalankan di lapangan.

Namun, dalam penerapannya mulai muncul sejumlah persoalan terkait substansi kedua regulasi tersebut. Otto menilai masih ada persoalan hukum yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam ketentuan KUHP maupun KUHAP yang baru.

Karena itu, ia meminta IKADIN ikut memberikan kajian dan masukan terhadap berbagai ketentuan yang dinilai masih memiliki kekurangan atau celah hukum.

Permintaan itu, menurut Otto, sudah ia sampaikan langsung kepada Ketua Umum IKADIN. Organisasi advokat tersebut diminta merumuskan rekomendasi untuk diserahkan kepada pemerintah maupun pihak terkait.

Daftar Masukan yang Diminta Otto Hasibuan dari IKADIN

Otto tidak merinci pasal mana yang dinilai bermasalah. Ia menyerahkan identifikasi persoalan kepada para praktisi yang setiap hari berhadapan dengan perkara di pengadilan.

Dari pernyataannya, ada beberapa hal yang diminta IKADIN lakukan:

• Mengidentifikasi ketentuan KUHP dan KUHAP baru yang dinilai memiliki celah hukum.
• Merumuskan masukan tertulis yang bisa disampaikan kepada pemerintah.
• Menilai apakah persoalan cukup diselesaikan lewat revisi undang-undang atau perlu mekanisme lain.
• Memperkuat layanan Pusat Bantuan Hukum IKADIN bagi masyarakat kurang mampu.
• Mengawal pelaksanaan KUHP dan KUHAP di lapangan melalui pengamatan berkelanjutan.

Ia mengingatkan bahwa penerapan KUHP dan KUHAP yang baru masih relatif awal. Karena itu, pengamatan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaannya di lapangan dinilai perlu.

Otto berharap para advokat yang tergabung dalam IKADIN berperan aktif mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam praktik penegakan hukum.

Mengapa Suara Advokat Dibutuhkan dalam Pembaruan Hukum Pidana

Posisi advokat dalam pembaruan hukum pidana berbeda dari pembentuk undang-undang. Mereka bertemu langsung dengan tersangka, terdakwa, korban, dan saksi sejak penyidikan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Praktik itulah yang membuat catatan advokat kerap lebih konkret dibanding perdebatan di ruang sidang parlemen. Persoalan seperti prosedur penangkapan, hak tersangka, hingga penerapan pidana alternatif baru terasa dampaknya saat perkara berjalan.

Otto menempatkan masukan dari kalangan praktisi hukum sebagai kebutuhan, bukan pelengkap. Menurutnya, masukan itu dibutuhkan untuk memastikan pembaruan hukum pidana benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan keadilan.

Sebagai organisasi yang ikut mendirikan PERADI, IKADIN memiliki jaringan advokat yang tersebar di berbagai daerah. Jaringan itu dinilai memungkinkan pemetaan persoalan dilakukan tidak hanya dari Jakarta.

Sejumlah organisasi advokat lain juga aktif mendorong penguatan bantuan hukum struktural, antara lain melalui PERADI. Isu akses keadilan bagi kelompok kurang mampu memang menjadi salah satu tema berulang dalam diskusi profesi advokat.

Langkah Selanjutnya: Rekomendasi IKADIN Menunggu Dikirim ke Pemerintah

Belum ada tenggat resmi yang disebut Otto untuk penyusunan rekomendasi tersebut. Yang jelas, hasil kajian IKADIN akan menjadi bahan bagi pemerintah dalam menilai apakah KUHP dan KUHAP baru perlu diperbaiki.

Otto membuka kemungkinan perbaikan dilakukan lewat revisi. Namun ia tidak memastikan pilihan itu, dan menyerahkan bentuk akhirnya pada hasil rumusan yang disusun IKADIN.

Pernyataan ini juga menandai posisi pemerintah yang masih membuka ruang evaluasi terhadap dua regulasi anyar tersebut. Alih-alih menutup kritik, Otto justru meminta organisasi advokat menyampaikan temuan secara terstruktur.

Bagi IKADIN, permintaan itu menjadi ujian tersendiri. Organisasi berusia 41 tahun ini dituntut membuktikan bahwa pengalaman panjangnya bisa diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang operasional, bukan sekadar pernyataan sikap.

Analisis Redaksi

Permintaan Otto Hasibuan terasa ganjil sekaligus masuk akal. Ganjil karena seorang wakil menteri koordinator meminta organisasi advokat mencari "bolong-bolong" di undang-undang yang baru saja diberlakukan. Masuk akal karena justru advokat yang paling cepat merasakan dampaknya di ruang pemeriksaan dan persidangan.

Yang perlu dicatat, Otto tidak menyebut pasal mana yang bermasalah. Ia menyerahkan pekerjaan itu kepada IKADIN. Pola ini bisa dibaca sebagai pengakuan bahwa pemerintah belum punya peta persoalan yang lengkap, atau bisa juga dibaca sebagai upaya membagi tanggung jawab atas konsekuensi sebuah produk hukum.

Di sisi lain, ajakan ini membuka peluang bagi IKADIN untuk keluar dari peran seremonial. Organisasi advokat di Indonesia punya sejarah panjang kritik terhadap kebijakan pidana, tetapi tidak selalu mampu merumuskan usulan yang sampai ke meja pengambil keputusan. Jika rekomendasi IKADIN benar-benar disusun rapi, didukung data perkara, dan dikirim terbuka, permintaan Otto bisa berubah dari sekadar retorika menjadi pintu masuk perbaikan yang serius. Jika tidak, KUHP dan KUHAP baru akan terus diuji di lapangan tanpa koreksi berarti.