Bursa Cawapres Pengganti Gibran: Respons Partai Koalisi Prabowo

Sejumlah partai politik koalisi Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Demokrat dan PAN kompak tak mengajukan nama, Golkar justru melempar delapan figur, sementara PDIP menegaskan itu hak prerogatif presiden.

Respons ini muncul menyusul mundurnya Gibran dari posisi Wapres RI pada Kamis (12/11) lalu. Presiden Prabowo kini memegang wewenang menyetor dua nama calon pengganti ke MPR untuk dipilih di sisa masa jabatan 2024-2029.

Batas waktu penyetoran dua nama itu 14 hari sejak surat permintaan MPR dikeluarkan. Konstitusi memberi MPR waktu maksimal 60 hari sejak pengunduran diri untuk menentukan pengganti Gibran. Hingga Jumat (13/11), belum ada nama resmi yang diajukan ke MPR.

Kronologi Mundurnya Gibran dan Mekanisme Pengisian Wapres

Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11). Pengunduran diri itu membuka ruang bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke MPR.

Mekanisme pengisian jabatan wapres yang kosong diatur dalam konstitusi. Presiden mengajukan dua nama calon kepada MPR, yang kemudian memilih salah satunya melalui pemungutan suara. Proses ini harus tuntas dalam 60 hari sejak pengunduran diri.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta publik membaca aturan yang berlaku. "Anda baca saja konstitusi ya, sudah ada aturannya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jumat (13/11).

Habiburokhman mengaku belum mengetahui nama-nama yang mungkin diusulkan. "Sepertinya saya, belum disampaikan ya," kata dia. Ia juga belum bersedia membahas kriteria ideal cawapres karena menunggu Rapat Gabungan di Kompleks Parlemen pada Jumat (13/11). "Nanti ya, kita mau Ragab (Rapat Gabungan), habis Ragab pasti ada," ucapnya.

Rapat Gabungan itu menjadi forum awal bagi fraksi-fraksi di DPR untuk menyamakan sikap sebelum Prabowo mengirim nama ke MPR. Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal hasil rapat tersebut.

Demokrat dan PAN Kompak Tak Ajukan Nama, Serahkan ke Prabowo

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan partainya tidak akan mengajukan nama cawapres. "Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," ujar AHY, Jumat (13/11).

AHY menyebut Demokrat menyerahkan proses pengusulan sepenuhnya kepada Prabowo dan menghormati hak pemilihan yang dimiliki MPR. Ia juga telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui video call.

"Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta," kata AHY.

Senada dengan Demokrat, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya tidak mengajukan kader sendiri. "Saya menyatakan kita tidak mengajukan calon dari kader PAN. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden Prabowo," ujar Zulhas, Jumat (13/11), dikutip dari detikNews.

Zulhas menegaskan PAN akan mendukung siapa pun yang dipilih Prabowo. "Kita setuju dan kita akan mendukung penuh siapapun yang diajukan siapa pun yang didukung beliau kita akan mendukung penuh," lanjutnya. Usai rapat dengan Prabowo di Istana Bogor, Jumat (13/11) malam, Zulhas bahkan memberi sinyal mendorong kader Gerindra untuk mendampingi Prabowo.

Golkar Lempar Delapan Nama, Semuanya Pimpinan Partai

Berbeda dengan Demokrat dan PAN, Partai Golkar justru menguraikan delapan nama yang menurutnya layak dipertimbangkan. Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut kedelapan figur itu seluruhnya merupakan pimpinan partai politik.

Alasannya, mereka punya pengalaman panjang di politik dan pemerintahan. Berikut daftar nama yang disebut Doli melalui keterangan tertulis, Jumat (13/11):

• Puan Maharani (PDIP)
• Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Golkar)
• Sufmi Dasco Ahmad (Ketua Harian Gerindra)
• Sugiono (Sekjen Gerindra)
• Ahmad Muzani (Gerindra)
• Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)
• Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN)
• Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Demokrat)

Meski melempar delapan nama, Doli menegaskan Golkar menyerahkan sepenuhnya pilihan cawapres kepada Prabowo. "Siapapun yang akan dipilih, apakah itu dari kalangan Partai Politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar Partai Politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden," ujarnya.

Doli menekankan pentingnya wujud dwitunggal Presiden dan Wakil Presiden di tengah tantangan global dan domestik. Karena itu, Prabowo perlu diberi keleluasaan memilih sosok yang punya chemistry kuat dengannya. "Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berfikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo," tulisnya.

Ia juga menyebut syarat lain: memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial, dikenal luas, serta tidak berpotensi bermasalah di kemudian hari. "Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden (tidak berpotensi bermasalah kembali), dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat," kata Doli. Kemampuan memecahkan masalah juga menjadi syarat agar wapres baru bisa membantu menyelesaikan persoalan sesuai arahan presiden. "Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo lah yang paling tahu siapa tokoh itu. Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau," ungkapnya.

PDIP: Nama Cawapres Hak Prerogatif Presiden

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan usulan wapres baru sepenuhnya hak prerogatif presiden. "Kalau soal nama itu kan yang mengajukan Presiden," ujar Pacul saat dihubungi, Jumat (13/11).

Pacul menyatakan hingga kini tidak ada pembahasan internal fraksinya soal tawaran kader PDIP, termasuk Puan Maharani, sebagai cawapres pengganti Gibran. "Sampai hari ini kita tidak pernah ada rembukan kayak begitu, Mas. Karena kita tahu bahwa itu domainnya Pak Presiden," kata Pacul yang juga Wakil Kedua MPR RI.

Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan adanya lobi-lobi politik. "Kalau toh ada keinginan-keinginan, pasti lobinya ke Pak Presiden atau sekitar Pak Presiden toh," imbuhnya.

Pernyataan Pacul menegaskan posisi PDIP sebagai partai di luar koalisi pemerintah. Meski namanya masuk dalam daftar Golkar, PDIP tidak serta-merta membuka pintu untuk mengusulkan kader. Sikap ini sejalan dengan konstitusi yang menempatkan pengajuan nama di tangan presiden, bukan partai.

Dampak dan Langkah Selanjutnya Menuju Pemilihan di MPR

Bola kini berada di tangan Prabowo. Ia harus menyetor dua nama ke MPR dalam 14 hari sejak surat permintaan MPR keluar. Setelah itu, MPR punya waktu hingga 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk memilih pengganti.

Sejumlah skenario terbuka. Prabowo bisa memilih kader Gerindra untuk memastikan kesolidan koalisi, mengambil tokoh dari partai koalisi lain seperti Golkar atau PKB, atau mengangkat figur nonpartai yang dianggap punya legitimasi sosial dan politik.

Daftar delapan nama versi Golkar memberi gambaran preferensi sebagian koalisi. Namun sikap Demokrat dan PAN yang menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo menunjukkan koalisi cenderung membiarkan presiden memimpin proses. PDIP, di sisi lain, menempatkan diri sebagai pengawas yang tidak ikut mengusulkan.

Yang perlu dicermati, komposisi dua nama yang diajukan Prabowo akan menentukan arah politik sisa pemerintahan. Jika nama yang diajukan berasal dari partai koalisi, posisi tawar partai tersebut di kabinet berpotensi menguat. Jika dari luar partai, Prabowo bisa memperkuat basis legitimasi independennya.

Hingga Jumat malam, belum ada nama resmi yang beredar. Publik menunggu apakah Rapat Gabungan di Kompleks Parlemen menghasilkan kesepakatan, atau justru memperlihatkan perbedaan sikap di antara partai koalisi. Untuk perkembangan terbaru, pantau pemberitaan di CNN Indonesia dan laporan resmi dari situs MPR RI.

Analisis Redaksi: Koalisi yang Rapuh di Balik Sikap Menyerahkan ke Presiden

Respons partai koalisi atas bursa cawapres memperlihatkan satu pola: hampir semua menyerahkan keputusan ke Prabowo. Demokrat dan PAN terang-terangan tidak mengajukan nama. Golkar melempar delapan nama tetapi buru-buru menyatakan mendukung apa pun keputusan presiden. PDIP, dari luar koalisi, menegaskan itu hak prerogatif. Di permukaan, sikap ini terlihat solid dan menghormati konstitusi.

Tapi ada sinyal lain. Golkar yang menyodorkan delapan nama—semuanya pimpinan partai—sebenarnya sedang membuka peta kekuatan. Daftar itu bukan sekadar usulan; ia adalah cermin siapa saja yang punya kans dan siapa yang ingin dilibatkan. Ketika Doli Kurnia menyebut nama Puan Maharani dari PDIP, ia sedang mengirim pesan bahwa kursi wapres terbuka untuk partai di luar koalisi. Ini langkah politik yang cerdik, sekaligus berisiko jika Prabowo memilih jalur lain.

Sikap Demokrat dan PAN yang menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo bisa dibaca sebagai kehati-hatian. Kedua partai tampaknya tidak ingin terlihat berebut kursi, terutama setelah Gibran mundur di tengah tekanan publik. Dengan tidak mengajukan nama, mereka menjaga posisi sebagai pendukung setia yang tidak menuntut kompensasi. Tapi di politik, tidak menuntut bukan berarti tidak berharap. Dukungan tanpa syarat sering kali menjadi kartu untuk negosiasi di kemudian hari.

Yang paling menentukan adalah langkah Prabowo. Ia punya ruang luas untuk memilih, tetapi juga beban untuk memastikan wapres barunya tidak mengulang masalah yang menimpa Gibran. Kriteria yang disebut Doli—legitimasi hukum, politik, sosial, dan tidak berpotensi bermasalah—adalah standar minimal yang wajar. Namun dalam praktiknya, sulit menemukan figur yang memenuhi semua itu tanpa membawa kepentingan partai. Di sinilah ujian pertama Prabowo dalam mengelola koalisi pasca-Gibran. Jika ia mampu memilih nama yang diterima semua pihak, stabilitas pemerintahan terjaga. Jika tidak, bursa cawapres bisa menjadi awal retakan yang lebih besar.

Sumber: mpr.go.id